Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)Dalam hal denda tidak dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa melakukan:

Penyitaan harta benda atau pendapatan Terpidana atas izin ketua pengadilan negeri;

pelelangan barang sitaan dengan bantuan kantor lelang negara; dan/ atau

pengajuan pidana pengganti sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komentar!