Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Pasal 122 >>Pasal 124

Pasal 123

(1)Benda yang dapat disita adalah:

benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;

benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/ atau

benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

(2)Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana.

(4)Dalam hal benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Disclaimer

Pasal 123

Komentar!