Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(12)Syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat berupa:

pembayaran ganti rugi atau Restitusi kepada Korban;

pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola Korporasi yang anti-korupsi;

kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan Penuntutan; atau

tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum.

Komentar!