Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:

sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;

sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;

permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;

Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;

penundaan terhadap penengahan perkara tanpa alasan yang sah; dan

penangguhan pembantaran Penahanan.

Komentar!