Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Pasal 24 ayat (1)>>Pasal 24 ayat (3)

(2)Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:

tidak terdapat cukup alat bukti;

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Penyidikan dihentikan demi hukum;

terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;

kedaluwarsa;

Tersangka meninggal dunia;

ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;

tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;

Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau

Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Disclaimer

Komentar!