Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;

keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan

keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Komentar!