Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik…
  - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum,…
  - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara…
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
BATANG TUBUH
- BUKU KESATU ATURAN UMUM
  - BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
    Bagian Kesatu Menurut Waktu
    Pasal 1
    ayat (1)Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau…
    ayat (2)Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.
    Pasal 2
    ayat (1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi…
    ayat (2)Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku…
    ayat (3)Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam…
    Pasal 3
    ayat (1)Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundangundangan sesudah perbuatan…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut…
    ayat (3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi…
    ayat (4)Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang…
    ayat (5)Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud…
    ayat (6)Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan…
    ayat (7)Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang…
    Bagian Kedua Menurut Tempat
    Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial
    Pasal 4Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang…
    Paragraf 2 Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif
    Pasal 5Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah…
    Paragraf 3 Asas Universal
    Pasal 6Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di…
    Pasal 7Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan…
    Paragraf 4 Asas Nasional Aktif
    Pasal 8
    ayat (1)Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana…
    ayat (4)Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan…
    ayat (5)Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang…
    Paragraf 5 Pengecualian
    Pasal 9Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8…
    Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana
    Pasal 10Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat…
    Pasal 11Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat…
  - BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
    Bagian Kesatu Tindak Pidana
    Paragraf 1 Umum
    Pasal 12
    ayat (1)Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan…
    ayat (2)Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan…
    ayat (3)Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
    Paragraf 2 Permufakatan Jahat
    Pasal 13
    ayat (1)Permufalatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk…
    ayat (2)Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara…
    ayat (3)Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak I /3…
    ayat (4)Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan…
    Pasal 14Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku: a.…
    Paragraf 3 Persiapan
    Pasal 15
    ayat (1)Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk…
    ayat (2)Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam…
    ayat (3)Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak l/2 (satu per dua)…
    ayat (4)Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana…
    Pasal 16Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau…
    Paragraf 4 Percobaan
    Pasal 17
    ayat (1)Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari…
    ayat (2)Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: a.…
    ayat (3)Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga)…
    ayat (4)Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana…
    Pasal 18
    ayat (1)Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan…
    ayat (2)Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan…
    Pasal 19Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling…
    Paragraf 5 Penyertaan
    Pasal 20Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri…
    Pasal 21
    ayat (1)Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a.…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan…
    ayat (3)Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 213 (dua per…
    ayat (4)Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana…
    Pasal 22Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O atau pembantu…
    Paragraf 6 Pengulangan
    Pasal 23
    ayat (1)Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang: a. melakukan Tindak Pidana…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lnencakup Tindak Pidana yang…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana…
    Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan
    Pasal 24
    ayat (1)Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar…
    ayat (2)Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
    Pasal 25
    ayat (1)Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang…
    ayat (2)Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau…
    ayat (3)Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
    ayat (4)Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    Pasal 26
    ayat (1)Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak…
    ayat (2)Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu…
    ayat (3)Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus…
    Pasal 27Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan…
    Pasal 28
    ayat (1)Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk…
    ayat (2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau…
    Pasal 29
    ayat (1)Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. 6 (enam) Bulan terhitung…
    ayat (2)Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana…
    Pasal 30
    ayat (1)Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan…
    ayat (2)Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.
    Paragraf 8 Alasan Pembenar
    Pasal 31Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika…
    Pasal 32Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika…
    Pasal 33Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika…
    Pasal 34Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana,…
    Pasal 35Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam…
    Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana
    Paragraf 1 Umum
    Pasal 36
    ayat (1)Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana…
    ayat (2)Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan…
    Pasal 37Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana…
    Pasal 38Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas…
    Pasal 39Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas…
    Paragraf 2 Alasan Pemaaf
    Pasal 40Pertanggunglawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu…
    Pasal 41Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga…
    Pasal 42Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena: a. dipaksa…
    Pasal 43Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang…
    Pasal 44Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya…
    Paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi
    Pasal 45Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi sebagaimana dimaksud pada…
    Pasal 46Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh…
    Pasal 47Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh…
    Pasal 48Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47…
    Pasal 49Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam…
    Pasal 50Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang…
  - BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
    Bagian Kesatu Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
    Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan
    Pasal 51Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan…
    Pasal 52Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.
    Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan
    Pasal 53
    ayat (1)Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
    ayat (2)Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    Pasal 54
    ayat (1)Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak…
    ayat (2)Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan…
    Pasal 55Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari…
    Pasal 56Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian…
    Paragraf 3 Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif
    Pasal 57Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif,…
    Paragraf 4 Pemberatan Pidana
    Pasal 58Faktor yang memperberat pidana meliputi: a. Pejabat yang melakukan Tindak…
    Pasal 59Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3…
    Paragraf 5 Ketentuan Lain tentang Pemidanaan
    Pasal 60
    ayat (1)Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam…
    ayat (2)Dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana sebagaimana dimaksud…
    Pasal 61
    ayat (1)Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi…
    ayat (2)Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan…
    Pasal 62
    ayat (1)Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana,…
    ayat (2)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi sebagaimana dimaksud…
    Pasal 63Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak…
    Bagian Kedua Pidana dan Tindakan
    Paragraf 1 Pidana
    Pasal 64Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang…
    Pasal 65
    ayat (1)Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a.…
    ayat (2)Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau…
    Pasal 66
    ayat (1)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a.…
    ayat (2)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal…
    ayat (3)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu)…
    ayat (4)Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan…
    ayat (5)Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak…
    Pasal 67Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c…
    Pasal 68
    ayat (1)Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
    ayat (2)Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas)…
    ayat (3)Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup…
    ayat (4)Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua…
    Pasal 69
    ayat (1)Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani…
    ayat (2)Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi…
    Pasal 70
    ayat (1)Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. Tindak…
    Pasal 71
    ayat (1)Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara…
    ayat (2)Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika: a.…
    ayat (3)Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud…
    ayat (4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c tidak berlaku bagi orang…
    Pasal 72
    ayat (1)Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2l 3 ldua per tiga) dari pidana…
    ayat (2)Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut rlianggap…
    ayat (3)Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
    ayat (4)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana…
    ayat (5)Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka…
    Pasal 73
    ayat (1)Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimalsud dalam…
    ayat (2)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus,…
    ayat (3)Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
    ayat (4)Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut…
    ayat (5)Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara…
    Pasal 74
    ayat (1)Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena…
    ayat (2)Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan…
    Pasal 75Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling…
    Pasal 76
    ayat (1)Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama…
    ayat (2)Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak…
    ayat (3)Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat…
    ayat (4)Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2),…
    ayat (5)Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa…
    ayat (6)Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama…
    ayat (7)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan…
    Pasal 77
    ayat (1)Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan…
    ayat (2)Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan…
    Pasal 78
    ayat (1)Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana…
    ayat (2)Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit…
    Pasal 79
    ayat (1)Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I,…
    ayat (2)Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda…
    Pasal 80
    ayat (1)Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum…
    Pasal 81
    ayat (1)Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam…
    ayat (2)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan…
    ayat (3)Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka…
    Pasal 82
    ayat (1)Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud…
    ayat (2)Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk…
    ayat (3)Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama…
    ayat (4)Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan…
    Pasal 83
    ayat (1)Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk…
    Pasal 84Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana…
    Pasal 85
    ayat (1)Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak…
    ayat (2)Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim…
    ayat (3)Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
    ayat (4)Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama…
    ayat (5)Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu)…
    ayat (6)Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam…
    ayat (7)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika…
    ayat (8)Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan…
    ayat (9)Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat: a. lama…
    Pasal 86Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
    Pasal 87Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud…
    Pasal 88Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud…
    Pasal 89Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud…
    Pasal 90
    ayat (1)Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang…
    ayat (3)Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah…
    Pasal 91Pidana tambahan berupa perErmpasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana…
    Pasal 92
    ayat (1)Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertent sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)Dalam hal Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    ayat (3)Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar…
    Pasal 93
    ayat (1)Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus…
    ayat (2)Jika biaya pengumum€rn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh…
    Pasal 94
    ayat (1)Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk…
    ayat (2)Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    Pasal 95
    ayat (1)Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu…
    ayat (2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan…
    ayat (3)Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk…
    ayat (4)Dalam hal dljatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1…
    ayat (5)Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah…
    Pasal 96
    ayat (1)Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak…
    ayat (2)Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap…
    ayat (3)Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi,…
    ayat (4)Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti…
    Pasal 97Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan…
    Pasal 98Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah…
    Pasal 99
    ayat (1)Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak…
    ayat (2)Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
    ayat (3)Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak…
    ayat (4)Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang…
    Pasal 100
    ayat (1)Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun…
    ayat (2)Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus…
    ayat (3)Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah…
    ayat (4)Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    ayat (5)Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak…
    ayat (6)Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    Pasal 101Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan…
    Pasal 102Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan…
    Paragraf 2 Tindakan
    Pasal 103
    ayat (1)Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a.…
    ayat (2)Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (3)Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana…
    Pasal 104Da1am menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan…
    Pasal 105
    ayat (1)Tindakan rehabilitasi dikenalan kepada terdakwa yang: a. kecanduan alkohol,…
    ayat (2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rehabilitasi…
    Pasal 106
    ayat (1)Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan : a.…
    ayat (2)Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf…
    Pasal 107Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa…
    Pasal 108Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau…
    Pasal 109Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi…
    Pasal 110
    ayat (1)Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang…
    ayat (2)Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang…
    ayat (3)Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan…
    Pasal 111Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan…
    Bagian Ketiga Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak
    Paragraf 1 Diversi
    Pasal 112Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7…
    Paragraf 2 Tindakan
    Pasal 113
    ayat (1)Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa: a. pengembalian kepada Orang…
    ayat (2)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f…
    ayat (3)Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya…
    Paragraf 3 Pidana
    Pasal 114Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: a. pidana pokok; dan b.…
    Pasal 115Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: a.…
    Pasal 116Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas: a.…
    Pasal 117Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam…
    Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Korporasi
    Paragraf 1 Pidana
    Pasal 118Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan.
    Pasal 119
    ayat (1)Pidana tambahan bagl Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b…
    ayat (2)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf…
    ayat (3)Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan s6lagaimana dimaksud…
    Pasal 121
    ayat (1)Pidana denda untuk Korporasi dljatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan: a. pidana penjara di…
    Pasal 122
    ayat (1)Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam…
    ayat (2)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan…
    ayat (3)Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka…
    ayat (4)Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi…
    Paragraf 2 Tindakan
    Pasal 123Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihanKorporasi; b.…
    Pasal 124Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi…
    Bagian Kelima Perbarengan
    Pasal 125
    ayat (1)Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam…
    ayat (2)Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus…
    Pasal 126
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan…
    ayat (2)Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam…
    Pasal 127
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai…
    ayat (2)Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat…
    Pasal 128
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai…
    ayat (2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana…
    Pasal 129Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dljatuhi pidana mati atau pidana penjara…
    Pasal 130
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129,…
    ayat (2)Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang…
    Pasal 131
    ayat (1)Jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah…
    ayat (2)Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai…
  - BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
    Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan
    Pasal 132
    ayat (1)Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: a. ada putusan pengadilan yang…
    ayat (2)Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan…
    Pasal 133
    ayat (1)Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e…
    ayat (2)Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan,…
    ayat (3)Jika pidana diperberat ka-rena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku…
    Pasal 134Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang…
    Pasal 135Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar…
    Pasal 136
    ayat (1)Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: a. setelah…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan…
    Pasal 137Jangka waltu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan…
    Pasal 138
    ayat (1)Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
    ayat (2)Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    ayat (3)Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan…
    Pasal 139Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum…
    Bagian Kedua Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana
    Pasal 140Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika: a. terpidana meninggal…
    Pasal 141Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau…
    Pasal 142
    ayat (1)Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang…
    ayat (2)Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang…
    ayat (3)Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa,
    ayat (4)Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana…
    Pasal 143
    ayat (1)Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak…
    ayat (2)Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu…
    ayat (3)Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu…
    ayat (4)Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama: a. pelaksanaan…
  - BAB V PENGERTIAN ISTILAH
    Pasal 144Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan,…
    Pasal 145Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.
    Pasal 146Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik…
    Pasal 147Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak…
    Pasal 148Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau…
    Pasal 149Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau…
    Pasal 150Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
    Pasal 151Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.
    Pasal 152Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan…
    Pasal 153Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.
    Pasal 154Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang…
    Pasal 155Luka Berat adalah: a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk…
    Pasal 156Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik…
    Pasal 157Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar,…
    Pasal 158Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi,…
    Pasal 159Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang…
    Pasal 161Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.
    Pasal 162Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada…
    Pasal 163Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang…
    Pasal 164Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.
    Pasal 165Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi…
    Pasal 166Anak Kunci Palsu adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas,…
    Pasal 167Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses…
    Pasal 168Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan,…
    Pasal 169Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau…
    Pasal 170Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk…
    Pasal 172Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar…
    Pasal 173Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.
    Pasal 174Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan…
    Pasal 175Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada di Kapal…
    Pasal 176Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
    Pasal 177Awak Kapal adalah orurng yang bekerja atau dipeke{akan di atas Kapal oleh…
    Pasal 178Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat…
    Pasal 179Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di…
    Pasal 180Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer…
    Pasal 181Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar Pesawat Udara…
    Pasal 182Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat Pesawat Udara disiapkan…
    Pasal 183Ternak adalah hewan peliharaan yang dipenrntukkan sebagai sumber pangan dan…
    Pasal 184Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.
    Pasal 185Hari adalah waktu selama 24 (&ta puluh empat) jam.
    Pasal 186Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.
  - BAB VI ATURAN PENUTUP
    Pasal 187Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi…
- BUKU KEDUA TINDAK PIDANA
  - BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA
    Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
    Paragraf 1 Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila
    Pasal 188
    ayat (1)Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud…
    ayat (3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) atau ayat (2)…
    ayat (4)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang…
    ayat (5)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya…
    ayat (6)Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran…
    Pasal 189Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang…
    Paragraf 2 Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila
    Pasal 190
    ayat (1)Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan,…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan: a.…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Makar
    Paragraf 1 Makar terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden
    Pasal 191Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas…
    Paragraf 2 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
    Pasal 192Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh…
    Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah
    Pasal 193
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah,…
    ayat (2)Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana…
    Pasal 194
    ayat (1)Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)…
    ayat (2)Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
    Pasal 195
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun, Setiap Orang…
    ayat (2)Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan Tindak…
    Pasal 196
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan…
    ayat (2)Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional,…
    Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara
    Paragraf 1 Pertahanan Negara
    Pasal 197Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, ffi€mpunyai,…
    Pasal 198Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan…
    Pasal 199
    ayat (1)Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan Perang atau latihan…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi anggota Tentara…
    Pasal 200Dipidana dengan pidana penjara palin glama 7 (tqiuh) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 201Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau Pejabat yang diberi wewenang,…
    Pasal 202Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Paragraf 2 terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
    Pasal 203
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang…
    ayat (2)Jika perbuatan permusuhsn s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan…
    Pasal 204Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, berita,…
    Pasal 205Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang…
    Pasal 206Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda…
    Pasal 207Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, rencana,…
    Pasal 208Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 209Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
    Paragraf 3 Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
    Pasal 210Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)…
    Pasal 211Warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi tentara asing yang sedang…
    Pasal 212
    ayat (1)Setiap Orang yang dalam Waktu Perang memberi bantuan kepada Musuh atau…
    ayat (2)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang…
    ayat (3)Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara…
    Pasal 213Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang yang…
    Pasal 214Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 215Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214…
    Pasal 216Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan…
  - BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
    Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden
    Pasal 217Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang tidak…
    Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden
    Pasal 218
    ayat (1)Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat…
    Pasal 219Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    Pasal 220
    ayat (1)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 2L9 hanya dapat…
    ayat (2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis…
  - BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT
    Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat
    Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat
    Pasal 221Setiap Orang yang melakukan Makar dengan malsud untuk melepaskan wilayah negara…
    Pasal 222Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau…
    Pasal 223Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan…
    Paragraf 2 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
    Pasal 224Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merarnpas…
    Bagian Kedua Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera
    Paragraf 1 Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat
    Pasal 225Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara…
    Paragraf 2 Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat
    Pasal 226Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat…
    Pasal 227Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat…
    Pasal 228
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, merrrpertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Pasal 229
    ayat (1)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228…
    Pasal 230Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana…
    Paragraf 3 Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat
    Pasal 231Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana…
  - BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP PEI{YELENGGARAAN RAPAT LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH
    Pasal 232Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan membubarkan rapat…
    Pasal 233Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi pimpinan…
  - BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
    Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk
    Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
    Pasal 234Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan…
    Pasal 235Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 236Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat…
    Pasal 237Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 238Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu…
    Pasal 239Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang…
    Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara
    Pasal 240
    ayat (1)Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut…
    ayat (4)Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh…
    Pasal 241
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralibat terjadinya…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut…
    ayat (4)Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh…
    Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk
    Pasal 242Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau…
    Pasal 243
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana…
    Paragraf 4 Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis
    Pasal 244Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan…
    Pasal 245Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan,…
    Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana
    Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum
    Pasal 246Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    Pasal 247Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    Pasal 248
    ayat (1)Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)tidak berlaku jika…
    Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana
    Pasal 249Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk…
    Pasal 250
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Pasal 251
    ayat (1)Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan…
    Pasal 252
    ayat (1)Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan,…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Bagian Ketiga Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana
    Paragraf 1 Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat
    Pasal 253Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah…
    Paragraf 2 Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana
    Pasal 254
    ayat (1)Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan: a.…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang…
    Pasal 255Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak berlaku bagi…
    Bagian Keempat Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum
    Paragraf 1 Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi
    Pasal 256Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang…
    Paragraf 2 Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain
    Pasal 257
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah, rLrangan…
    ayat (2)Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang…
    ayat (3)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan…
    ayat (4)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)…
    Paragraf 3 Penyadapan
    Pasal 258
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan,…
    ayat (2)Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagr Setiap Orang…
    Pasal 259Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda…
    Paragraf 4 Memaksa Masuk Kantor Pemerintah
    Pasal 260
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam kantor pemerintah…
    ayat (2)Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang…
    ayat (3)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan…
    ayat (4)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)…
    Paragraf 5 Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana
    Pasal 261
    ayat (1)Setiap Orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan…
    ayat (2)Pendiri atau pengunts organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pidananya…
    Paragraf 6 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama Di Muka Umum
    Pasal 262
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga…
    ayat (2)Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya…
    ayat (3)Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (4)Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (5)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dapat dijatuhi…
    Paragraf 7 Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong
    Pasal 263
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan…
    ayat (2)Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan…
    Pasal 264Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau…
    Paragraf 8 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum
    Pasal 265Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang…
    Pasal 266Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah,…
    Pasal 267Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi atau…
    Paragraf 9 Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah
    Pasal 268Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan Masuk…
    Pasal 269Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan…
    Pasal 270Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah…
    Pasal 271Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam,…
    Bagian Kelima Penggunaan ljazah atau Gelar Akademik Palsu
    Pasal 272
    ayat (1)Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,…
    ayat (3)Setiap Orang yang menerbitkan dan/ atau memberikan ijazah, sertifikat…
    Bagian Keenam Tindak Pidana Perizinan
    Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin
    Pasal 273Setiap Orang yang tanpa izin uang atau Barang dalam bentuk gadai, jual beli…
    Paragraf 2 Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian
    Pasal 274
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di…
    Paragraf 3 Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan
    Pasal 275Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Paragraf 4 Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana
    Pasal 276Setiap Orang yang tanpa izin memberi kepada atau menerima dari narapidana suatu…
    Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan
    Pasal 277Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
  - BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN
    Bagian Kesatu Penyesatan Proses Peradilan
    Pasal 278
    ayat (1)Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. dalam…
    ayat (3)Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan…
    Bagian Kedua Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan
    Pasal 279
    ayat (1)Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat…
    ayat (2)Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah…
    Pasal 280
    ayat (1)Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya…
    ayat (3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis…
    Pasal 281Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat…
    Pasal 282
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan…
    Pasal 283Setiap Orang yang mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaat…
    Pasal 284Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang…
    Pasal 285Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai…
    Pasal 286Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak…
    Pasal 287Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses…
    Pasal 288Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal…
    Pasal 289
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan…
    Pasal 290Setiap Orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki,…
    Pasal 291
    ayat (1)Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka,…
    Pasal 292
    ayat (1)Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika keharusan untuk…
    Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan
    Pasal 293
    ayat (1)Setiap Orang yang merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan aparat…
    ayat (4)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Bagian Keempat Pelindungan Saksi dan Korban
    Pasal 294Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tqjuh) tahun, Setiap Orang yang…
    Pasal 295
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan…
    Pasal 296Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan…
    Pasal 297Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, dan/ atau keluarganya kehilangan…
    Pasal 298Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/ atau Korban padahal saksi…
    Pasal 299Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/…
  - BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN
    Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan
    Pasal 300Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat…
    Pasal 301
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar,…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Pasal 302
    ayat (1)Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi…
    ayat (2)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang…
    Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah
    Pasal 303
    ayat (1)Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada…
    ayat (2)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu,…
    ayat (3)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu,…
    Pasal 304Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang…
    Pasal 305
    ayat (1)Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau…
    ayat (2)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat…
  - BAB VIII TINDAK PIDANAYANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG
    Bagian Kesatu Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum
    Paragraf 1 Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, dan Senjata Lain
    Pasal 306Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik…
    Pasal 307
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata…
    Paragraf 2 Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir
    Pasal 308
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat…
    ayat (3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 309Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan…
    Pasal 310Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 311Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran,…
    Paragraf 3 Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir
    Pasal 312Setiap Orang yang pada waltu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran,…
    Pasal 313Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan te{adi banjir…
    Paragraf 4 Mengakibatkan Bahaya Umum
    Pasal 314Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membakar benda milik…
    Pasal 315Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    Pasal 316
    ayat (1)Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam…
    ayat (2)Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang hanrs dijalankan…
    Pasal 317Setiap Orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain…
    Paragraf 5 Tanpa lzin Membuat Bahan Peledak
    Pasal 318Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membuat obat untuk bahan…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Perusakan Bangunan
    Paragraf 1 Bangunan Listrik
    Pasal 319Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 320Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik…
    Paragraf 2 Bangunan Lalu Lintas Umum
    Pasal 321Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 322Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas…
    Pasal 323
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 324
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Paragraf 3 Rambu Pelayaran
    Pasal 325Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan, merusak, atau…
    Pasal 326Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk…
    Paragraf 4 Perusakan Gedung
    Pasal 327Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 328Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan…
    Bagian Ketiga Tindak Pidana Perusakan Kapal
    Pasal 329Setiap Orang yang secara melawan hukum mendamparkan, merusak, menenggelamkan,…
    Pasal 330Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Kapal terdampar,…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang
    Pasal 331Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang…
    Bagian Kelima Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika
    Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik
    Pasal 332
    ayat (1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer…
    ayat (2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer…
    ayat (3)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer…
    Paragraf 2 Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik
    Pasal 333Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tqjuh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 334Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 335Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem…
    Bagian Keenam Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan
    Pasal 336Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    Pasal 337
    ayat (1)Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit…
    ayat (3)Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana,…
    Pasal 338
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau…
    Bagian Ketujuh Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum
    Pasal 339Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 340
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Binatang yang ditembak atau ditangkap sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dan…
    Pasal 341Setiap Orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau…
    Bagian Kedelapan Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan
    Pasal 342
    ayat (1)Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau mendistribusikan suatu bahan…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (3)Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas…
    Pasal 343
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    ayat (3)Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas…
    Pasal 344Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, mendistribusikan, atau…
    Bagian Kesembilan Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia
    Pasal 345Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan: a. organ atau…
    Pasal 346
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi…
    ayat (2)Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi…
  - BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN
    Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Pejabat
    Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pejabat
    Pasal 347Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang…
    Pasal 348Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan melawan seorang…
    Pasal 349Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347…
    Pasal 350Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 dilakukan secara…
    Paragraf 2 Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang
    Pasal 351Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau petunjuk Pejabat yang berwenang…
    Pasal 352Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau permintaan seorang Pejabat yang…
    Pasal 353Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan yang…
    Pasal 354Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan…
    Pasal 355Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut…
    Pasal 356Setiap Orang yang dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas…
    Pasal 357Setiap Orang yang dipanggil di muka Pejabat yang berwenang tanpa alasan yang…
    Pasal 358
    ayat (1)Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang…
    Paragraf 3 Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara
    Pasal 359
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    Paragraf 4 Perusakan Maklumat Negara
    Pasal 360Setiap Orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca,…
    Paragraf 5 Laporan atau Pengaduan Palsu
    Pasal 361Setiap Orang yang melaporkan atau mengadukan kepada Pejabat yang berwenang…
    Paragraf 6 Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran
    Pasal 362Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan…
    Pasal 363Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang…
    Paragraf 7 Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum
    Pasal 364
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak…
    ayat (2)Penyimpan Barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 te{adi karena kealpaan,…
    Pasal 365Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    Pasal 366Setiap Orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga Surat atau…
    Pasal 367Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan…
    Bagian Kedua Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia
    Pasal 368Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud…
    Pasal 369Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud…
    Bagian Ketiga Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak
    Pasal 370Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai Surat jalan…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Irigasi
    Pasal 371Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang…
    Bagian Kelima Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin
    Pasal 372
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika…
  - BAB X TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH
    Pasal 373
    ayat (1)Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus…
    ayat (2)Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau…
    ayat (3)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dljatuhi pidana tambahan…
  - BAB XI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS
    Pasal 374Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh…
    Pasal 375
    ayat (1)Setiap Orang yang menyimpan secara lisik dengan cara apa pun yang diketahuinya…
    ayat (2)Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang…
    ayat (3)Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/ atau ke luar…
    Pasal 376Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan…
    Pasal 377Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 378Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh…
    Pasal 379Setiap Orang yang menjual, membeli, mendistribusikan, membuat, atau mempunyai…
    Pasal 380
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan…
    ayat (2)Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau…
    Pasal 381
    ayat (1)Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 sampai dengan Pasal 377 dapat…
    ayat (2)Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara yang palsu atau…
  - BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA
    Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai
    Pasal 382Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 383Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    Bagian Kedua Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara
    Pasal 384
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tqiuh) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 385
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 386
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 387
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 388
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimalsud pada ayat (1), tidak dituntut kecuali atas…
    Bagian Ketiga Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu
    Pasal 389Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Pasal 384, Pasal…
    Pasal 390
    ayat (1)Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan…
    ayat (2)Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau…
  - BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
    Bagian Kesatu Pemalsuan Surat
    Pasal 391
    ayat (1)Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,…
    Pasal 392
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang…
    Pasal 393
    ayat (1)Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk…
    ayat (2)Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau…
    Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Autentik
    Pasal 394Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta…
    Bagian Ketiga Pemalsuan terhadap Surat Keterangan
    Pasal 395
    ayat (1)Dokter yang memberi Surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian…
    ayat (2)Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud…
    ayat (3)Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)berlaku juga bagi Setiap…
    Pasal 396Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Pasal 397Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Pasal 398
    ayat (1)Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang dipalsu…
    Pasal 399Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    Pasal 400Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
  - BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN
    Pasal 401Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang, dipidana karena penggelapan…
    Pasal 402
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan…
    Pasal 403Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada…
    Pasal 404Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan…
    Pasal 405Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dapat dijatuhi pidana…
  - BAB XV TINDAK PIDANA KESUSILAAN
    Bagian Kesatu Kesusilaan Di Muka Umum
    Pasal 406Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    Bagian Kedua Pornografi
    Pasal 407
    ayat (1)Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,…
    ayat (2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan…
    Bagian Ketiga Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan
    Pasal 408Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan,…
    Pasal 409Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat…
    Pasal 410
    ayat (1)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 tidak dipidana jika dilakukan…
    ayat (2)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O9 tidak dipidana jika dilakukan…
    ayat (3)Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang…
    Bagian Keempat Perzinaan
    Pasal 411
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau…
    ayat (2)Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan…
    ayat (3)Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal l2l tidak berlaku ketentuan…
    ayat (4)Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum…
    Pasal 412
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar…
    ayat (2)Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan…
    ayat (3)Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)tidak berlaku ketentuan…
    ayat (4)Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum…
    Pasal 413Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya…
    Bagian Kelima Perbuatan Cabul
    Paragraf 1 Percabulan
    Pasal 414
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda…
    ayat (2)Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memalsa orang lain untuk…
    Pasal 415Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 416
    ayat (1)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal…
    ayat (2)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal…
    Pasal 417Setiap Orang yang memberi atau be{anji akan memberi hadiah wibawa yang timbul…
    Pasal 418
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak…
    ayat (2)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: a. Pejabat…
    Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan
    Pasal 419
    ayat (1)Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak…
    Pasal 420Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan…
    Pasal 421Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420…
    Pasal 422
    ayat (1)Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan…
    Pasal 423Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422…
    Bagian Keenam Minuman dan Bahan yang Memabukkan
    Pasal 424
    ayat (1)Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan…
    ayat (2)Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan…
    ayat (3)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang…
    ayat (4)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3): a.…
    ayat (5)Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat…
    Bagian Ketujuh Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan
    Pasal 425
    ayat (1)Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada…
    ayat (2)Setiap Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada…
    Bagian Kedelapan Perjudian
    Pasal 426
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam…
    Pasal 427Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin,…
  - BAB XVI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG
    Pasal 428
    ayat (1)Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang…
    ayat (3)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)dipidana dengan: a.…
    Pasal 429
    ayat (1)Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tqluh) tahun dengan…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana…
    ayat (3)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…
    Pasal 430Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah…
    Pasal 431Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dan Pasal 429 dapat dijatuhi…
    Pasal 432Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya…
  - BAB XVII TINDAK PIDANA PENGHINAAN
    Bagian Kesatu Pencemaran
    Pasal 433
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau…
    ayat (3)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika…
    Bagian Kedua Fitnah
    Pasal 434
    ayat (1)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan…
    ayat (2)Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat…
    ayat (3)Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal…
    Pasal 435
    ayat (1)Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan…
    ayat (2)Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang…
    ayat (3)Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang…
    Bagian Ketiga Penghinaan Ringan
    Pasal 436Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang…
    Bagian Keempat Pengaduan Fitnah
    Pasal 437
    ayat (1)Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Bagian Kelima Persangkaan Palsu
    Pasal 438Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap…
    Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati
    Pasal 439
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut jika tidak ada…
    ayat (4)Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang…
    Bagian Ketujuh Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan
    Pasal 440Tindak Pidana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436…
    Pasal 441
    ayat (1)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436…
    Pasal 442Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 dan Pasal 436 sampai dengan…
  - BAB XVIII TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA
    Pasal 443
    ayat (1)Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengenai…
    Pasal 444
    ayat (1)Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas…
    Pasal 445Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan Pasal 444 dapat dijatuhi…
  - BAB XIX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG
    Bagian Kesatu Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan
    Pasal 446
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (4)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3)…
    Pasal 447
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    Pasal 448
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut…
    Pasal 449
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan…
    Bagian Kedua Perampasan Kemerdekaan Orang
    Paragraf 1 Penculikan
    Pasal 450Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatlan orang…
    Paragraf 2 Penyanderaan
    Pasal 451Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan…
    Bagian Ketiga Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan
    Paragraf 1 Pengalihan Kekuasaan
    Pasal 452
    ayat (1)Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu…
    Paragraf 2 Menyembunyikan Anak
    Pasal 453
    ayat (1)Setiap Orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik atau menarik sendiri dari…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak di…
    Paragraf 3 Melarikan Anak dan Perempuan
    Pasal 454
    ayat (1)Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya,…
    ayat (2)Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas…
    ayat (4)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat l2l hanya dapat dituntut atas…
    ayat (5)Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan…
    Bagian Keempat Perdagangan Orang
    Pasal 455
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) mengakibatkan orang…
    Bagian Kelima Pidana Tambahan
    Pasal 456Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam…
  - BAB XX TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
    Pasal 457Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik…
  - BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN
    Bagian Kesatu Pembunuhan
    Pasal 458
    ayat (1)Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu,…
    ayat (3)Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang…
    Pasal 459Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,…
    Pasal 460
    ayat (1)Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana…
    ayat (3)Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud…
    Pasal 461Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri…
    Pasal 462Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarErna kepada orang lain…
    Bagian Kedua Aborsi
    Pasal 463
    ayat (1)Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan…
    Pasal 464
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: a. dengan…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya…
    Pasal 465
    ayat (1)Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana…
    ayat (2)Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana…
    ayat (3)Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi…
  - BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH
    Bagian Kesatu Penganiayaan
    Pasal 466
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (4)Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan…
    ayat (5)Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak…
    Pasal 467
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    Pasal 468
    ayat (1)Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mati, dipidana dengan pidana…
    Pasal 469
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 470Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469,…
    Pasal 471
    ayat (1)Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 47O,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang…
    ayat (3)Percobaan melakukan Tindak Pidana sslagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak…
    Bagian Kedua Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok
    Pasal 472Setiap Orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang…
    Bagian Ketiga Perkosaan
    Pasal 473
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang…
    ayat (2)Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat…
    ayat (3)Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana…
    ayat (4)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2)huruf c,…
    ayat (5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang…
    ayat (6)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam…
    ayat (7)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan…
    ayat (8)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan…
    ayat (9)Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri,…
    ayat (10)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat…
    ayat (11)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10)…
  - BAB XXIII TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN
    Pasal 474
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit…
    ayat (2)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat,…
    ayat (3)Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain, dipidana dengan pidana…
    Pasal 475
    ayat (1)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana…
  - BAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIAN
    Pasal 476Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik…
    Pasal 477
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah…
    Pasal 478Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1)…
    Pasal 479
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti…
    ayat (2)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan…
    ayat (4)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau…
    Pasal 480Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 dapat…
    Pasal 481
    ayat (1)Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana…
    ayat (2)Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku…
    ayat (3)Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga…
  - BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
    Pasal 482
    ayat (1)Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2)sampai dengan ayat (4)…
    Pasal 483
    ayat (1)Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas…
    Pasal 484Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana…
    Pasal 485Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dar. Pasal 483 dapat dijatuhi…
  - BAB XXVI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
    Pasal 486Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau…
    Pasal 487Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata…
    Pasal 488Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang…
    Pasal 489Da1am hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 486 dilakukan oleh orang…
    Pasal 490Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagr Tindak Pidana…
    Pasal 491
    ayat (1)Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 488, atau Pasal 489,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam…
  - BAB XXVII TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG
    Pasal 492Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain…
    Pasal 493Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda…
    Pasal 494Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II,…
    Pasal 495Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan…
    Pasal 496Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau…
    Pasal 497Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli…
    Pasal 498Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai…
    Pasal 499Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda…
    Pasal 500Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang…
    Pasal 501Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal…
    Pasal 502Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda…
    Pasal 503
    ayat (1)Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 504Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan…
    Pasal 505Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain…
    Pasal 506Setiap Orang yang dengan maksud mengr:ntungkan diri sendiri atau or€rng lain…
    Pasal 507Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan Surat utang suatu…
    Pasal 508Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau…
    Pasal 510Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagr Tindak…
  - BAB XXVII TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA
    Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur
    Pasal 511Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya…
    Pasal 512Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya…
    Pasal 513Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga…
    Pasal 514Dipidana karena penipuan hak kreditur dengan pidana penjara paling lama 5…
    Pasal 515Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang…
    Bagian Kedua Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris
    Pasal 516Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang…
    Pasal 517Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang…
    Pasal 518Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam…
    Bagian Ketiga Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan
    Pasal 519Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Bagian Keempat Penarikan Barang Tanpa Hak
    Pasal 520
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 1 berlaku juga bagi Tindak…
  - BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG
    Bagian Kesatu Perusakan dan Penghancuran Barang
    Pasal 521
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian…
    Bagian Kedua Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung
    Pasal 522Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana,…
    Pasal 523Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai…
    Pasal 524Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan gedung rusak,…
    Pasal 525Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai…
    Pasal 526Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana…
  - BAB XXX TINDAK PIDANA JABATAN
    Bagian Kesatu Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta
    Pasal 527Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan…
    Pasal 528
    ayat (1)Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian…
    ayat (2)Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan
    Pasal 529Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi…
    Pasal 530Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat…
    Bagian Ketiga Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan
    Pasal 531
    ayat (1)Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah Pejabat…
    ayat (2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kealpaannya…
    Pasal 532
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pejabat yang: a.…
    ayat (2)Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud…
    Pasal 533Kepala kmbaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga…
    Pasal 534Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga…
    Pasal 535Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan,…
    Pasal 536Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    Pasal 537Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda…
    Pasal 538Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau Barang…
    Pasal 539
    ayat (1)Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal…
    ayat (2)Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal…
    Pasal 540Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan salinan atau petikan putusan…
    Pasal 541Mantan Pejabat yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menahan Surat dinas yang…
  - BAB XXXI TINDAK PIDANA PELAYARAN
    Bagian Kesatu Pembajalan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal
    Pasal 542Setiap Orang yang menggunakan Kapal untuk menahan atau melakukan Kekerasan atau…
    Pasal 543
    ayat (1)Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Kapal melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan…
    Pasal 544Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan…
    Pasal 545Setiap Orang yang: a. bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai…
    Pasal 546
    ayat (1)Setiap Orang yang menyerahkan Kapal Indonesia ke dalam kekuasaan orang yang…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda,…
    Pasal 547Setiap Penumpang Kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas Kapal tersebut,…
    Pasal 548Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alih atau menarik Kapal dari pemiliknya…
    Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu
    Pasal 549Nakhoda Kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk membuat…
    Pasal 550Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan…
    Pasal 551Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 552Nakhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat…
    Bagian Ketiga Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal
    Pasal 553
    ayat (1)Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)…
    ayat (2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara…
    Pasal 554
    ayat (1)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 ayat (1) dilakukan…
    Pasal 555Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang lain supaya melakukan…
    Pasal 556
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika…
    Pasal 557Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 dan Pasal 553 sampai…
    Bagian Keempat Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapa1
    Pasal 558Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Nakhoda Kapal…
    Pasal 559Setiap Orang yang melengkapi Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang…
    Pasal 560Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung…
    Pasal 561Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau…
    Pasal 562
    ayat (1)Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa…
    ayat (2)Setiap Penumpang Kapal yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa…
    Pasal 563Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu…
    Pasal 564Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpalsa atau bertentangan…
    Pasal 565Nakhoda yang Kapalnya memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak…
    Pasal 566Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah olah Kapal…
    Pasal 567Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat dan…
    Pasal 568Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk…
    Pasal 569
    ayat (1)Seorang Nakhoda Kapal Indonesia yang membiarkan lari atau melepaskan tersangka,…
    ayat (2)Dalam hal Nakhoda karena kealpaannya mengakibatkan tersangka, terdakwa,…
    Bagian Kelima Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal
    Pasal 570Setiap Orang yErng secara melawan hukum menghancurkan atau merusak Barang…
    Bagian Keenam Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal
    Pasal 571Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa tanpa hak melakukan profesi…
    Pasal 572Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan,…
    Bagian Ketujuh Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan
    Pasal 573Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 574
    ayat (1)Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a.…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Setiap…
  - BAB XXXII TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN
    Bagian Kesatu Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara
    Pasal 575
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 576
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 577
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, mengambil, atau…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan…
    ayat (4)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 578
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan bahaya…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan…
    ayat (4)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Bagian Kedua Pembajakan Pesawat Udara
    Pasal 579
    ayat (1)Dipidana karena melakukan pembajakan di udara dengan pidana penjara paling lama…
    ayat (2)Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    Pasal 580
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Tindak…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Bagian Ketiga Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
    Pasal 581Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 582Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak Pesawat Udara Dalam Dinas…
    Pasal 583Setiap Orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak…
    Pasal 584
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan Pesawat Udara celaka, rusak,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 585Setiap Orang yang di dalam Pesawat Udara nielakukan perbuatan yang membahayakan…
    Pasal 586Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di…
    Pasal 587Setiap Orang y€rng secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan…
    Pasal 588
    ayat (1)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dan Pasal 587: a.…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 589
    ayat (1)Setiap Orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan perbuatan…
    ayat (2)Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    ayat (3)Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara
    Pasal 590
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada Pesawat…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Penumpang…
  - BAB XXXIII TINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN
    Bagian Kesatu Tindak Pidana Penadahan
    Pasal 591Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun…
    Pasal 592
    ayat (1)Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan…
    ayat (2)Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan…
    Pasal 593Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 yang nilai Barangnya…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan
    Pasal 594Setiap Orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat…
    Pasal 595Setiap Orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat…
    Pasal 596Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 dan Pasal…
  - BAB XXXIV TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DAI,AM MASYARAKAT
    Pasal 597
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam…
    ayat (2)Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat…
  - BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS
    Bagian Kesatu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
    Pasal 598Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau…
    Pasal 599Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan…
    Bagian Kedua Tindak Pidala Terorisme
    Pasal 600Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan…
    Pasal 601Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk…
    Pasal 602Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana,…
    Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi
    Pasal 603Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri…
    Pasal 604Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau…
    Pasal 605
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5…
    ayat (2)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji…
    Pasal 606
    ayat (1)Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau…
    ayat (2)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Pencucian Uang
    Pasal 607
    ayat (1)Setiap Orang yang: a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,…
    ayat (2)Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana…
    Pasal 608Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O7 ayat (1) huruf c tidak berlaku…
    Bagian Kelima Tindak Pidana Narkotika
    Pasal 609
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a.…
    Pasal 610
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a.…
    Bagian Keenam Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus
    Pasal 611Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang…
    Pasal 612Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan…
  - BAB XXXVI KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 613
    ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan…
    ayat (2)Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat…
    Pasal 614Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. istilah kejahatan dan pelanggaran…
    Pasal 615
    ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang…
    ayat (2)Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan…
    Pasal 616Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang lain di luar…
    Pasal 617Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam…
    Pasal 618Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam…
    Pasal 619Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana tutupan tetap dilaksanakan…
    Pasal 620Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak…
  - BAB XXXVII KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 621Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2…
    Pasal 622
    ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: a. Undang-Undang…
    ayat (2)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi,…
    ayat (3)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap agama dan kepercayaan…
    ayat (4)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud…
    ayat (5)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi…
    ayat (6)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan…
    ayat (7)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud…
    ayat (8)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ljazal: atau gelar…
    ayat (9)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana…
    ayat (10)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan…
    ayat (11)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras…
    ayat (12)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana Pornograli sebagaimana…
    ayat (13)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penodaan terhadap bendera…
    ayat (14)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap organ manusia,…
    ayat (15)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud…
    ayat (16)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana…
    ayat (17)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau…
    ayat (18)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang…
    ayat (19)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana di bidang pangan sebagaimana…
    ayat (20)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme…
    ayat (21)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap saksi dan korban…
    Pasal 623Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP.
    Pasal 624Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal…
PENUTUP

JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik…
  - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum,…
  - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara…
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
BATANG TUBUH
- BUKU KESATU ATURAN UMUM
  - BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
    Bagian Kesatu Menurut Waktu
    Pasal 1
    ayat (1)Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau…
    ayat (2)Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.
    Pasal 2
    ayat (1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi…
    ayat (2)Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku…
    ayat (3)Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam…
    Pasal 3
    ayat (1)Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundangundangan sesudah perbuatan…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut…
    ayat (3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi…
    ayat (4)Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang…
    ayat (5)Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud…
    ayat (6)Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan…
    ayat (7)Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang…
    Bagian Kedua Menurut Tempat
    Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial
    Pasal 4Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang…
    Paragraf 2 Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif
    Pasal 5Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah…
    Paragraf 3 Asas Universal
    Pasal 6Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di…
    Pasal 7Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan…
    Paragraf 4 Asas Nasional Aktif
    Pasal 8
    ayat (1)Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana…
    ayat (4)Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan…
    ayat (5)Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang…
    Paragraf 5 Pengecualian
    Pasal 9Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8…
    Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana
    Pasal 10Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat…
    Pasal 11Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat…
  - BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
    Bagian Kesatu Tindak Pidana
    Paragraf 1 Umum
    Pasal 12
    ayat (1)Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan…
    ayat (2)Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan…
    ayat (3)Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
    Paragraf 2 Permufakatan Jahat
    Pasal 13
    ayat (1)Permufalatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk…
    ayat (2)Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara…
    ayat (3)Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak I /3…
    ayat (4)Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan…
    Pasal 14Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku: a.…
    Paragraf 3 Persiapan
    Pasal 15
    ayat (1)Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk…
    ayat (2)Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam…
    ayat (3)Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak l/2 (satu per dua)…
    ayat (4)Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana…
    Pasal 16Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau…
    Paragraf 4 Percobaan
    Pasal 17
    ayat (1)Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari…
    ayat (2)Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: a.…
    ayat (3)Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga)…
    ayat (4)Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana…
    Pasal 18
    ayat (1)Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan…
    ayat (2)Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan…
    Pasal 19Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling…
    Paragraf 5 Penyertaan
    Pasal 20Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri…
    Pasal 21
    ayat (1)Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a.…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan…
    ayat (3)Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 213 (dua per…
    ayat (4)Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana…
    ayat (5)Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana…
    Pasal 22Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O atau pembantu…
    Paragraf 6 Pengulangan
    Pasal 23
    ayat (1)Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang: a. melakukan Tindak Pidana…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lnencakup Tindak Pidana yang…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana…
    Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan
    Pasal 24
    ayat (1)Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar…
    ayat (2)Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
    Pasal 25
    ayat (1)Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang…
    ayat (2)Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau…
    ayat (3)Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
    ayat (4)Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    Pasal 26
    ayat (1)Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak…
    ayat (2)Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu…
    ayat (3)Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus…
    Pasal 27Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan…
    Pasal 28
    ayat (1)Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk…
    ayat (2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau…
    Pasal 29
    ayat (1)Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. 6 (enam) Bulan terhitung…
    ayat (2)Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana…
    Pasal 30
    ayat (1)Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan…
    ayat (2)Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.
    Paragraf 8 Alasan Pembenar
    Pasal 31Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika…
    Pasal 32Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika…
    Pasal 33Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika…
    Pasal 34Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana,…
    Pasal 35Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam…
    Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana
    Paragraf 1 Umum
    Pasal 36
    ayat (1)Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana…
    ayat (2)Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan…
    Pasal 37Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana…
    Pasal 38Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas…
    Pasal 39Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas…
    Paragraf 2 Alasan Pemaaf
    Pasal 40Pertanggunglawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu…
    Pasal 41Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga…
    Pasal 42Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena: a. dipaksa…
    Pasal 43Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang…
    Pasal 44Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya…
    Paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi
    Pasal 45Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi sebagaimana dimaksud pada…
    Pasal 46Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh…
    Pasal 47Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh…
    Pasal 48Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47…
    Pasal 49Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam…
    Pasal 50Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang…
  - BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
    Bagian Kesatu Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
    Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan
    Pasal 51Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan…
    Pasal 52Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.
    Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan
    Pasal 53
    ayat (1)Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
    ayat (2)Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    Pasal 54
    ayat (1)Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak…
    ayat (2)Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan…
    Pasal 55Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari…
    Pasal 56Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian…
    Paragraf 3 Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif
    Pasal 57Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif,…
    Paragraf 4 Pemberatan Pidana
    Pasal 58Faktor yang memperberat pidana meliputi: a. Pejabat yang melakukan Tindak…
    Pasal 59Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3…
    Paragraf 5 Ketentuan Lain tentang Pemidanaan
    Pasal 60
    ayat (1)Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam…
    ayat (2)Dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana sebagaimana dimaksud…
    Pasal 61
    ayat (1)Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi…
    ayat (2)Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan…
    Pasal 62
    ayat (1)Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana,…
    ayat (2)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi sebagaimana dimaksud…
    Pasal 63Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak…
    Bagian Kedua Pidana dan Tindakan
    Paragraf 1 Pidana
    Pasal 64Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang…
    Pasal 65
    ayat (1)Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a.…
    ayat (2)Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau…
    Pasal 66
    ayat (1)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a.…
    ayat (2)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal…
    ayat (3)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu)…
    ayat (4)Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan…
    ayat (5)Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak…
    Pasal 67Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c…
    Pasal 68
    ayat (1)Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
    ayat (2)Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas)…
    ayat (3)Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup…
    ayat (4)Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua…
    Pasal 69
    ayat (1)Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani…
    ayat (2)Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi…
    Pasal 70
    ayat (1)Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. Tindak…
    Pasal 71
    ayat (1)Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara…
    ayat (2)Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika: a.…
    ayat (3)Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud…
    ayat (4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c tidak berlaku bagi orang…
    Pasal 72
    ayat (1)Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2l 3 ldua per tiga) dari pidana…
    ayat (2)Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut rlianggap…
    ayat (3)Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
    ayat (4)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana…
    ayat (5)Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka…
    Pasal 73
    ayat (1)Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimalsud dalam…
    ayat (2)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus,…
    ayat (3)Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
    ayat (4)Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut…
    ayat (5)Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara…
    Pasal 74
    ayat (1)Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena…
    ayat (2)Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan…
    Pasal 75Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling…
    Pasal 76
    ayat (1)Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama…
    ayat (2)Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak…
    ayat (3)Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat…
    ayat (4)Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2),…
    ayat (5)Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa…
    ayat (6)Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama…
    ayat (7)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan…
    Pasal 77
    ayat (1)Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan…
    ayat (2)Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan…
    Pasal 78
    ayat (1)Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana…
    ayat (2)Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit…
    Pasal 79
    ayat (1)Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I,…
    ayat (2)Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda…
    Pasal 80
    ayat (1)Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum…
    Pasal 81
    ayat (1)Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam…
    ayat (2)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan…
    ayat (3)Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka…
    Pasal 82
    ayat (1)Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud…
    ayat (2)Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk…
    ayat (3)Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama…
    ayat (4)Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan…
    Pasal 83
    ayat (1)Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk…
    Pasal 84Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana…
    Pasal 85
    ayat (1)Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak…
    ayat (2)Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim…
    ayat (3)Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
    ayat (4)Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama…
    ayat (5)Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu)…
    ayat (6)Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam…
    ayat (7)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika…
    ayat (8)Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan…
    ayat (9)Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat: a. lama…
    Pasal 86Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
    Pasal 87Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud…
    Pasal 88Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud…
    Pasal 89Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud…
    Pasal 90
    ayat (1)Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang…
    ayat (3)Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah…
    Pasal 91Pidana tambahan berupa perErmpasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana…
    Pasal 92
    ayat (1)Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertent sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)Dalam hal Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    ayat (3)Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar…
    Pasal 93
    ayat (1)Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus…
    ayat (2)Jika biaya pengumum€rn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh…
    Pasal 94
    ayat (1)Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk…
    ayat (2)Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    Pasal 95
    ayat (1)Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu…
    ayat (2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan…
    ayat (3)Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk…
    ayat (4)Dalam hal dljatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1…
    ayat (5)Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah…
    Pasal 96
    ayat (1)Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak…
    ayat (2)Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap…
    ayat (3)Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi,…
    ayat (4)Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti…
    Pasal 97Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan…
    Pasal 98Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah…
    Pasal 99
    ayat (1)Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak…
    ayat (2)Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
    ayat (3)Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak…
    ayat (4)Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang…
    Pasal 100
    ayat (1)Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun…
    ayat (2)Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus…
    ayat (3)Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah…
    ayat (4)Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    ayat (5)Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak…
    ayat (6)Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
    Pasal 101Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan…
    Pasal 102Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan…
    Paragraf 2 Tindakan
    Pasal 103
    ayat (1)Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a.…
    ayat (2)Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (3)Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana…
    Pasal 104Da1am menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan…
    Pasal 105
    ayat (1)Tindakan rehabilitasi dikenalan kepada terdakwa yang: a. kecanduan alkohol,…
    ayat (2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rehabilitasi…
    Pasal 106
    ayat (1)Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan : a.…
    ayat (2)Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf…
    Pasal 107Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa…
    Pasal 108Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau…
    Pasal 109Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi…
    Pasal 110
    ayat (1)Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang…
    ayat (2)Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang…
    ayat (3)Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan…
    Pasal 111Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan…
    Bagian Ketiga Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak
    Paragraf 1 Diversi
    Pasal 112Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7…
    Paragraf 2 Tindakan
    Pasal 113
    ayat (1)Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa: a. pengembalian kepada Orang…
    ayat (2)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f…
    ayat (3)Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya…
    Paragraf 3 Pidana
    Pasal 114Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: a. pidana pokok; dan b.…
    Pasal 115Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: a.…
    Pasal 116Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas: a.…
    Pasal 117Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam…
    Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Korporasi
    Paragraf 1 Pidana
    Pasal 118Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan.
    Pasal 119
    ayat (1)Pidana tambahan bagl Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b…
    ayat (2)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf…
    ayat (3)Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan s6lagaimana dimaksud…
    Pasal 121
    ayat (1)Pidana denda untuk Korporasi dljatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan: a. pidana penjara di…
    Pasal 122
    ayat (1)Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam…
    ayat (2)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan…
    ayat (3)Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka…
    ayat (4)Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi…
    Paragraf 2 Tindakan
    Pasal 123Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihanKorporasi; b.…
    Pasal 124Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi…
    Bagian Kelima Perbarengan
    Pasal 125
    ayat (1)Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam…
    ayat (2)Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus…
    Pasal 126
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan…
    ayat (2)Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam…
    Pasal 127
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai…
    ayat (2)Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat…
    Pasal 128
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai…
    ayat (2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana…
    Pasal 129Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dljatuhi pidana mati atau pidana penjara…
    Pasal 130
    ayat (1)Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129,…
    ayat (2)Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang…
    Pasal 131
    ayat (1)Jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah…
    ayat (2)Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai…
  - BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
    Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan
    Pasal 132
    ayat (1)Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: a. ada putusan pengadilan yang…
    ayat (2)Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan…
    Pasal 133
    ayat (1)Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e…
    ayat (2)Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan,…
    ayat (3)Jika pidana diperberat ka-rena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku…
    Pasal 134Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang…
    Pasal 135Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar…
    Pasal 136
    ayat (1)Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: a. setelah…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan…
    Pasal 137Jangka waltu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan…
    Pasal 138
    ayat (1)Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
    ayat (2)Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    ayat (3)Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan…
    Pasal 139Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum…
    Bagian Kedua Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana
    Pasal 140Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika: a. terpidana meninggal…
    Pasal 141Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau…
    Pasal 142
    ayat (1)Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang…
    ayat (2)Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang…
    ayat (3)Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa,
    ayat (4)Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana…
    Pasal 143
    ayat (1)Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak…
    ayat (2)Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu…
    ayat (3)Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu…
    ayat (4)Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama: a. pelaksanaan…
  - BAB V PENGERTIAN ISTILAH
    Pasal 144Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan,…
    Pasal 145Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.
    Pasal 146Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik…
    Pasal 147Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak…
    Pasal 148Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau…
    Pasal 149Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau…
    Pasal 150Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
    Pasal 151Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.
    Pasal 152Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan…
    Pasal 153Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.
    Pasal 154Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang…
    Pasal 155Luka Berat adalah: a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk…
    Pasal 156Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik…
    Pasal 157Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar,…
    Pasal 158Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi,…
    Pasal 159Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang…
    Pasal 161Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.
    Pasal 162Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada…
    Pasal 163Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang…
    Pasal 164Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.
    Pasal 165Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi…
    Pasal 166Anak Kunci Palsu adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas,…
    Pasal 167Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses…
    Pasal 168Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan,…
    Pasal 169Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau…
    Pasal 170Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk…
    Pasal 172Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar…
    Pasal 173Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.
    Pasal 174Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan…
    Pasal 175Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada di Kapal…
    Pasal 176Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
    Pasal 177Awak Kapal adalah orurng yang bekerja atau dipeke{akan di atas Kapal oleh…
    Pasal 178Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat…
    Pasal 179Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di…
    Pasal 180Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer…
    Pasal 181Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar Pesawat Udara…
    Pasal 182Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat Pesawat Udara disiapkan…
    Pasal 183Ternak adalah hewan peliharaan yang dipenrntukkan sebagai sumber pangan dan…
    Pasal 184Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.
    Pasal 185Hari adalah waktu selama 24 (&ta puluh empat) jam.
    Pasal 186Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.
  - BAB VI ATURAN PENUTUP
    Pasal 187Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi…
- BUKU KEDUA TINDAK PIDANA
  - BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA
    Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
    Paragraf 1 Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila
    Pasal 188
    ayat (1)Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud…
    ayat (3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) atau ayat (2)…
    ayat (4)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang…
    ayat (5)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya…
    ayat (6)Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran…
    Pasal 189Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang…
    Paragraf 2 Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila
    Pasal 190
    ayat (1)Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan,…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan: a.…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Makar
    Paragraf 1 Makar terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden
    Pasal 191Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas…
    Paragraf 2 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
    Pasal 192Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh…
    Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah
    Pasal 193
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah,…
    ayat (2)Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana…
    Pasal 194
    ayat (1)Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)…
    ayat (2)Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
    Pasal 195
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun, Setiap Orang…
    ayat (2)Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan Tindak…
    Pasal 196
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan…
    ayat (2)Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional,…
    Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara
    Paragraf 1 Pertahanan Negara
    Pasal 197Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, ffi€mpunyai,…
    Pasal 198Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan…
    Pasal 199
    ayat (1)Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan Perang atau latihan…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi anggota Tentara…
    Pasal 200Dipidana dengan pidana penjara palin glama 7 (tqiuh) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 201Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau Pejabat yang diberi wewenang,…
    Pasal 202Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Paragraf 2 terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
    Pasal 203
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang…
    ayat (2)Jika perbuatan permusuhsn s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan…
    Pasal 204Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, berita,…
    Pasal 205Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang…
    Pasal 206Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda…
    Pasal 207Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, rencana,…
    Pasal 208Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 209Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
    Paragraf 3 Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
    Pasal 210Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)…
    Pasal 211Warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi tentara asing yang sedang…
    Pasal 212
    ayat (1)Setiap Orang yang dalam Waktu Perang memberi bantuan kepada Musuh atau…
    ayat (2)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang…
    ayat (3)Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara…
    Pasal 213Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang yang…
    Pasal 214Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 215Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214…
    Pasal 216Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan…
  - BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
    Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden
    Pasal 217Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang tidak…
    Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden
    Pasal 218
    ayat (1)Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat…
    Pasal 219Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    Pasal 220
    ayat (1)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 2L9 hanya dapat…
    ayat (2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis…
  - BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT
    Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat
    Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat
    Pasal 221Setiap Orang yang melakukan Makar dengan malsud untuk melepaskan wilayah negara…
    Pasal 222Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau…
    Pasal 223Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan…
    Paragraf 2 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
    Pasal 224Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merarnpas…
    Bagian Kedua Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera
    Paragraf 1 Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat
    Pasal 225Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara…
    Paragraf 2 Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat
    Pasal 226Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat…
    Pasal 227Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat…
    Pasal 228
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, merrrpertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Pasal 229
    ayat (1)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228…
    Pasal 230Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana…
    Paragraf 3 Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat
    Pasal 231Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana…
  - BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP PEI{YELENGGARAAN RAPAT LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH
    Pasal 232Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan membubarkan rapat…
    Pasal 233Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi pimpinan…
  - BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
    Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk
    Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
    Pasal 234Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan…
    Pasal 235Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 236Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat…
    Pasal 237Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 238Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu…
    Pasal 239Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang…
    Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara
    Pasal 240
    ayat (1)Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut…
    ayat (4)Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh…
    Pasal 241
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralibat terjadinya…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut…
    ayat (4)Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh…
    Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk
    Pasal 242Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau…
    Pasal 243
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana…
    Paragraf 4 Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis
    Pasal 244Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan…
    Pasal 245Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan,…
    Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana
    Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum
    Pasal 246Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    Pasal 247Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    Pasal 248
    ayat (1)Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)tidak berlaku jika…
    Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana
    Pasal 249Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk…
    Pasal 250
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Pasal 251
    ayat (1)Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan…
    Pasal 252
    ayat (1)Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan,…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Bagian Ketiga Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana
    Paragraf 1 Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat
    Pasal 253Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah…
    Paragraf 2 Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana
    Pasal 254
    ayat (1)Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan: a.…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang…
    Pasal 255Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak berlaku bagi…
    Bagian Keempat Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum
    Paragraf 1 Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi
    Pasal 256Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang…
    Paragraf 2 Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain
    Pasal 257
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah, rLrangan…
    ayat (2)Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang…
    ayat (3)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan…
    ayat (4)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)…
    Paragraf 3 Penyadapan
    Pasal 258
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan,…
    ayat (2)Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagr Setiap Orang…
    Pasal 259Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda…
    Paragraf 4 Memaksa Masuk Kantor Pemerintah
    Pasal 260
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam kantor pemerintah…
    ayat (2)Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang…
    ayat (3)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan…
    ayat (4)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)…
    Paragraf 5 Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana
    Pasal 261
    ayat (1)Setiap Orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan…
    ayat (2)Pendiri atau pengunts organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pidananya…
    Paragraf 6 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama Di Muka Umum
    Pasal 262
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga…
    ayat (2)Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya…
    ayat (3)Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (4)Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (5)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dapat dijatuhi…
    Paragraf 7 Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong
    Pasal 263
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan…
    ayat (2)Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan…
    Pasal 264Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau…
    Paragraf 8 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum
    Pasal 265Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang…
    Pasal 266Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah,…
    Pasal 267Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi atau…
    Paragraf 9 Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah
    Pasal 268Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan Masuk…
    Pasal 269Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan…
    Pasal 270Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah…
    Pasal 271Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam,…
    Bagian Kelima Penggunaan ljazah atau Gelar Akademik Palsu
    Pasal 272
    ayat (1)Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,…
    ayat (3)Setiap Orang yang menerbitkan dan/ atau memberikan ijazah, sertifikat…
    Bagian Keenam Tindak Pidana Perizinan
    Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin
    Pasal 273Setiap Orang yang tanpa izin uang atau Barang dalam bentuk gadai, jual beli…
    Paragraf 2 Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian
    Pasal 274
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di…
    Paragraf 3 Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan
    Pasal 275Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Paragraf 4 Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana
    Pasal 276Setiap Orang yang tanpa izin memberi kepada atau menerima dari narapidana suatu…
    Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan
    Pasal 277Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
  - BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN
    Bagian Kesatu Penyesatan Proses Peradilan
    Pasal 278
    ayat (1)Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. dalam…
    ayat (3)Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan…
    Bagian Kedua Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan
    Pasal 279
    ayat (1)Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat…
    ayat (2)Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah…
    Pasal 280
    ayat (1)Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya…
    ayat (3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis…
    Pasal 281Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat…
    Pasal 282
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana…
    ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan…
    Pasal 283Setiap Orang yang mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaat…
    Pasal 284Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang…
    Pasal 285Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai…
    Pasal 286Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak…
    Pasal 287Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses…
    Pasal 288Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal…
    Pasal 289
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan…
    Pasal 290Setiap Orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki,…
    Pasal 291
    ayat (1)Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka,…
    Pasal 292
    ayat (1)Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika keharusan untuk…
    Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan
    Pasal 293
    ayat (1)Setiap Orang yang merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan aparat…
    ayat (4)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Bagian Keempat Pelindungan Saksi dan Korban
    Pasal 294Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tqjuh) tahun, Setiap Orang yang…
    Pasal 295
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan…
    Pasal 296Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan…
    Pasal 297Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, dan/ atau keluarganya kehilangan…
    Pasal 298Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/ atau Korban padahal saksi…
    Pasal 299Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/…
  - BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN
    Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan
    Pasal 300Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat…
    Pasal 301
    ayat (1)Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar,…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan…
    Pasal 302
    ayat (1)Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi…
    ayat (2)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang…
    Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah
    Pasal 303
    ayat (1)Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada…
    ayat (2)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu,…
    ayat (3)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu,…
    Pasal 304Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang…
    Pasal 305
    ayat (1)Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau…
    ayat (2)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat…
  - BAB VIII TINDAK PIDANAYANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG
    Bagian Kesatu Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum
    Paragraf 1 Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, dan Senjata Lain
    Pasal 306Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik…
    Pasal 307
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata…
    Paragraf 2 Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir
    Pasal 308
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat…
    ayat (3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 309Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan…
    Pasal 310Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 311Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran,…
    Paragraf 3 Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir
    Pasal 312Setiap Orang yang pada waltu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran,…
    Pasal 313Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan te{adi banjir…
    Paragraf 4 Mengakibatkan Bahaya Umum
    Pasal 314Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membakar benda milik…
    Pasal 315Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    Pasal 316
    ayat (1)Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam…
    ayat (2)Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang hanrs dijalankan…
    Pasal 317Setiap Orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain…
    Paragraf 5 Tanpa lzin Membuat Bahan Peledak
    Pasal 318Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membuat obat untuk bahan…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Perusakan Bangunan
    Paragraf 1 Bangunan Listrik
    Pasal 319Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 320Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik…
    Paragraf 2 Bangunan Lalu Lintas Umum
    Pasal 321Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 322Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas…
    Pasal 323
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 324
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Paragraf 3 Rambu Pelayaran
    Pasal 325Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan, merusak, atau…
    Pasal 326Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk…
    Paragraf 4 Perusakan Gedung
    Pasal 327Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 328Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan…
    Bagian Ketiga Tindak Pidana Perusakan Kapal
    Pasal 329Setiap Orang yang secara melawan hukum mendamparkan, merusak, menenggelamkan,…
    Pasal 330Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Kapal terdampar,…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang
    Pasal 331Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang…
    Bagian Kelima Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika
    Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik
    Pasal 332
    ayat (1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer…
    ayat (2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer…
    ayat (3)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer…
    Paragraf 2 Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik
    Pasal 333Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tqjuh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 334Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 335Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem…
    Bagian Keenam Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan
    Pasal 336Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    Pasal 337
    ayat (1)Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit…
    ayat (3)Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana,…
    Pasal 338
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau…
    Bagian Ketujuh Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum
    Pasal 339Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 340
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Binatang yang ditembak atau ditangkap sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dan…
    Pasal 341Setiap Orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau…
    Bagian Kedelapan Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan
    Pasal 342
    ayat (1)Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau mendistribusikan suatu bahan…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (3)Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas…
    Pasal 343
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    ayat (3)Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas…
    Pasal 344Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, mendistribusikan, atau…
    Bagian Kesembilan Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia
    Pasal 345Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan: a. organ atau…
    Pasal 346
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi…
    ayat (2)Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi…
  - BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN
    Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Pejabat
    Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pejabat
    Pasal 347Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang…
    Pasal 348Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan melawan seorang…
    Pasal 349Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347…
    Pasal 350Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 dilakukan secara…
    Paragraf 2 Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang
    Pasal 351Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau petunjuk Pejabat yang berwenang…
    Pasal 352Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau permintaan seorang Pejabat yang…
    Pasal 353Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan yang…
    Pasal 354Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan…
    Pasal 355Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut…
    Pasal 356Setiap Orang yang dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas…
    Pasal 357Setiap Orang yang dipanggil di muka Pejabat yang berwenang tanpa alasan yang…
    Pasal 358
    ayat (1)Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang…
    Paragraf 3 Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara
    Pasal 359
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    Paragraf 4 Perusakan Maklumat Negara
    Pasal 360Setiap Orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca,…
    Paragraf 5 Laporan atau Pengaduan Palsu
    Pasal 361Setiap Orang yang melaporkan atau mengadukan kepada Pejabat yang berwenang…
    Paragraf 6 Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran
    Pasal 362Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan…
    Pasal 363Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang…
    Paragraf 7 Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum
    Pasal 364
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak…
    ayat (2)Penyimpan Barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 te{adi karena kealpaan,…
    Pasal 365Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    Pasal 366Setiap Orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga Surat atau…
    Pasal 367Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan…
    Bagian Kedua Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia
    Pasal 368Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud…
    Pasal 369Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud…
    Bagian Ketiga Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak
    Pasal 370Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai Surat jalan…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Irigasi
    Pasal 371Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang…
    Bagian Kelima Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin
    Pasal 372
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika…
  - BAB X TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH
    Pasal 373
    ayat (1)Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus…
    ayat (2)Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau…
    ayat (3)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dljatuhi pidana tambahan…
  - BAB XI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS
    Pasal 374Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh…
    Pasal 375
    ayat (1)Setiap Orang yang menyimpan secara lisik dengan cara apa pun yang diketahuinya…
    ayat (2)Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang…
    ayat (3)Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/ atau ke luar…
    Pasal 376Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan…
    Pasal 377Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 378Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh…
    Pasal 379Setiap Orang yang menjual, membeli, mendistribusikan, membuat, atau mempunyai…
    Pasal 380
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan…
    ayat (2)Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau…
    Pasal 381
    ayat (1)Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 sampai dengan Pasal 377 dapat…
    ayat (2)Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara yang palsu atau…
  - BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA
    Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai
    Pasal 382Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda…
    Pasal 383Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    Bagian Kedua Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara
    Pasal 384
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tqiuh) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 385
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 386
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 387
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Pasal 388
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimalsud pada ayat (1), tidak dituntut kecuali atas…
    Bagian Ketiga Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu
    Pasal 389Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Pasal 384, Pasal…
    Pasal 390
    ayat (1)Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan…
    ayat (2)Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau…
  - BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
    Bagian Kesatu Pemalsuan Surat
    Pasal 391
    ayat (1)Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,…
    Pasal 392
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang…
    Pasal 393
    ayat (1)Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk…
    ayat (2)Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau…
    Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Autentik
    Pasal 394Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta…
    Bagian Ketiga Pemalsuan terhadap Surat Keterangan
    Pasal 395
    ayat (1)Dokter yang memberi Surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian…
    ayat (2)Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud…
    ayat (3)Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)berlaku juga bagi Setiap…
    Pasal 396Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Pasal 397Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Pasal 398
    ayat (1)Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang dipalsu…
    Pasal 399Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    Pasal 400Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda…
  - BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN
    Pasal 401Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang, dipidana karena penggelapan…
    Pasal 402
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan…
    Pasal 403Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada…
    Pasal 404Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan…
    Pasal 405Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dapat dijatuhi pidana…
  - BAB XV TINDAK PIDANA KESUSILAAN
    Bagian Kesatu Kesusilaan Di Muka Umum
    Pasal 406Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    Bagian Kedua Pornografi
    Pasal 407
    ayat (1)Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,…
    ayat (2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan…
    Bagian Ketiga Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan
    Pasal 408Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan,…
    Pasal 409Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat…
    Pasal 410
    ayat (1)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 tidak dipidana jika dilakukan…
    ayat (2)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O9 tidak dipidana jika dilakukan…
    ayat (3)Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang…
    Bagian Keempat Perzinaan
    Pasal 411
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau…
    ayat (2)Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan…
    ayat (3)Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal l2l tidak berlaku ketentuan…
    ayat (4)Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum…
    Pasal 412
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar…
    ayat (2)Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan…
    ayat (3)Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)tidak berlaku ketentuan…
    ayat (4)Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum…
    Pasal 413Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya…
    Bagian Kelima Perbuatan Cabul
    Paragraf 1 Percabulan
    Pasal 414
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda…
    ayat (2)Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memalsa orang lain untuk…
    Pasal 415Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 416
    ayat (1)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal…
    ayat (2)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal…
    Pasal 417Setiap Orang yang memberi atau be{anji akan memberi hadiah wibawa yang timbul…
    Pasal 418
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak…
    ayat (2)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: a. Pejabat…
    Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan
    Pasal 419
    ayat (1)Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak…
    Pasal 420Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan…
    Pasal 421Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420…
    Pasal 422
    ayat (1)Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan…
    Pasal 423Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422…
    Bagian Keenam Minuman dan Bahan yang Memabukkan
    Pasal 424
    ayat (1)Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan…
    ayat (2)Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan…
    ayat (3)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang…
    ayat (4)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3): a.…
    ayat (5)Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat…
    Bagian Ketujuh Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan
    Pasal 425
    ayat (1)Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada…
    ayat (2)Setiap Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada…
    Bagian Kedelapan Perjudian
    Pasal 426
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam…
    Pasal 427Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin,…
  - BAB XVI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG
    Pasal 428
    ayat (1)Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang…
    ayat (3)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)dipidana dengan: a.…
    Pasal 429
    ayat (1)Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tqluh) tahun dengan…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana…
    ayat (3)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…
    Pasal 430Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah…
    Pasal 431Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dan Pasal 429 dapat dijatuhi…
    Pasal 432Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya…
  - BAB XVII TINDAK PIDANA PENGHINAAN
    Bagian Kesatu Pencemaran
    Pasal 433
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau…
    ayat (3)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika…
    Bagian Kedua Fitnah
    Pasal 434
    ayat (1)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan…
    ayat (2)Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat…
    ayat (3)Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal…
    Pasal 435
    ayat (1)Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan…
    ayat (2)Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang…
    ayat (3)Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang…
    Bagian Ketiga Penghinaan Ringan
    Pasal 436Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang…
    Bagian Keempat Pengaduan Fitnah
    Pasal 437
    ayat (1)Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan…
    Bagian Kelima Persangkaan Palsu
    Pasal 438Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap…
    Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati
    Pasal 439
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang…
    ayat (2)Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut jika tidak ada…
    ayat (4)Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang…
    Bagian Ketujuh Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan
    Pasal 440Tindak Pidana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436…
    Pasal 441
    ayat (1)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436…
    Pasal 442Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 dan Pasal 436 sampai dengan…
  - BAB XVIII TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA
    Pasal 443
    ayat (1)Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengenai…
    Pasal 444
    ayat (1)Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas…
    Pasal 445Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan Pasal 444 dapat dijatuhi…
  - BAB XIX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG
    Bagian Kesatu Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan
    Pasal 446
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (4)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3)…
    Pasal 447
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    Pasal 448
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut…
    Pasal 449
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan…
    Bagian Kedua Perampasan Kemerdekaan Orang
    Paragraf 1 Penculikan
    Pasal 450Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatlan orang…
    Paragraf 2 Penyanderaan
    Pasal 451Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan…
    Bagian Ketiga Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan
    Paragraf 1 Pengalihan Kekuasaan
    Pasal 452
    ayat (1)Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu…
    Paragraf 2 Menyembunyikan Anak
    Pasal 453
    ayat (1)Setiap Orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik atau menarik sendiri dari…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak di…
    Paragraf 3 Melarikan Anak dan Perempuan
    Pasal 454
    ayat (1)Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya,…
    ayat (2)Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas…
    ayat (4)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat l2l hanya dapat dituntut atas…
    ayat (5)Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan…
    Bagian Keempat Perdagangan Orang
    Pasal 455
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) mengakibatkan orang…
    Bagian Kelima Pidana Tambahan
    Pasal 456Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam…
  - BAB XX TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
    Pasal 457Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik…
  - BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN
    Bagian Kesatu Pembunuhan
    Pasal 458
    ayat (1)Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu,…
    ayat (3)Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang…
    Pasal 459Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,…
    Pasal 460
    ayat (1)Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana…
    ayat (3)Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud…
    Pasal 461Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri…
    Pasal 462Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarErna kepada orang lain…
    Bagian Kedua Aborsi
    Pasal 463
    ayat (1)Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan…
    Pasal 464
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: a. dengan…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya…
    Pasal 465
    ayat (1)Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana…
    ayat (2)Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana…
    ayat (3)Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi…
  - BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH
    Bagian Kesatu Penganiayaan
    Pasal 466
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    ayat (4)Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan…
    ayat (5)Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak…
    Pasal 467
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat,…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,…
    Pasal 468
    ayat (1)Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat,…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mati, dipidana dengan pidana…
    Pasal 469
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 470Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469,…
    Pasal 471
    ayat (1)Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 47O,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang…
    ayat (3)Percobaan melakukan Tindak Pidana sslagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak…
    Bagian Kedua Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok
    Pasal 472Setiap Orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang…
    Bagian Ketiga Perkosaan
    Pasal 473
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang…
    ayat (2)Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat…
    ayat (3)Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana…
    ayat (4)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2)huruf c,…
    ayat (5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang…
    ayat (6)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam…
    ayat (7)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan…
    ayat (8)Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan…
    ayat (9)Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri,…
    ayat (10)Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat…
    ayat (11)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10)…
  - BAB XXIII TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN
    Pasal 474
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit…
    ayat (2)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat,…
    ayat (3)Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain, dipidana dengan pidana…
    Pasal 475
    ayat (1)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam…
    ayat (2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana…
  - BAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIAN
    Pasal 476Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik…
    Pasal 477
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah…
    Pasal 478Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1)…
    Pasal 479
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti…
    ayat (2)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang…
    ayat (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan…
    ayat (4)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau…
    Pasal 480Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 dapat…
    Pasal 481
    ayat (1)Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana…
    ayat (2)Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku…
    ayat (3)Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga…
  - BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
    Pasal 482
    ayat (1)Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2)sampai dengan ayat (4)…
    Pasal 483
    ayat (1)Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas…
    Pasal 484Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana…
    Pasal 485Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dar. Pasal 483 dapat dijatuhi…
  - BAB XXVI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
    Pasal 486Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau…
    Pasal 487Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata…
    Pasal 488Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang…
    Pasal 489Da1am hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 486 dilakukan oleh orang…
    Pasal 490Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagr Tindak Pidana…
    Pasal 491
    ayat (1)Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 488, atau Pasal 489,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam…
  - BAB XXVII TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG
    Pasal 492Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain…
    Pasal 493Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda…
    Pasal 494Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II,…
    Pasal 495Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan…
    Pasal 496Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau…
    Pasal 497Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli…
    Pasal 498Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai…
    Pasal 499Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda…
    Pasal 500Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang…
    Pasal 501Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal…
    Pasal 502Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda…
    Pasal 503
    ayat (1)Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 504Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan…
    Pasal 505Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain…
    Pasal 506Setiap Orang yang dengan maksud mengr:ntungkan diri sendiri atau or€rng lain…
    Pasal 507Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan Surat utang suatu…
    Pasal 508Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau…
    Pasal 510Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagr Tindak…
  - BAB XXVII TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA
    Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur
    Pasal 511Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya…
    Pasal 512Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya…
    Pasal 513Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga…
    Pasal 514Dipidana karena penipuan hak kreditur dengan pidana penjara paling lama 5…
    Pasal 515Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang…
    Bagian Kedua Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris
    Pasal 516Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang…
    Pasal 517Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang…
    Pasal 518Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam…
    Bagian Ketiga Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan
    Pasal 519Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau…
    Bagian Keempat Penarikan Barang Tanpa Hak
    Pasal 520
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 1 berlaku juga bagi Tindak…
  - BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG
    Bagian Kesatu Perusakan dan Penghancuran Barang
    Pasal 521
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian…
    Bagian Kedua Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung
    Pasal 522Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana,…
    Pasal 523Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai…
    Pasal 524Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan gedung rusak,…
    Pasal 525Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai…
    Pasal 526Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana…
  - BAB XXX TINDAK PIDANA JABATAN
    Bagian Kesatu Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta
    Pasal 527Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan…
    Pasal 528
    ayat (1)Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian…
    ayat (2)Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan
    Pasal 529Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi…
    Pasal 530Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat…
    Bagian Ketiga Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan
    Pasal 531
    ayat (1)Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah Pejabat…
    ayat (2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kealpaannya…
    Pasal 532
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pejabat yang: a.…
    ayat (2)Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud…
    Pasal 533Kepala kmbaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga…
    Pasal 534Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga…
    Pasal 535Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan,…
    Pasal 536Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda…
    Pasal 537Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda…
    Pasal 538Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau Barang…
    Pasal 539
    ayat (1)Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal…
    ayat (2)Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal…
    Pasal 540Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan salinan atau petikan putusan…
    Pasal 541Mantan Pejabat yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menahan Surat dinas yang…
  - BAB XXXI TINDAK PIDANA PELAYARAN
    Bagian Kesatu Pembajalan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal
    Pasal 542Setiap Orang yang menggunakan Kapal untuk menahan atau melakukan Kekerasan atau…
    Pasal 543
    ayat (1)Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai…
    ayat (2)Setiap Orang yang menggunakan Kapal melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan…
    Pasal 544Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan…
    Pasal 545Setiap Orang yang: a. bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai…
    Pasal 546
    ayat (1)Setiap Orang yang menyerahkan Kapal Indonesia ke dalam kekuasaan orang yang…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda,…
    Pasal 547Setiap Penumpang Kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas Kapal tersebut,…
    Pasal 548Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alih atau menarik Kapal dari pemiliknya…
    Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu
    Pasal 549Nakhoda Kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk membuat…
    Pasal 550Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan…
    Pasal 551Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang…
    Pasal 552Nakhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat…
    Bagian Ketiga Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal
    Pasal 553
    ayat (1)Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)…
    ayat (2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara…
    Pasal 554
    ayat (1)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 ayat (1) dilakukan…
    Pasal 555Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang lain supaya melakukan…
    Pasal 556
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda…
    ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika…
    Pasal 557Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 dan Pasal 553 sampai…
    Bagian Keempat Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapa1
    Pasal 558Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Nakhoda Kapal…
    Pasal 559Setiap Orang yang melengkapi Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang…
    Pasal 560Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung…
    Pasal 561Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau…
    Pasal 562
    ayat (1)Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa…
    ayat (2)Setiap Penumpang Kapal yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa…
    Pasal 563Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu…
    Pasal 564Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpalsa atau bertentangan…
    Pasal 565Nakhoda yang Kapalnya memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak…
    Pasal 566Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah olah Kapal…
    Pasal 567Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat dan…
    Pasal 568Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk…
    Pasal 569
    ayat (1)Seorang Nakhoda Kapal Indonesia yang membiarkan lari atau melepaskan tersangka,…
    ayat (2)Dalam hal Nakhoda karena kealpaannya mengakibatkan tersangka, terdakwa,…
    Bagian Kelima Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal
    Pasal 570Setiap Orang yErng secara melawan hukum menghancurkan atau merusak Barang…
    Bagian Keenam Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal
    Pasal 571Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa tanpa hak melakukan profesi…
    Pasal 572Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan,…
    Bagian Ketujuh Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan
    Pasal 573Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a.…
    Pasal 574
    ayat (1)Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a.…
    ayat (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Setiap…
  - BAB XXXII TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN
    Bagian Kesatu Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara
    Pasal 575
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 576
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 577
    ayat (1)Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, mengambil, atau…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan…
    ayat (4)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 578
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan bahaya…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan…
    ayat (4)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Bagian Kedua Pembajakan Pesawat Udara
    Pasal 579
    ayat (1)Dipidana karena melakukan pembajakan di udara dengan pidana penjara paling lama…
    ayat (2)Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    Pasal 580
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Tindak…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Bagian Ketiga Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
    Pasal 581Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat…
    Pasal 582Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak Pesawat Udara Dalam Dinas…
    Pasal 583Setiap Orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak…
    Pasal 584
    ayat (1)Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan Pesawat Udara celaka, rusak,…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 585Setiap Orang yang di dalam Pesawat Udara nielakukan perbuatan yang membahayakan…
    Pasal 586Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di…
    Pasal 587Setiap Orang y€rng secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan…
    Pasal 588
    ayat (1)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dan Pasal 587: a.…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya…
    Pasal 589
    ayat (1)Setiap Orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan perbuatan…
    ayat (2)Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    ayat (3)Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara
    Pasal 590
    ayat (1)Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain…
    ayat (2)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada Pesawat…
    ayat (3)Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Penumpang…
  - BAB XXXIII TINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN
    Bagian Kesatu Tindak Pidana Penadahan
    Pasal 591Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun…
    Pasal 592
    ayat (1)Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan…
    ayat (2)Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan…
    Pasal 593Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 yang nilai Barangnya…
    Bagian Kedua Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan
    Pasal 594Setiap Orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat…
    Pasal 595Setiap Orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat…
    Pasal 596Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 dan Pasal…
  - BAB XXXIV TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DAI,AM MASYARAKAT
    Pasal 597
    ayat (1)Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam…
    ayat (2)Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat…
  - BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS
    Bagian Kesatu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
    Pasal 598Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau…
    Pasal 599Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan…
    Bagian Kedua Tindak Pidala Terorisme
    Pasal 600Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan…
    Pasal 601Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk…
    Pasal 602Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana,…
    Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi
    Pasal 603Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri…
    Pasal 604Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau…
    Pasal 605
    ayat (1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5…
    ayat (2)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji…
    Pasal 606
    ayat (1)Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau…
    ayat (2)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji…
    Bagian Keempat Tindak Pidana Pencucian Uang
    Pasal 607
    ayat (1)Setiap Orang yang: a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,…
    ayat (2)Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan…
    ayat (3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana…
    Pasal 608Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O7 ayat (1) huruf c tidak berlaku…
    Bagian Kelima Tindak Pidana Narkotika
    Pasal 609
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a.…
    Pasal 610
    ayat (1)Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau…
    ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a.…
    Bagian Keenam Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus
    Pasal 611Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang…
    Pasal 612Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan…
  - BAB XXXVI KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 613
    ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan…
    ayat (2)Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat…
    Pasal 614Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. istilah kejahatan dan pelanggaran…
    Pasal 615
    ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang…
    ayat (2)Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan…
    Pasal 616Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang lain di luar…
    Pasal 617Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam…
    Pasal 618Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam…
    Pasal 619Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana tutupan tetap dilaksanakan…
    Pasal 620Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak…
  - BAB XXXVII KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 621Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2…
    Pasal 622
    ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: a. Undang-Undang…
    ayat (2)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi,…
    ayat (3)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap agama dan kepercayaan…
    ayat (4)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud…
    ayat (5)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi…
    ayat (6)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan…
    ayat (7)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud…
    ayat (8)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ljazal: atau gelar…
    ayat (9)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana…
    ayat (10)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan…
    ayat (11)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras…
    ayat (12)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana Pornograli sebagaimana…
    ayat (13)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penodaan terhadap bendera…
    ayat (14)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap organ manusia,…
    ayat (15)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud…
    ayat (16)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana…
    ayat (17)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau…
    ayat (18)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang…
    ayat (19)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana di bidang pangan sebagaimana…
    ayat (20)Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme…
    ayat (21)Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap saksi dan korban…
    Pasal 623Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP.
    Pasal 624Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal…
PENUTUP

Pasal 481

(1)

Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan PasaT 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.

(2)

Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.

(3)

Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kerangka Peraturan

Pasal 481

Webmentions

Tanggapan (0):