Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;

hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;

hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;

hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau

hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Komentar!