Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan

Metadata

Jenis:Undang-Undang
Tahun:2023
Nomor:1
Judul:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tanggal Ditetapkan:2 Januari 2023
Tanggal Diundangkan:2 Januari 2023
Tanggal Berlaku:1 Januari 1970

Tampilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Sumber

Mencabut:

Mencabut sebagian:

  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

    Pengadilan Hak Asasi Manusia

    Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

    Perlindungan Anak

    Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

    Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

    Sistem Pendidikan Nasional

    Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

    Perlindungan Saksi dan Korban

    Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

  • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

    Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

    Informasi dan Transaksi Elektronik

    Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

    Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

    Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

  • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

    Pornografi

    Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

    Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

    Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

  • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

    Narkotika

    Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

    Kesehatan

    Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

    Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

    Keimigrasian

    Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

    Mata Uang

    Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

    Pangan

    Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

  • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

    Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

    Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

    Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

    Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

  • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

    Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

    Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

    Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

    Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

    Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

    Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.