Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;

2. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri;

3. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;

4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;

5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;

6. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;

7. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;

8. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau

9. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.