Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Bagian Kedua >>Bagian Keempat

Bagian Ketiga
Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak

Paragraf 1
Diversi

Pasal 112

Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tqjuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

Paragraf 2
Tindakan

Pasal 113

(1)Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:

pengembalian kepada Orang Tua/wali;

penyerahan kepada seseorang;

perawatan di rumah sakit jiwa;

perawatan di lembaga;

kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau

perbaikan akibat Tindak Pidana.

(2)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3)Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Paragraf 3
Pidana

Pasal 114

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:

pidana pokok; dan

pidana tambahan.

Pasal 115

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas:

pidana peringatan;

pidana dengan syarat:

pembinaan di luar lembaga;

pelayanan masyarakat; atau

pengawasan.

pelatihan kerja;

pembinaan dalam lembaga; dan

pidana penjara.

Pasal 116

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas:

perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau

pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 117

Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.