Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
- JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- PEMBUKAAN
Konsideran (Menimbang)
- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik…
- b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum,…
- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara…
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,…
Dasar Hukum (Mengingat)
- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
- BATANG TUBUH
- PENUTUP
Pasal 528
(1)Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk melawan pelaksanaan peraturan perundangundangan atau perintah yang sah dari Pejabat yang
berwenang, putusan pengadilan, atau Surat perintah
pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun.
(2)Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau
perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang,
putusan pengadilan, atau Surat perintah pengadilan
terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat sipil tersebut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tqfuh) tahun.