Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

pencabutan hak tertentu;

perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;

pengumuman putusan hakim;

pembayaran ganti nrgi;

pencabutan izin tertentu; dan

pemenuhan kewajiban adat setempat.

Komentar!