Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

perencanaan;

pelaksanaan Usaha Perkebunan;

pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan ;

penelitian dan pengembangan ;

pengembangan sumber daya manusia ;

pembiayaaan Usaha Perkebunan ; dan

pemberian rekomendasi penanaman modal.

Komentar!