Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Perencanaan Perkebunan diwu judkan dalam bentuk rencana Perkebunan.

(2)Rencana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

rencana Perkebunan nasional disusun oleh Menteri;

rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur; dan

rencana Perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota.

Komentar!