Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;

2. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;

3. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;

5. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;

6. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;

7. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;

8. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;

9. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau

10. memfasilitasi jaringan kemitraan antarPelaku Usalia Perkebunan.