(1)

Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:

1. ekonomi;

2. sosial budaya; dan

3. ekologi.

(2)

Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan Perkebunan berkelanjutan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah