Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;

2. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;

3. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;

4. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;

5. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;

6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;

7. membuat dan menanda tangani berita acara;

8. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan i . meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.