(1)

Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.

(2)

Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

1. jenis tanaman;

2. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;

3. modal;

4. kapasitas pabrik;

5. tingkat kepadatan penduduk;

6. pola pengembangan usaha;

7. kondisi geografis;

8. perkembangan teknologi; dan

9. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.