Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<BAB XIII >>Bagian Kedua

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 96

(1)Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

perencanaan;

pelaksanaan Usaha Perkebunan;

pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan ;

penelitian dan pengembangan ;

pengembangan sumber daya manusia ;

pembiayaaan Usaha Perkebunan ; dan

pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 97

(1)Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.

(2)Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.