Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. perencanaan;

2. pelaksanaan Usaha Perkebunan;

3. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan ;

4. penelitian dan pengembangan ;

5. pengembangan sumber daya manusia ;

6. pembiayaaan Usaha Perkebunan ; dan

7. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.

Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu­-waktu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.