Rencana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. rencana Perkebunan nasional disusun oleh Menteri;

2. rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur; dan

3. rencana Perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota.