Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<BAB XIV >>BAB XVI

BAB XV
PERAN SERTA MASYAAKAT

Pasal 100

(1)Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

penyusunan perencanaan ;

pengembangan kawasan ;

penelitian dan pengembangan ;

pembiayaan ;

pemberdayaan ;

pengawasan ;

pengembangan sistem data dan informasi ;

pengembangan kelembagaan ; dan/atau

penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.

(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.