Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. perencanaan;

2. pelaksanaan Usaha Perkebunan;

3. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan ;

4. penelitian dan pengembangan ;

5. pengembangan sumber daya manusia ;

6. pembiayaaan Usaha Perkebunan ; dan

7. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.

Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu­-waktu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:

1. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau

2. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.

Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peratura n perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.