Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:

menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan: dan/atau

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komentar!