Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. denda;

2. pemberhentian sementara dari kegiatan, produ ksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri;

3. ganti rugi; dan/atau

4. pencabutan izin usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.