(1)

Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.

(2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;

2. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;

3. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau

4. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.

(3)

Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.