Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK IND ONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah…
      • b. bahwa untuk mening katkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia,…
      • c. bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga,…
      • d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional…
      • e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • Pasal 20 dan Pasa l 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Olahraga adalah segala…
    • BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
      • Pasal 2Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar…
      • Pasal 3Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial…
      • Pasal 4Keolahragaan bert ujuan untuk: a. memelihara dan meningkatkan kesehatan…
      • Pasal 5Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: a. kebangsaan; b. gotong…
    • BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
    • BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
      • Pasal 12
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan…
        • ayat (2)Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam…
        • ayat (3)Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan k…
        • ayat (4)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan den gan mempertimbangkan…
      • Pasal 13
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: a. menyusun dan menetapkan desain besar b.…
        • ayat (2)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang: a. melaksanakan desain besar Olahraga…
      • Pasal 14
        • ayat (1)Pelaksanaaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal…
        • ayat (2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
        • ayat (3)Dalam melaksana kan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat…
      • Pasal 15Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan…
      • Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah…
    • BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA
      • Pasal 17Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan: a. Olahraga pendidikan; b. Olahraga…
      • Pasal 18
        • ayat (1)Olahraga pendidikan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 17 huruf a…
        • ayat (2)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan , baik pada…
        • ayat (3)Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pe…
        • ayat (4)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap…
        • ayat (5)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan…
        • ayat (6)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada guru/dosen Olahraga dan dapat…
        • ayat (7)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (6)berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan…
        • ayat (8)Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau f estival…
        • ayat (9)Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahrag a satuan pendidikan sebagaimana…
      • Pasal 19
        • ayat (1)Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan,…
        • ayat (2)Olahraga Masyarakat bertujuan untuk: a. membudayakan aktivitas fisik; b.…
        • ayat (3)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali,…
        • ayat (4)Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung…
        • ayat (5)Olahraga Masyaraka t sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi…
        • ayat (6)Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk per kumpulan…
        • ayat (7)Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat…
        • ayat (8)Pembentukan perkumpulan Olahraga Masya rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)…
      • Pasal 20
        • ayat (1)Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan…
        • ayat (2)Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan,…
        • ayat (3)Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan terpadu, berjenjang, dan berke…
        • ayat (4)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban…
        • ayat (5)Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemeri ntah Pusat, Pemerintah Daerah,…
    • BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
      • Bagian Kesatu Umum
        • Pasal 21
          • ayat (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang…
          • ayat (2)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup…
          • ayat (3)Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi…
          • ayat (4)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung…
          • ayat (5)Olahraga sebagaimana dima ksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan…
          • ayat (6)Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan…
        • Pasal 22
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagi an integral dari…
          • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)…
        • Pasal 23Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui…
        • Pasal 24
          • ayat (1)Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada…
          • ayat (3)Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaima na…
        • Pasal 25Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan…
      • Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidi kan
        • Pasal 26
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelaj…
          • ayat (3)Pembinaan dan pe ngembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat…
          • ayat (6)Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap…
          • ayat (7)Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan…
          • ayat (8)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan…
          • ayat (9)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib…
          • ayat (10)Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga…
      • Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat
        • Pasal 27
          • ayat (1)Pembinaan dan pengem bangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dilaksanakan…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya…
          • ayat (7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat ( 6)…
      • Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
        • Pasal 28
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (…
          • ayat (7)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (8)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama…
      • Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
        • Pasal 29Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan se suai…
      • Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
        • Pasal 30
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat…
      • Bagian Ketujuh Pembinaa n dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas
        • Pasal 31
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model…
          • ayat (7)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud…
        • Pasal 32Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana…
    • BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
      • Pasal 33
        • ayat (1)Pengelo laan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri.
        • ayat (2)Pemerintah Pusat menentukan kebijakan nasional, Standar Nasional Keolahragaan…
        • ayat (3)Pengelolaan Keo lahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
      • Pasal 34Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan kebijakan Keolahragaan melalui…
      • Pasal 35
        • ayat (1)Pemerintah Daerah kabupaten/kota mela ksanakan perencanaan, pembinaan,…
        • ayat (2)Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling s edikit 2 (dua) cabang…
      • Pasal 36
        • ayat (1)Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam…
        • ayat (2)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
        • ayat (3)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat…
        • ayat (4)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai…
        • ayat (5)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) mempunyai…
        • ayat (6)Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan kepada Induk Organisasi Cabang…
        • ayat (7)Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang…
        • ayat (8)Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (6)dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) diberikan sesuai dengan kemampuan…
        • ayat (9)Mekanisme pemberi an bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan…
      • Pasal 37
        • ayat (1)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 membentuk…
        • ayat (2)Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Induk Organisasi Cabang Olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana…
        • ayat (1)bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki…
        • ayat (4)Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a.…
        • ayat (5)Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai…
      • Pasal 38
        • ayat (1)Pengelolaan Olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi…
        • ayat (2)Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (4)Pengorganisasian komite olahra ga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 39
        • ayat (1)Pengelolaan Olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah…
        • ayat (2)Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebaga imana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (4)Pengorganisasian komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana…
      • Pasal 40
        • ayat (1)Komite olahraga nasional di provinsi mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi…
        • ayat (2)Komite olahraga nasional di kabupaten/kota mempunyai tugas: a. melakukan…
        • ayat (3)Komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang: a.…
      • Pasal 41Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan…
      • Pasal 42Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud…
    • BAB VIII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
      • Pasal 43Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah…
      • Pasal 44Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43…
      • Pasal 45
        • ayat (1)Keikutsertaan Indonesia dalam pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud…
        • ayat (2)Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh…
        • ayat (3)Komite olimpiade Indonesia dan komite paralimpiade Indonesia meningkatkan dan…
        • ayat (4)Komite olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International…
        • ayat (5)Komite olimpiade Indonesi a ikut membantu Pemerintah Pusat dalam pengawasan…
        • ayat (6)Komite olimpiade Indonesia berkewajiban unt uk menjalankan diplomasi Olahraga…
      • Pasal 46Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44…
      • Pasal 47
        • ayat (1)Pekan Olahraga nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
        • ayat (2)Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga…
        • ayat (3)Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh penyelenggara bertanggung jawab…
      • Pasal 48Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44…
      • Pasal 49
        • ayat (1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan…
        • ayat (2)Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan…
        • ayat (3)Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap…
      • Pasal 50
        • ayat (1)Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan…
        • ayat (2)Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud…
        • ayat (3)Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 51
        • ayat (1)Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan Olahraga…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat bertanggun g jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga…
        • ayat (3)Penyelenggaraan pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (…
      • Pasal 52Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan,…
      • Pasal 53Penyelenggara kejuaraan Olahraga seb agaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikena i…
      • Pasal 54
        • ayat (1)Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton…
        • ayat (2)Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib…
        • ayat (3)Setiap Orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelengg arakan kejuaraan…
        • ayat (4)Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap…
        • ayat (5)Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melipu ti: a. mengekspresikan…
        • ayat (6)Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nil ai…
      • Pasal 55
        • ayat (1)Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang…
        • ayat (2)Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pad a ayat
        • ayat (1)membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat…
        • ayat (3)Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (…
        • ayat (4)Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud…
        • ayat (5)Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (2)memiliki hak: a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar…
        • ayat (6)Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (2)memiliki kewajiban: a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan…
        • ayat (7)Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga…
      • Pasal 56Ketentuan lebih lanjut mengenai komite olimpiade Indonesia, komite paralimpiade…
    • BAB IX PELAKU OLAHRAGA
      • Bagian Kesatu Olahragawan
        • Pasal 57
          • ayat (1)Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
          • ayat (2)Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Ola…
        • Pasal 58
          • ayat (1)Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan…
          • ayat (2)Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat
          • ayat (1)mempunyai hak : a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan…
        • Pasal 59
          • ayat (1)Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesua i…
          • ayat (2)Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi…
          • ayat (3)Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak…
        • Pasal 60
          • ayat (1)Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi…
          • ayat (2)Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • Pasal 61Setiap Olahragawan berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik…
        • Pasal 62
          • ayat (1)Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi…
          • ayat (2)Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang…
        • Pasal 63Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan…
        • Pasal 64Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dap at…
        • Pasal 65
          • ayat (1)Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus…
          • ayat (2)Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
      • Bagian Kedua Pembina Olahraga
        • Pasal 66
          • ayat (1)Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang…
          • ayat (2)Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan…
        • Pasal 67
          • ayat (1)Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan,…
          • ayat (2)Pembina Olahraga berkewajiban: a. melaksanakan pembinaan dan…
        • Pasal 68Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi…
      • Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan
        • Pasal 69
          • ayat (1)Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit,…
          • ayat (2)Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau…
          • ayat (3)Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan…
          • ayat (4)Pengadaan Tenaga Keolahr agaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
        • Pasal 70Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan: a.…
        • Pasal 71Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga…
        • Pasal 72Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan…
    • BAB X PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA
      • Pasal 73
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat ber tanggung jawab atas…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan…
        • ayat (3)Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan…
        • ayat (4)Prasarana Olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar…
        • ayat (5)Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan…
        • ayat (6)Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman…
        • ayat (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan…
        • ayat (8)Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga…
        • ayat (9)Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana…
      • Pasal 74
        • ayat (1)Pemerintah Pusat membina dan mendorong pengembangan industri Sarana Olahraga…
        • ayat (2)Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperha…
        • ayat (3)Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi,…
        • ayat (4)Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan,…
        • ayat (5)Perlakuan bea masuk, pajak pertam bahan nilai, dan pajak penjualan atas barang…
        • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat…
    • BAB XI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
      • Pasal 75
        • ayat (1)Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat,…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Peme rintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran…
      • Pasal 76Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana…
      • Pasal 77
        • ayat (1)Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan…
        • ayat (2)Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program , dan…
        • ayat (3)Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari: a. anggaran pendapatan dan…
        • ayat (4)Menteri dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada komite olahraga nasional,…
      • Pasal 78
        • ayat (3)huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan memper timbangkan target…
      • Pasal 79
        • ayat (1)Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan…
        • ayat (2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurka n kepada…
      • Pasal 80
        • ayat (1)Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan,…
        • ayat (2)Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,…
      • Pasal 82
        • ayat (1)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, dibentuk dana perwalian…
        • ayat (2)Ketentuan mengenai pembentukan dana perwalian Keolahragaan sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 83Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana unt uk…
    • BAB XII PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
      • Pasal 84
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerin tah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga…
        • ayat (3)Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana…
        • ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi…
      • Pasal 85
        • ayat (1)Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud…
        • ayat (2)Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan…
        • ayat (3)Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan…
      • Pasal 86
        • ayat (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk…
        • ayat (2)Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertuju an untuk: a. pemetaan…
        • ayat (4)Data Keolahragaan Nasional terp adu dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan…
        • ayat (5)Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem…
        • ayat (6)Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan Nasional…
      • Pasal 87
        • ayat (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan…
        • ayat (2)Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Pusat mengembangkan…
        • ayat (3)Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat…
    • BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT
      • Pasal 88
        • ayat (1)Masyarak at memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan…
        • ayat (2)Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan…
        • ayat (3)Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela,…
        • ayat (4)Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pemb inaan dan Pengembangan Keolahragaan.
    • BAB XIV KERJA SAMA
      • Pasal 89
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama…
        • ayat (2)Kerja sama sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan…
    • BAB XV INDUSTRI OLAHRAGA
      • Pasal 90Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,…
      • Pasal 91
        • ayat (1)Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi,…
        • ayat (2)Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa…
        • ayat (3)Industri Olahraga sebag aimana dimaksud pada ayat
        • ayat (2)diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
        • ayat (4)Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…
        • ayat (5)Masyarakat yan g melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan…
        • ayat (6)Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Masyarakat…
        • ayat (7)Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan…
      • Pasal 92
        • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan…
        • ayat (3)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama…
    • BAB XVI STAND ARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
      • Bagian Kesatu Standardisasi
        • Pasal 93
          • ayat (1)Standar Nasional Keolahragaan meliputi: a. standar kompetensi Tenaga…
          • ayat (2)Standar Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus…
          • ayat (3)Standar N asional Keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan…
          • ayat (4)Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian Standar Nasional…
      • Bagian Kedua Akreditasi
        • Pasal 94
          • ayat (1)Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program…
          • ayat (2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membe rikan…
          • ayat (3)Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.
          • ayat (4)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3)…
      • Bagian Ketiga Sertifikasi
        • Pasal 95
          • ayat (1)Sertifikasi dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemenuhan Standar…
          • ayat (2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentu kan: a.…
          • ayat (3)Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang…
          • ayat (4)Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah…
          • ayat (5)Dalam mengeluarkan sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),…
          • ayat (6)Sertifikat kelayakan diberikan kepada Organisasi Olahraga, Prasarana Olahraga,…
          • ayat (7)Sertifikasi diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, mudah, dan…
        • Pasal 96Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standardisasi, Akreditasi,…
        • Pasal 97Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi…
    • BAB XVII DOPING
      • Pasal 98
        • ayat (1)Setiap I nduk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional,…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat membantu pendanaan organisasi anti-Doping nasional untuk…
        • ayat (3)Organisasi anti-Doping nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) merupakan…
        • ayat (4)Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi anti-Doping…
        • ayat (5)Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, wewenang, tanggung jawab…
    • BAB XVIII PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
      • Pasal 99
        • ayat (1)Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah,…
        • ayat (2)Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh…
        • ayat (3)Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan…
        • ayat (4)Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemb erian kemudahan, beasiswa, pekerjaan,…
        • ayat (5)Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) oleh…
        • ayat (6)Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa…
        • ayat (7)Pemerintah Pusat menetapkan standar pemberian Penghargaan Olahraga.
        • ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan…
      • Pasal 100
        • ayat (1)Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
        • ayat (2)Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian…
    • BAB XIX PENGAWASAN
      • Pasal 101
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan…
        • ayat (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dilakukan dengan prinsip…
        • ayat (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan…
        • ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada…
    • BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA
      • Pasal 102
        • ayat (1)Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat…
        • ayat (2)Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
        • ayat (3)Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a.…
        • ayat (4)Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan…
        • ayat (5)Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan…
        • ayat (6)Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan…
    • BAB XXI KETENTUAN PIDANA
      • Pasal 103
        • ayat (1)Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis…
        • ayat (2)Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton yang…
        • ayat (3)Setia p orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga…
    • BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN
      • Pasal 104Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ad a pada…
    • BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 105
        • ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan…
        • ayat (2)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia…
      • Pasal 106Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan…
      • Pasal 107Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua)…
      • Pasal 108Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang- Undang ini kepa da Dewan…
      • Pasal 109Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005…
      • Pasal 110Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK IND ONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah…
      • b. bahwa untuk mening katkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia,…
      • c. bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga,…
      • d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional…
      • e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • Pasal 20 dan Pasa l 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Olahraga adalah segala…
    • BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
      • Pasal 2Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar…
      • Pasal 3Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial…
      • Pasal 4Keolahragaan bert ujuan untuk: a. memelihara dan meningkatkan kesehatan…
      • Pasal 5Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: a. kebangsaan; b. gotong…
    • BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
    • BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
      • Pasal 12
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan…
        • ayat (2)Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam…
        • ayat (3)Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan k…
        • ayat (4)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan den gan mempertimbangkan…
      • Pasal 13
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: a. menyusun dan menetapkan desain besar b.…
        • ayat (2)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang: a. melaksanakan desain besar Olahraga…
      • Pasal 14
        • ayat (1)Pelaksanaaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal…
        • ayat (2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
        • ayat (3)Dalam melaksana kan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat…
      • Pasal 15Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan…
      • Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah…
    • BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA
      • Pasal 17Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan: a. Olahraga pendidikan; b. Olahraga…
      • Pasal 18
        • ayat (1)Olahraga pendidikan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 17 huruf a…
        • ayat (2)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan , baik pada…
        • ayat (3)Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pe…
        • ayat (4)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap…
        • ayat (5)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan…
        • ayat (6)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada guru/dosen Olahraga dan dapat…
        • ayat (7)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (6)berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan…
        • ayat (8)Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau f estival…
        • ayat (9)Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahrag a satuan pendidikan sebagaimana…
      • Pasal 19
        • ayat (1)Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan,…
        • ayat (2)Olahraga Masyarakat bertujuan untuk: a. membudayakan aktivitas fisik; b.…
        • ayat (3)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali,…
        • ayat (4)Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung…
        • ayat (5)Olahraga Masyaraka t sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi…
        • ayat (6)Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk per kumpulan…
        • ayat (7)Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat…
        • ayat (8)Pembentukan perkumpulan Olahraga Masya rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)…
      • Pasal 20
        • ayat (1)Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan…
        • ayat (2)Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan,…
        • ayat (3)Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan terpadu, berjenjang, dan berke…
        • ayat (4)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban…
        • ayat (5)Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemeri ntah Pusat, Pemerintah Daerah,…
    • BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
      • Bagian Kesatu Umum
        • Pasal 21
          • ayat (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang…
          • ayat (2)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup…
          • ayat (3)Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi…
          • ayat (4)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung…
          • ayat (5)Olahraga sebagaimana dima ksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan…
          • ayat (6)Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan…
        • Pasal 22
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagi an integral dari…
          • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)…
        • Pasal 23Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui…
        • Pasal 24
          • ayat (1)Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada…
          • ayat (3)Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaima na…
        • Pasal 25Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan…
      • Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidi kan
        • Pasal 26
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelaj…
          • ayat (3)Pembinaan dan pe ngembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat…
          • ayat (6)Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap…
          • ayat (7)Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan…
          • ayat (8)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan…
          • ayat (9)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib…
          • ayat (10)Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga…
      • Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat
        • Pasal 27
          • ayat (1)Pembinaan dan pengem bangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dilaksanakan…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya…
          • ayat (7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat ( 6)…
      • Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
        • Pasal 28
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (…
          • ayat (7)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (8)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama…
      • Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
        • Pasal 29Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan se suai…
      • Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
        • Pasal 30
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat…
      • Bagian Ketujuh Pembinaa n dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas
        • Pasal 31
          • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan…
          • ayat (2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh…
          • ayat (3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud…
          • ayat (4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan…
          • ayat (5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh…
          • ayat (6)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model…
          • ayat (7)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud…
        • Pasal 32Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana…
    • BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
      • Pasal 33
        • ayat (1)Pengelo laan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri.
        • ayat (2)Pemerintah Pusat menentukan kebijakan nasional, Standar Nasional Keolahragaan…
        • ayat (3)Pengelolaan Keo lahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
      • Pasal 34Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan kebijakan Keolahragaan melalui…
      • Pasal 35
        • ayat (1)Pemerintah Daerah kabupaten/kota mela ksanakan perencanaan, pembinaan,…
        • ayat (2)Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling s edikit 2 (dua) cabang…
      • Pasal 36
        • ayat (1)Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam…
        • ayat (2)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
        • ayat (3)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat…
        • ayat (4)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai…
        • ayat (5)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) mempunyai…
        • ayat (6)Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan kepada Induk Organisasi Cabang…
        • ayat (7)Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang…
        • ayat (8)Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (6)dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) diberikan sesuai dengan kemampuan…
        • ayat (9)Mekanisme pemberi an bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan…
      • Pasal 37
        • ayat (1)Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 membentuk…
        • ayat (2)Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Induk Organisasi Cabang Olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana…
        • ayat (1)bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki…
        • ayat (4)Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a.…
        • ayat (5)Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai…
      • Pasal 38
        • ayat (1)Pengelolaan Olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi…
        • ayat (2)Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (4)Pengorganisasian komite olahra ga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 39
        • ayat (1)Pengelolaan Olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah…
        • ayat (2)Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebaga imana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (4)Pengorganisasian komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana…
      • Pasal 40
        • ayat (1)Komite olahraga nasional di provinsi mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi…
        • ayat (2)Komite olahraga nasional di kabupaten/kota mempunyai tugas: a. melakukan…
        • ayat (3)Komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang: a.…
      • Pasal 41Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan…
      • Pasal 42Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud…
    • BAB VIII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
      • Pasal 43Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah…
      • Pasal 44Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43…
      • Pasal 45
        • ayat (1)Keikutsertaan Indonesia dalam pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud…
        • ayat (2)Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh…
        • ayat (3)Komite olimpiade Indonesia dan komite paralimpiade Indonesia meningkatkan dan…
        • ayat (4)Komite olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International…
        • ayat (5)Komite olimpiade Indonesi a ikut membantu Pemerintah Pusat dalam pengawasan…
        • ayat (6)Komite olimpiade Indonesia berkewajiban unt uk menjalankan diplomasi Olahraga…
      • Pasal 46Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44…
      • Pasal 47
        • ayat (1)Pekan Olahraga nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
        • ayat (2)Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga…
        • ayat (3)Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh penyelenggara bertanggung jawab…
      • Pasal 48Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44…
      • Pasal 49
        • ayat (1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan…
        • ayat (2)Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan…
        • ayat (3)Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap…
      • Pasal 50
        • ayat (1)Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan…
        • ayat (2)Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud…
        • ayat (3)Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 51
        • ayat (1)Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan Olahraga…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat bertanggun g jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga…
        • ayat (3)Penyelenggaraan pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (…
      • Pasal 52Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan,…
      • Pasal 53Penyelenggara kejuaraan Olahraga seb agaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikena i…
      • Pasal 54
        • ayat (1)Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton…
        • ayat (2)Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib…
        • ayat (3)Setiap Orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelengg arakan kejuaraan…
        • ayat (4)Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap…
        • ayat (5)Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melipu ti: a. mengekspresikan…
        • ayat (6)Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nil ai…
      • Pasal 55
        • ayat (1)Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang…
        • ayat (2)Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pad a ayat
        • ayat (1)membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat…
        • ayat (3)Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (…
        • ayat (4)Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud…
        • ayat (5)Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (2)memiliki hak: a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar…
        • ayat (6)Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
        • ayat (2)memiliki kewajiban: a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan…
        • ayat (7)Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga…
      • Pasal 56Ketentuan lebih lanjut mengenai komite olimpiade Indonesia, komite paralimpiade…
    • BAB IX PELAKU OLAHRAGA
      • Bagian Kesatu Olahragawan
        • Pasal 57
          • ayat (1)Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
          • ayat (2)Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Ola…
        • Pasal 58
          • ayat (1)Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan…
          • ayat (2)Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat
          • ayat (1)mempunyai hak : a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan…
        • Pasal 59
          • ayat (1)Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesua i…
          • ayat (2)Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi…
          • ayat (3)Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak…
        • Pasal 60
          • ayat (1)Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi…
          • ayat (2)Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • Pasal 61Setiap Olahragawan berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik…
        • Pasal 62
          • ayat (1)Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi…
          • ayat (2)Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang…
        • Pasal 63Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan…
        • Pasal 64Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dap at…
        • Pasal 65
          • ayat (1)Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus…
          • ayat (2)Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
      • Bagian Kedua Pembina Olahraga
        • Pasal 66
          • ayat (1)Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang…
          • ayat (2)Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan…
        • Pasal 67
          • ayat (1)Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan,…
          • ayat (2)Pembina Olahraga berkewajiban: a. melaksanakan pembinaan dan…
        • Pasal 68Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi…
      • Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan
        • Pasal 69
          • ayat (1)Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit,…
          • ayat (2)Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau…
          • ayat (3)Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan…
          • ayat (4)Pengadaan Tenaga Keolahr agaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
        • Pasal 70Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan: a.…
        • Pasal 71Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga…
        • Pasal 72Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan…
    • BAB X PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA
      • Pasal 73
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat ber tanggung jawab atas…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan…
        • ayat (3)Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan…
        • ayat (4)Prasarana Olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar…
        • ayat (5)Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan…
        • ayat (6)Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman…
        • ayat (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan…
        • ayat (8)Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga…
        • ayat (9)Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana…
      • Pasal 74
        • ayat (1)Pemerintah Pusat membina dan mendorong pengembangan industri Sarana Olahraga…
        • ayat (2)Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperha…
        • ayat (3)Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi,…
        • ayat (4)Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan,…
        • ayat (5)Perlakuan bea masuk, pajak pertam bahan nilai, dan pajak penjualan atas barang…
        • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat…
    • BAB XI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
      • Pasal 75
        • ayat (1)Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat,…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Peme rintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran…
      • Pasal 76Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana…
      • Pasal 77
        • ayat (1)Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan…
        • ayat (2)Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program , dan…
        • ayat (3)Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari: a. anggaran pendapatan dan…
        • ayat (4)Menteri dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada komite olahraga nasional,…
      • Pasal 78
        • ayat (3)huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan memper timbangkan target…
      • Pasal 79
        • ayat (1)Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan…
        • ayat (2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurka n kepada…
      • Pasal 80
        • ayat (1)Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan,…
        • ayat (2)Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,…
      • Pasal 82
        • ayat (1)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, dibentuk dana perwalian…
        • ayat (2)Ketentuan mengenai pembentukan dana perwalian Keolahragaan sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 83Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana unt uk…
    • BAB XII PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
      • Pasal 84
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerin tah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga…
        • ayat (3)Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana…
        • ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi…
      • Pasal 85
        • ayat (1)Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud…
        • ayat (2)Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan…
        • ayat (3)Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan…
      • Pasal 86
        • ayat (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk…
        • ayat (2)Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertuju an untuk: a. pemetaan…
        • ayat (4)Data Keolahragaan Nasional terp adu dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan…
        • ayat (5)Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem…
        • ayat (6)Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan Nasional…
      • Pasal 87
        • ayat (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan…
        • ayat (2)Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Pusat mengembangkan…
        • ayat (3)Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat…
    • BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT
      • Pasal 88
        • ayat (1)Masyarak at memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan…
        • ayat (2)Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan…
        • ayat (3)Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela,…
        • ayat (4)Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pemb inaan dan Pengembangan Keolahragaan.
    • BAB XIV KERJA SAMA
      • Pasal 89
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama…
        • ayat (2)Kerja sama sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan…
    • BAB XV INDUSTRI OLAHRAGA
      • Pasal 90Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,…
      • Pasal 91
        • ayat (1)Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi,…
        • ayat (2)Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa…
        • ayat (3)Industri Olahraga sebag aimana dimaksud pada ayat
        • ayat (2)diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
        • ayat (4)Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…
        • ayat (5)Masyarakat yan g melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan…
        • ayat (6)Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Masyarakat…
        • ayat (7)Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan…
      • Pasal 92
        • ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan…
        • ayat (3)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama…
    • BAB XVI STAND ARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
      • Bagian Kesatu Standardisasi
        • Pasal 93
          • ayat (1)Standar Nasional Keolahragaan meliputi: a. standar kompetensi Tenaga…
          • ayat (2)Standar Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus…
          • ayat (3)Standar N asional Keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan…
          • ayat (4)Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian Standar Nasional…
      • Bagian Kedua Akreditasi
        • Pasal 94
          • ayat (1)Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program…
          • ayat (2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membe rikan…
          • ayat (3)Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.
          • ayat (4)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3)…
      • Bagian Ketiga Sertifikasi
        • Pasal 95
          • ayat (1)Sertifikasi dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemenuhan Standar…
          • ayat (2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentu kan: a.…
          • ayat (3)Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang…
          • ayat (4)Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah…
          • ayat (5)Dalam mengeluarkan sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),…
          • ayat (6)Sertifikat kelayakan diberikan kepada Organisasi Olahraga, Prasarana Olahraga,…
          • ayat (7)Sertifikasi diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, mudah, dan…
        • Pasal 96Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standardisasi, Akreditasi,…
        • Pasal 97Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi…
    • BAB XVII DOPING
      • Pasal 98
        • ayat (1)Setiap I nduk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional,…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat membantu pendanaan organisasi anti-Doping nasional untuk…
        • ayat (3)Organisasi anti-Doping nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) merupakan…
        • ayat (4)Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi anti-Doping…
        • ayat (5)Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, wewenang, tanggung jawab…
    • BAB XVIII PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
      • Pasal 99
        • ayat (1)Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah,…
        • ayat (2)Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh…
        • ayat (3)Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan…
        • ayat (4)Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemb erian kemudahan, beasiswa, pekerjaan,…
        • ayat (5)Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) oleh…
        • ayat (6)Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa…
        • ayat (7)Pemerintah Pusat menetapkan standar pemberian Penghargaan Olahraga.
        • ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan…
      • Pasal 100
        • ayat (1)Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
        • ayat (2)Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian…
    • BAB XIX PENGAWASAN
      • Pasal 101
        • ayat (1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan…
        • ayat (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dilakukan dengan prinsip…
        • ayat (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan…
        • ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada…
    • BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA
      • Pasal 102
        • ayat (1)Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat…
        • ayat (2)Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
        • ayat (3)Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a.…
        • ayat (4)Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan…
        • ayat (5)Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan…
        • ayat (6)Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan…
    • BAB XXI KETENTUAN PIDANA
      • Pasal 103
        • ayat (1)Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis…
        • ayat (2)Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton yang…
        • ayat (3)Setia p orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga…
    • BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN
      • Pasal 104Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ad a pada…
    • BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 105
        • ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan…
        • ayat (2)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia…
      • Pasal 106Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan…
      • Pasal 107Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua)…
      • Pasal 108Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang- Undang ini kepa da Dewan…
      • Pasal 109Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005…
      • Pasal 110Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
Kerangka<< Pasal 28 ayat (1)Pasal 28 ayat (3) >>
(2)

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat pro vinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat nasional.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.