Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Bagian Kesatu >>BAB XV

Bagian Kedua
Gerakan Koperasi

Pasal 115

(1)

Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.

(2)

Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.

(3)

Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 116

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai- nilai dan prinsip Koperasi;
meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;
mengembangkan dan mendorong kerjasama antar- Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;
menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan
memajukan organisasi anggotanya.

Pasal 117

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:

iuran wajib Anggota;
sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
Hibah; dan/atau
perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1)

Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 119

(1)

Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia.

(2)

Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(3)

Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik.

(4)

Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia.

Terkait