Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

pendaftaran dan pendataan;

penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

pembayaran dan penyetoran;

pelaporan;

pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

pemeriksaan Pa jak;

penagihan Pajak dan Retribusi;

keberatan;

gugatan;

penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan

pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Komentar!