Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas p ermintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatka n bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.