Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional.

(2)Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah;

penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan U tang Daerah;

pengendalian dalam kondisi darurat; dan

sinergi bagan akun standar.

Komentar!