Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Paragraf 5 >>Paragraf 7

Paragraf 6
PAP

Pasal 28

(1)Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2)Yang dikecu alikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:

keperluan dasar rumah tangga;
pengairan pertanian rakyat;
perikanan rakyat;
keperluan keagamaan;
kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

(1)Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pem anfaatan Air Permukaan.

(2)Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 30

(1)Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.

(2)Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

(3)Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian

(4)Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:

lokasi pengambilan air;
volume air; dan
kewenangan pengelolaan sumber daya air.

(5)Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Pasal 31

(1)Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 32

(1)Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 30 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

(2)PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Terkait