BBNKB;

PAB;

PBBKB;

PAP;

Pajak Rokok; dan

Opsen Pajak MBLB.

BPHTB;

PBJT;

Pajak Reklame;

PAT;

Pajak MBLB;

Pajak Sarang Burung Walet;

Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negar a;

Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;

Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;

harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;

harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan

harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau p encemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan

jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Ber motor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai dimaksud pada ayat (1) huruf b.

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermo tor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perse n).

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;

Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan

digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Perda.

pengairan pertanian rakyat;

perikanan rakyat;

keperluan keagamaan;

kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan

kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

volume air; dan

kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagama an, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

Bumi yang merupa kan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas p erlakuan timbal balik;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu ( Mass Rapid Transit ), lintas raya terpa du ( Light Rail Transit ), atau yang sejenis;

Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

pemberian hak baru karena:

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas sa tuan rumah susun; dan

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanga n.

nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

dilakuka n oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat ( lounge ) pada bandar udara.

konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

hostel;

vila;

pondok wis ata;

motel;

losmen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan/ guesthouse /bungalo /resort/ cottage ;

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

jasa tempat parkir yang diseleng garakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

kontes kecantikan;

kontes binaraga;

pameran;

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

permainan ketangkasan;

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

panti pijat dan pijat refleksi; dan

diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; da n/atau

bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Reklame kain;

Reklame melekat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame film/ slide; dan

Reklame peragaan.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada kete ntuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka tidak disertai dengan iklan k omersial; dan

Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

pengairan pertanian rakyat;

perikanan rakyat;

peternakan rakyat;

keperluan keagamaan; dan

kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air ; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

batu tulis;

batu setengah permata;

batu kapur;

batu a pung;

batu permata;

bentonit;

dolomit;

feldspar ;

garam batu ( halite );

grafit;

granit/andesit;

gips;

kalsit;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

obsidia n;

oker;

pasir dan kerikil;

pasir kuarsa;

perlit;

fosfat;

talk;

tanah serap ( fullers ear th);

tanah diatom;

tanah liat;

tawas ( alum);

tras;

yarosi t;

zeolit;

basal;

trakhit;

belerang;

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penan aman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan

kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh en am persen); dan

Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima dihitung dari besaran Pajak terutang.

PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan

Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

PBJT atas Tenaga Listrik;

Pajak Rokok; dan

PAT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.