Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<BAB VII >>BAB IX

BAB VIII
SINERGI KEBIJAKAN
FISKAL NASION AL

Pasal 169

(1)Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional.

(2)Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah;

penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan U tang Daerah;

pengendalian dalam kondisi darurat; dan

sinergi bagan akun standar.

Pasal 170

(1)Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, ker angka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2).

(2)Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan berbagai usulan program strategis Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 171

Penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional dan renca na kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan melalui penyelarasan target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah dengan prioritas nasional.

Pasal 172

Penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD untuk tahun anggaran berikutnya, paling lama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan keadaan dan pe rkembangan perekonomian nasional;

jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan; dan

jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pembiayaan Utang Daerah tidak meleb ihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan.

Pasal 173

Pengendalian dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:

Pemerintah dapat mewajibkan Daerah un tuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu ( refocusing ), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD;

Pemerintah dapat melakukan penyesuaian besaran batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172; dan

ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu ( refocusing ), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian batas maksimal defisit APBD d an Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut oleh Peraturan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 174

Sinergi bagan akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf d dilakukan paling sedikit melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaa n dan/atau pemotongan TKD dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 176

Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 didukung dengan:

penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah;

penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional; dan

pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.

Pasal 177

Pemerintah memba ngun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional.

Pasal 178

Dalam rangka penyajian informasi keuangan Da erah secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 keuangan Daerah secara digital dalam jaringan.

Pasal 179

(1)Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap:

pelaksa naan TKD; dan

pelaksanaan APBD.

(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadik an sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud da lam Pasal 169 sampai dengan Pasal 179 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.