Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Info
Isi
<<>>
Paragraf 3
BBNKB

Pasal 12
(1)

Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

(2)

Kendaraan Bermotor sebagaima na dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:

  1. kereta api;

  2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

  3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

  4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;

  5. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

(4)

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dip akai secara tetap di Indonesia, kecuali:

  1. untuk diperdagangkan;

  2. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan

  3. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(5)

Pengecualian sebagaimana dimaks ud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.


Pasal 13
(1)

Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

(2)

Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.


Pasal 14

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggaraka n Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).


Pasal 15
(1)

Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).

(2)

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terba gi dalam Daerah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

(3)

Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.


Pasal 16
(1)

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2)

BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3)

Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum p endaftaran Kendaraan Bermotor.

(4)

Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Terkait

Reaksi!

Belum ada reaksi.