Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait
<<>>
Paragraf 3
DBH Sumber Daya Alam

Pasal 115
(1)DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 11 ayat (3) huruf a bersumber dari penerimaan:
iuran izin usaha pemanfaatan hutan;

provisi sumber daya hutan; dan

dana reboisasi.

(2)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian Daerah, dibagikan kepada:
provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan

kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh delapan persen).

(3)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:
provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);

kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);

kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen); dan

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1 6% (enam belas persen).

(4)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.
(5)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari da na reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 116
(1)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b bersumber dari p enerimaan:
iuran tetap; dan

iuran produksi.

(2)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pant ai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:
provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).

(3)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.
(4)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapa n puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:
provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);

kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);

kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesa r 12% (dua belas persen);

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan

kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

(5)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:
provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen);

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen); dan

kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan


Pasal 117
(1)DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud da lam Pasal 111 ayat (3) huruf c bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:
provinsi yang bersangkutan sebes ar 2% (dua persen);

kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);

kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); dan

kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

(3)DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:
Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen);

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan

kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

(4)DBH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:
provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen);

kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen);

kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen);

kabupaten/kota lainnya dala m provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen); dan

kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

(5)DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:
provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen);

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen); dan

kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).


Pasal 118
(1)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf d, bersumber dari:
iuran tetap; dan

iuran produksi.

(2)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk yang bersumber pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
(3)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:
provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);

kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);

kabupaten/kota lainnya yang berba tasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan

kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).


Pasal 119
(1)DBH sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf e ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
(2)DBH sumber daya alam perikanan untuk Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

Pasal 120
Berdasarkan pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, alokasi DBH per Daerah pembobotan sebagai berikut:
90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119; dan

10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.


Pasal 121
Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118, porsi kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupat en/kota lainnya dalam satu provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota penghasil.

Pasal 122
Persentase pembagian DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 123
(1)Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya.
(2)DBH lainnya sebagaimana dim aksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya.
(3)DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional.
(4)Keten tuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Komentar!