Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Info
Isi
<<>>
Paragraf 1
Jenis Pajak

Pasal 4
(1)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

  1. PKB;

  2. BBNKB;

  3. PAB;

  4. PBBKB;

  5. PAP;

  6. Pajak Rokok; dan

  7. Opsen Pajak MBLB.

(2)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

  1. PBB-P2;

  2. BPHTB;

  3. PBJT;

  4. Pajak Reklame;

  5. PAT;

  6. Pajak MBLB;

  7. Pajak Sarang Burung Walet;

  8. Opsen PKB; dan

  9. Opsen BBNKB.

(3)

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat den gan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.


Pasal 5
(1)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i meru pakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

(2)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut ber dasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(3)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

(4)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(5)

Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan ole h Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 6
(1)

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

(2)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:

  1. potensinya kurang memadai; dan/atau

  2. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

(3)

Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.


Terkait

Reaksi!

Belum ada reaksi.