Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provins…
      • b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan …
      • c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan…
      • d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara …
      • e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik …
      • f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan …
      • g. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
      • h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hubungan Keuangan antara…
      • Pasal 2Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah…
      • Pasal 3Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka…
    • BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
      • Bagian Kesatu Pajak
        • Paragraf 1 Jenis Pajak
          • Pasal 4
            • ayat (1)Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: a. PKB; b. …
            • ayat (2)Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a.…
            • ayat (3)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang…
          • Pasal 5
            • ayat (1)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf…
            • ayat (2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan…
            • ayat (3)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana…
            • ayat (4)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana…
            • ayat (5)Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)…
          • Pasal 6
            • ayat (1)Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana …
            • ayat (2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat…
            • ayat (3)Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan…
        • Paragraf 2 PKB
          • Pasal 7
            • ayat (1)Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
            • ayat (2)Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
          • Pasal 8
            • ayat (1)Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai…
            • ayat (2)Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
          • Pasal 9
            • ayat (1)Dasar pengenaan PKB adalah h asil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok,…
            • ayat (2)Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kenda raan Bermotor di air, ditetapkan…
            • ayat (3)Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan…
            • ayat (4)Nilai jual Kend araan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan…
            • ayat (5)Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata…
            • ayat (6)Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui,…
            • ayat (7)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien,…
            • ayat (8)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor: a.…
            • ayat (9)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan…
            • ayat (10)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling…
          • Pasal 10
            • ayat (1)Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan dan/atau…
            • ayat (2)Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi…
            • ayat (3)Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang…
            • ayat (4)Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk …
            • ayat (5)Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan…
          • Pasal 11
            • ayat (1)Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan…
            • ayat (2)PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendar aan Bermotor…
            • ayat (3)PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut- turut terhitung sejak …
        • Paragraf 3 BBNKB
          • Pasal 12
            • ayat (1)Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
            • ayat (2)Kendaraan Bermotor sebagaima na dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
            • ayat (4)Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (5)Pengecualian sebagaimana dimaks ud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak…
          • Pasal 13
            • ayat (1)Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan…
            • ayat (2)Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan…
          • Pasal 14Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan…
          • Pasal 15
            • ayat (1)Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).
            • ayat (2)Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terba gi…
            • ayat (3)Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan…
          • Pasal 16
            • ayat (1)Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
            • ayat (2)BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor…
            • ayat (3)Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum p endaftaran Kendaraan Bermotor.
            • ayat (4)Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor…
        • Paragraf 4 PAB
          • Pasal 17
            • ayat (1)Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat .
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
          • Pasal 18
            • ayat (1)Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai…
            • ayat (2)Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat…
          • Pasal 19
            • ayat (1)Dasar pengenaan PAB adalah nilai jua l Alat Berat.
            • ayat (2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga…
            • ayat (3)Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan…
            • ayat (4)Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam…
            • ayat (5)Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling…
          • Pasal 20
            • ayat (1)Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
            • ayat (2)Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 21
            • ayat (1)Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan…
            • ayat (2)PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.
          • Pasal 22
            • ayat (1)PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak…
            • ayat (2)PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap…
            • ayat (3)PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
            • ayat (4)Dalam hal terjadi k eadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum…
            • ayat (5)Ketentuan lebih lanj ut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana…
        • Paragraf 5 PBBKB
          • Pasal 23
            • ayat (1)Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.
            • ayat (2)Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang…
            • ayat (3)Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
            • ayat (4)Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau impo…
          • Pasal 25Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak…
          • Pasal 26
            • ayat (1)Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per sen).
            • ayat (2)Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling…
            • ayat (3)Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah…
            • ayat (4)Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan…
            • ayat (5)Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan…
          • Pasal 27Besaran pokok PBBKB yang teru tang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
        • Paragraf 6 PAP
          • Pasal 28
            • ayat (1)Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
            • ayat (2)Yang dikecu alikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan…
          • Pasal 29
            • ayat (1)Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau…
            • ayat (2)Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau…
          • Pasal 30
            • ayat (1)Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
            • ayat (2)Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) adalah hasil…
            • ayat (3)Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya…
            • ayat (4)Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam…
            • ayat (5)Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air…
          • Pasal 31
            • ayat (1)Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
            • ayat (2)Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 32
            • ayat (1)Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan…
            • ayat (2)PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.
        • Paragraf 7 Pajak Rokok
          • Pasal 33
            • ayat (1)Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
            • ayat (2)Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun,…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 34
            • ayat (1)Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
            • ayat (2)Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok …
            • ayat (3)Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai…
            • ayat (4)Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada…
            • ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak …
          • Pasal 35Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah…
          • Pasal 36Tarif Pajak Rokok d itetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
          • Pasal 37Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
        • Paragraf 8 PBB-P2
          • Pasal 38
            • ayat (1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau…
            • ayat (2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 39
            • ayat (1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata…
            • ayat (2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai…
          • Pasal 40
            • ayat (1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
            • ayat (2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian…
            • ayat (3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00…
            • ayat (4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2…
            • ayat (5)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 paling tinggi 100% (seratus …
            • ayat (6)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,…
            • ayat (7)Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
            • ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat…
          • Pasal 41
            • ayat (1)Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima pe rsen).
            • ayat (2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi…
            • ayat (3)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan…
          • Pasal 42Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
          • Pasal 43
            • ayat (1)Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (sat u) tahun kalender.
            • ayat (2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut…
            • ayat (3)Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak…
        • Paragraf 9 Bea Perolehan Hak A tas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
          • Pasal 44
            • ayat (1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
            • ayat (2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau…
          • Pasal 45
            • ayat (1)Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas…
            • ayat (2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas…
          • Pasal 46
            • ayat (1)Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
            • ayat (2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan…
            • ayat (3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
            • ayat (4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai…
            • ayat (5)Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling…
            • ayat (6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud…
            • ayat (7)Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah…
            • ayat (8)Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)…
          • Pasal 47
            • ayat (1)Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi s ebesar 5% (lima persen).
            • ayat (2)Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 48
            • ayat (1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar …
            • ayat (2)BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan…
          • Pasal 49Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya…
        • Paragraf 10 PBJT
          • Pasal 50Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi bar ang dan jasa…
          • Pasal 51
            • ayat (1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
          • Pasal 52
            • ayat (1)Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud Listrik oleh pengguna akhir.
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 53
            • ayat (1)Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi jasa…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 54
            • ayat (1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi: a. …
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 55
            • ayat (1)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 56
            • ayat (1)Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
            • ayat (2)Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,…
          • Pasal 57
            • ayat (1)Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau…
            • ayat (2)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
          • Pasal 58
            • ayat (1)Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
            • ayat (2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar,…
            • ayat (3)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari…
            • ayat (4)Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)…
          • Pasal 59
            • ayat (1)Besaran pokok PBJT yang terutang d ihitung dengan cara mengalikan dasar …
            • ayat (2)PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, …
            • ayat (3)Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat tertentu dilakukan.
        • Paragraf 11 Pajak Reklame
          • Pasal 60
            • ayat (1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
            • ayat (2)Objek Pajak Reklame sebag aimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame …
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame…
          • Pasal 61
            • ayat (1)Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
            • ayat (2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan…
          • Pasal 62
            • ayat (1)Dasar Pengenaan Pa jak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
            • ayat (2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame …
            • ayat (3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame se bagaimana…
            • ayat (4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak …
            • ayat (5)Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan…
          • Pasal 63
            • ayat (1)Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima…
            • ayat (2)Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 64
            • ayat (1)Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan …
            • ayat (2)Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame …
            • ayat (3)Khusus untuk Reklam e berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)…
        • Paragraf 12 PAT
          • Pasal 65
            • ayat (1)Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar…
          • Pasal 66
            • ayat (1)Subjek PAT adalah orang p ribadi atau Badan yang melakukan pengambilan …
            • ayat (2)Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau…
          • Pasal 67
            • ayat (1)Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
            • ayat (2)Nilai peroleh an Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil…
            • ayat (3)Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya…
            • ayat (4)Bobot A ir Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam …
          • Pasal 68
            • ayat (1)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah …
            • ayat (2)Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 69
            • ayat (1)Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
            • ayat (2)Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 70
            • ayat (1)Besaran pokok PA T yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
            • ayat (2)PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau…
            • ayat (3)Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air…
        • Paragraf 13 Pajak MBLB
          • Pasal 71
            • ayat (1)Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a.…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
          • Pasal 72
            • ayat (1)Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
            • ayat (2)Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
          • Pasal 73
            • ayat (1)Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
            • ayat (2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian…
            • ayat (3)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga…
            • ayat (4)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan keten…
          • Pasal 74
            • ayat (1)Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
            • ayat (2)Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi…
            • ayat (3)Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan…
          • Pasal 75
            • ayat (1)Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
            • ayat (2)Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
        • Paragraf 14 Pajak Sar ang Burung Walet
          • Pasal 76
            • ayat (1)Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud…
          • Pasal 77
            • ayat (1)Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan…
            • ayat (2)Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang…
          • Pasal 78
            • ayat (1)Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung …
            • ayat (2)Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung…
          • Pasal 79
            • ayat (1)Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh…
            • ayat (2)Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 80Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara…
        • Paragraf 15 Opsen
          • Pasal 81Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari: a. PKB; b. BBNKB; dan c. Pajak MBLB.
          • Pasal 82Wajib Pa jak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib…
          • Pasal 83
            • ayat (1)Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut: a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh…
            • ayat (2)Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 84
            • ayat (1)Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenak an Opsen.
            • ayat (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud…
        • Paragraf 16 Bagi Hasil Pajak Provinsi
          • Pasal 85
            • ayat (1)Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen)…
            • ayat (2)Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada…
            • ayat (3)Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu)…
            • ayat (4)Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen)…
            • ayat (5)Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat…
            • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana…
        • Paragraf 17 Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya
          • Pasal 86
            • ayat (1)Hasil penerimaan atas jeni s pajak berikut: a. PKB dan Opsen PKB; b. PBJT atas…
            • ayat (2)Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat…
            • ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan…
      • Bagian Kedua Retribusi
        • Paragraf 1 Jenis dan Objek Retribusi
          • Pasal 87
            • ayat (1)Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha;…
            • ayat (2)Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/a tau jasa dan pemberian…
            • ayat (3)Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati…
            • ayat (4)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas…
        • Paragraf 2 Jenis Pelayanan Retribusi
          • Pasal 88
            • ayat (1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana…
            • ayat (2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut…
            • ayat (3)Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi…
            • ayat (4)Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan…
            • ayat (5)Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana atas penerbitan…
            • ayat (6)Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4)…
            • ayat (7)Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)…
            • ayat (8)Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada…
            • ayat (9)Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 89Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan…
        • Paragraf 3 Tata Cara Penghitungan Retribusi
          • Pasal 90Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat…
          • Pasal 91Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah…
          • Pasal 92
            • ayat (1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah …
            • ayat (2)Tarif Retribusi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam…
          • Pasal 93
            • ayat (1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling…
            • ayat (2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan…
            • ayat (3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan deng…
      • Bagian Ketiga Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi
        • Pasal 94Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan…
      • Bagian Keempat Pemungutan Pajak dan Ret ribusi
      • Bagian Kelima Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi
        • Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif
          • Pasal 97
            • ayat (1)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung…
            • ayat (2)Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi …
            • ayat (3)Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada…
            • ayat (4)Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud…
            • ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi …
        • Paragraf 2 Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi
          • Pasal 98
            • ayat (1)Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh…
            • ayat (2)Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui…
            • ayat (3)Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi…
            • ayat (4)Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah …
            • ayat (5)Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan…
            • ayat (6)Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud…
            • ayat (7)Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan…
            • ayat (8)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaiman a dimaksud pada ayat (7), Menteri…
            • ayat (9)Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri sebagaimana…
            • ayat (10)Hasil evaluasi sebagaimana dimaks ud pada ayat (9) disampaikan oleh menteri…
            • ayat (11)Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan…
            • ayat (12)Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),…
            • ayat (13)Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),…
            • ayat (14)Ketentuan lebi h lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang…
          • Pasal 99
            • ayat (1)Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan…
            • ayat (2)Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri…
            • ayat (3)Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…
            • ayat (4)Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menteri kepada menteri yang…
            • ayat (5)Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri…
            • ayat (6)Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak…
            • ayat (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan…
        • Paragraf 3 Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi
          • Pasal 101
            • ayat (1)Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota…
            • ayat (2)Insentif fis kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,…
            • ayat (3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas…
            • ayat (4)Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan…
            • ayat (5)Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan…
            • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal …
      • Bagian Keenam Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD
        • Pasal 102
          • ayat (1)Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: a.…
          • ayat (2)Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a…
          • ayat (3)Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a…
      • Bagian Ketujuh Kerahasi aan Data Wajib Pajak
        • Pasal 103
          • ayat (1)Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu …
          • ayat (2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga …
          • ayat (3)Yang dikec ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat…
          • ayat (4)Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis…
          • ayat (5)Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau…
          • ayat (6)Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan …
      • Bagian Kedelapan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
        • Pasal 104
          • ayat (1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi…
          • ayat (2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui…
          • ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif…
      • Bagian Kesembilan Penyidikan
        • Pasal 105
          • ayat (1)Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah …
          • ayat (2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil…
          • ayat (3)Wewenang penyidik sebagaimana dim aksud pada ayat (1) adalah: a. menerima,…
          • ayat (4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya…
    • BAB III TRANSFER KE DAERAH
      • Bagian Kesatu Jenis dan Kebijakan TKD
        • Pasal 106TKD terdiri atas: a. DBH; b. DAU; c. DAK; d. Dana Otonomi Khusus; e. Dana…
        • Pasal 107
          • ayat (1)Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
          • ayat (2)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana…
          • ayat (3)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan…
          • ayat (4)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam…
      • Bagian Kedua Anggaran dan Alokasi TKD
        • Pasal 108
          • ayat (1)Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun…
          • ayat (2)Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada…
        • Pasal 109
          • ayat (1)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran…
          • ayat (2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan …
      • Bagian Ketiga DBH
        • Paragraf 1 Umum
          • Pasal 110Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 6 huruf a ditetapkan berdasarkan…
          • Pasal 111
            • ayat (1)DBH terdiri atas: a. DBH pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
            • ayat (2)DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pajak…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri…
        • Paragraf 2 DBH Pajak
          • Pasal 112
            • ayat (1)DBH Pajak Penghasilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a…
            • ayat (2)DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20%…
            • ayat (3)Pendaftaran Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada ayat (1)…
          • Pasal 113
            • ayat (1)DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf…
            • ayat (2)DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 114
            • ayat (1)DBH cukai hasil tembaka u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf…
            • ayat (2)DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (3)DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai…
        • Paragraf 3 DBH Sumber Daya Alam
          • Pasal 115
            • ayat (1)DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 11 ayat …
            • ayat (2)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan …
            • ayat (4)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebagaimana…
            • ayat (5)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari da na reboisasi…
          • Pasal 116
            • ayat (1)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111…
            • ayat (2)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap…
            • ayat (4)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi…
            • ayat (5)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi…
          • Pasal 117
            • ayat (1)DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud da lam Pasal…
            • ayat (2)DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang…
            • ayat (4)DBH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang…
            • ayat (5)DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4…
          • Pasal 118
            • ayat (1)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat …
            • ayat (2)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang…
          • Pasal 119
            • ayat (1)DBH sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3)…
            • ayat (2)DBH sumber daya alam perikanan untuk Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1)…
          • Pasal 120Berdasarkan pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, alokasi DBH per…
          • Pasal 121Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah sebagaimana dimaksud dalam…
          • Pasal 122Persentase pembagian DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan…
          • Pasal 123
            • ayat (1)Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pemerintah dapat…
            • ayat (2)DBH lainnya sebagaimana dim aksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan…
            • ayat (3)DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai…
            • ayat (4)Keten tuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya Peraturan Pemerintah setelah…
      • Bagian Keempat DAU
        • Pasal 124
          • ayat (1)Pagu nasional DAU ditetap kan dengan mempertimbangkan: a. Kebutuhan …
          • ayat (2)Proporsi pagu DAU antara Da erah provinsi dan Daerah kabupaten/kota …
          • ayat (3)Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi …
        • Pasal 125
          • ayat (1)DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1…
          • ayat (2)Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih…
          • ayat (3)Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan…
          • ayat (4)Potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan…
        • Pasal 126
          • ayat (1)Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…
          • ayat (2)Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan…
          • ayat (3)Jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan sebagaimana dimaksud pada…
          • ayat (4)Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang…
        • Pasal 127Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah…
        • Pasal 128
          • ayat (1)DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang…
          • ayat (2)Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah…
        • Pasal 129
          • ayat (1)DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota…
          • ayat (2)Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung dengan…
        • Pasal 130
          • ayat (1)DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ay at (1)…
          • ayat (2)Penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang…
          • ayat (3)Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
      • Bagian Kelima DAK
        • Pasal 131
          • ayat (1)DAK dialokasikan sesuai de ngan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program,…
          • ayat (2)Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a.…
          • ayat (3)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. DAK fisik, yang…
          • ayat (4)Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
          • ayat (5)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam…
          • ayat (6)DAK sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dialokasikan untuk mencapai target…
          • ayat (7)Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersumber…
      • Bagian Keenam Dana Otonomi Khusus
        • Pasal 132
          • ayat (1)Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus…
          • ayat (2)Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara provinsi…
          • ayat (3)Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang…
      • Bagian Ketujuh Dana Keistimewaan
        • Pasal 133
          • ayat (1)Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah…
          • ayat (2)Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada…
          • ayat (3)Pendanaan atas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
          • ayat (4)Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
      • Bagian Kedelapan Dana Desa
        • Pasal 134
          • ayat (1)Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.
          • ayat (2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan…
          • ayat (3)Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya…
          • ayat (4)Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa…
      • Bagian Kesembilan Insentif Fiskal
        • Pasal 135
          • ayat (1)Pemerintah dap at memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian …
          • ayat (2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau…
      • Bagian Kesepuluh TKD untuk Daerah Persiapan
        • Pasal 136
          • ayat (1)Menteri mengalokasikan bagian dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106…
          • ayat (2)Bagian dana TKD untuk Daera h persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (3)Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sesuai…
          • ayat (4)Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daerah yang memiliki otonomi…
          • ayat (5)Pengalokasian dana TKD untuk Daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat…
      • Bagian Kesebelas TKD untuk Daerah Baru
        • Pasal 137
          • ayat (1)Dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 untuk Daerah baru dialokasikan…
          • ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Daerah baru yang…
          • ayat (3)Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah t anggal…
          • ayat (4)Proporsi dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain dihitung…
          • ayat (5)Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan…
      • Bagian Kedua Belas Penyaluran TKD
        • Pasal 138
          • ayat (1)Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas…
          • ayat (2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus…
        • Pasal 139Ketentuan lebih lanjut mengen ai mekanisme perencanaan, penganggaran,…
    • BAB IV PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
      • Bagian Kesatu Penganggaran Belanja Daerah
        • Pasal 140Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: a. kerangka …
        • Pasal 141
          • ayat (1)Pemerinta h Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan…
          • ayat (2)Program sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan…
        • Pasal 142
          • ayat (1)Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah ditentukan berdasarkan…
          • ayat (2)Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada…
          • ayat (3)Dalam rangka memfokuskan pencapa ian target pelayanan publik, perangkat …
        • Pasal 143
          • ayat (1)Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.
          • ayat (2)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar harga untuk…
          • ayat (3)Standar harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
          • ayat (4)Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah …
          • ayat (5)Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun…
          • ayat (6)Pedoman mengenai standar harga dan analisis standar belanja sebagaimana…
        • Pasal 144
          • ayat (1)Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait …
          • ayat (2)Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan…
        • Pasal 145
          • ayat (1)Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintaha n…
          • ayat (2)Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya…
        • Pasal 146
          • ayat (1)Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang…
          • ayat (2)Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t…
          • ayat (3)Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
        • Pasal 147
          • ayat (1)Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling…
          • ayat (2)Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana…
          • ayat (3)Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana…
          • ayat (4)Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
        • Pasal 148Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah…
      • Bagian Kedua Optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah
        • Pasal 149
          • ayat (1)Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan…
          • ayat (2)Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat…
          • ayat (3)Dalam hal SiLPA Daerah ting gi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat…
          • ayat (4)Penilaian kinerja layanan sebagaimana dimaksud penilaian kinerja yang berlaku…
          • ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah diatur…
      • Bagian Ketiga Pengembangan Aparatur Pengelola Keu angan Daerah
        • Pasal 150Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan…
        • Pasal 151
          • ayat (1)Aparatur pengelo la Keuangan Daerah harus mendapatkan sertifikasi yang…
          • ayat (2)Pelaksanaan kewajiban sertif ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur…
      • Bagian Keempat Pengawasan APBD
        • Pasal 152
          • ayat (1)Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan…
          • ayat (2)Lembaga pemerintahan yang membidangi pe ngawasan yang bertanggung jawab…
          • ayat (3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga…
          • ayat (4)Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri bekerja …
        • Pasal 153Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Belanja Daerah dan…
    • BAB V PEMBIAYAAN UTANG DAERAH
      • Pasal 154
        • ayat (1)Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas: a. Pinjaman Daera h; b. Obligasi Daerah;…
        • ayat (2)Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk…
        • ayat (3)Pemerintah tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah.
        • ayat (4)Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar…
        • ayat (5)Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat…
        • ayat (6)Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksu d pada ayat (5) diberikan pada saat…
        • ayat (7)Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan Pembiayaan melebihi nilai…
        • ayat (8)Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan…
      • Pasal 155
        • ayat (1)Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah…
        • ayat (2)Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat …
        • ayat (3)Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat …
        • ayat (4)Pinjaman Daerah sebaga imana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf…
        • ayat (5)Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
      • Pasal 156
        • ayat (1)Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka: a. pengelolaan kas; b. pembiayaan pemb…
        • ayat (2)Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (4)Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah…
        • ayat (5)Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal…
        • ayat (6)Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang…
      • Pasal 157
        • ayat (1)Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka: a.…
        • ayat (2)Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pas ar modal domestik dan…
        • ayat (3)Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan …
        • ayat (4)Penerbita n Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (5)Penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah…
      • Pasal 158
        • ayat (1)Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk…
        • ayat (2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai aset…
        • ayat (3)Aset Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah…
      • Pasal 159Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah.
      • Pasal 160
        • ayat (1)Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak…
        • ayat (2)Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk…
      • Pasal 161
        • ayat (1)Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah pada saat…
        • ayat (2)Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada…
        • ayat (3)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban …
      • Pasal 162
        • ayat (1)Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban Pinjaman Daerah yang bersumber dari…
        • ayat (2)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi…
      • Pasal 163Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, milik Daerah dan/atau…
    • BAB VI PEMBENTUKAN DANA ABADI
      • Pasal 164
        • ayat (1)Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yan g ditetapkan dengan Perda.
        • ayat (2)Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
      • Pasal 165
        • ayat (1)Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dikelola oleh…
        • ayat (2)Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari…
        • ayat (3)Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
      • Pasal 166Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana…
    • BAB VII SINERGI PENDANAAN
      • Pasal 167
        • ayat (1)Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program …
        • ayat (2)Sinergi Pendanaan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dapat dilaksanakan…
        • ayat (3)Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD,…
        • ayat (4)Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa…
        • ayat (5)Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
      • Pasal 168Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam…
    • BAB VIII SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASION AL
      • Pasal 169
        • ayat (1)Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional.
        • ayat (2)Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan…
      • Pasal 170
        • ayat (1)Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal…
        • ayat (2)Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah …
      • Pasal 171Penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional dan renca na kerja …
      • Pasal 172Penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah se bagaimana…
      • Pasal 173Pengendalian dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat…
      • Pasal 174Sinergi bagan akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf…
      • Pasal 175Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaa n dan/atau pemotongan TKD…
      • Pasal 176Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169…
      • Pasal 177Pemerintah memba ngun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan Keuangan…
      • Pasal 178Dalam rangka penyajian informasi keuangan Da erah secara nasional sebagaimana…
      • Pasal 179
        • ayat (1)Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit…
        • ayat (2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
        • ayat (3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadik…
      • Pasal 180Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana…
    • BAB IX KETENTUAN PIDANA
      • Pasal 181
        • ayat (1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan…
        • ayat (2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagai…
      • Pasal 182Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah…
      • Pasal 183Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 184Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam…
      • Pasal 185Denda sebagaimana di maksud dalam Pasal 181, Pasal 183, dan Pasal 184 merupakan…
    • BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
      • Pasal 186Dalam hal terdapat beban Keuangan Negara akibat perbuatan hukum yang dilakukan…
    • BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 187Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. terhadap hak dan kewajiban Wajib…
      • Pasal 188Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. peraturan perundang-undangan …
    • BAB XII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 189
        • ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mula i berlaku: a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun…
        • ayat (2)Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan…
      • Pasal 190Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur…
      • Pasal 191
        • ayat (1)Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen…
        • ayat (2)Ketentuan mengenai alokasi atas DAU dan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
      • Pasal 192Peraturan pelak sanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua)…
      • Pasal 193Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
  • PENUTUP
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provins…
      • b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan …
      • c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan…
      • d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara …
      • e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik …
      • f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan …
      • g. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
      • h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hubungan Keuangan antara…
      • Pasal 2Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah…
      • Pasal 3Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka…
    • BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
      • Bagian Kesatu Pajak
        • Paragraf 1 Jenis Pajak
          • Pasal 4
            • ayat (1)Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: a. PKB; b. …
            • ayat (2)Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a.…
            • ayat (3)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang…
          • Pasal 5
            • ayat (1)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf…
            • ayat (2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan…
            • ayat (3)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana…
            • ayat (4)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana…
            • ayat (5)Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)…
          • Pasal 6
            • ayat (1)Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana …
            • ayat (2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat…
            • ayat (3)Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan…
        • Paragraf 2 PKB
          • Pasal 7
            • ayat (1)Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
            • ayat (2)Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
          • Pasal 8
            • ayat (1)Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai…
            • ayat (2)Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
          • Pasal 9
            • ayat (1)Dasar pengenaan PKB adalah h asil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok,…
            • ayat (2)Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kenda raan Bermotor di air, ditetapkan…
            • ayat (3)Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan…
            • ayat (4)Nilai jual Kend araan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan…
            • ayat (5)Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata…
            • ayat (6)Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui,…
            • ayat (7)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien,…
            • ayat (8)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor: a.…
            • ayat (9)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan…
            • ayat (10)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling…
          • Pasal 10
            • ayat (1)Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan dan/atau…
            • ayat (2)Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi…
            • ayat (3)Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang…
            • ayat (4)Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk …
            • ayat (5)Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan…
          • Pasal 11
            • ayat (1)Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan…
            • ayat (2)PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendar aan Bermotor…
            • ayat (3)PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut- turut terhitung sejak …
        • Paragraf 3 BBNKB
          • Pasal 12
            • ayat (1)Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
            • ayat (2)Kendaraan Bermotor sebagaima na dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
            • ayat (4)Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (5)Pengecualian sebagaimana dimaks ud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak…
          • Pasal 13
            • ayat (1)Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan…
            • ayat (2)Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan…
          • Pasal 14Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan…
          • Pasal 15
            • ayat (1)Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).
            • ayat (2)Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terba gi…
            • ayat (3)Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan…
          • Pasal 16
            • ayat (1)Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
            • ayat (2)BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor…
            • ayat (3)Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum p endaftaran Kendaraan Bermotor.
            • ayat (4)Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor…
        • Paragraf 4 PAB
          • Pasal 17
            • ayat (1)Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat .
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
          • Pasal 18
            • ayat (1)Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai…
            • ayat (2)Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat…
          • Pasal 19
            • ayat (1)Dasar pengenaan PAB adalah nilai jua l Alat Berat.
            • ayat (2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga…
            • ayat (3)Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan…
            • ayat (4)Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam…
            • ayat (5)Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling…
          • Pasal 20
            • ayat (1)Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
            • ayat (2)Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 21
            • ayat (1)Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan…
            • ayat (2)PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.
          • Pasal 22
            • ayat (1)PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak…
            • ayat (2)PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap…
            • ayat (3)PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
            • ayat (4)Dalam hal terjadi k eadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum…
            • ayat (5)Ketentuan lebih lanj ut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana…
        • Paragraf 5 PBBKB
          • Pasal 23
            • ayat (1)Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.
            • ayat (2)Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang…
            • ayat (3)Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
            • ayat (4)Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau impo…
          • Pasal 25Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak…
          • Pasal 26
            • ayat (1)Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per sen).
            • ayat (2)Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling…
            • ayat (3)Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah…
            • ayat (4)Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan…
            • ayat (5)Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan…
          • Pasal 27Besaran pokok PBBKB yang teru tang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
        • Paragraf 6 PAP
          • Pasal 28
            • ayat (1)Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
            • ayat (2)Yang dikecu alikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan…
          • Pasal 29
            • ayat (1)Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau…
            • ayat (2)Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau…
          • Pasal 30
            • ayat (1)Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
            • ayat (2)Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) adalah hasil…
            • ayat (3)Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya…
            • ayat (4)Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam…
            • ayat (5)Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air…
          • Pasal 31
            • ayat (1)Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
            • ayat (2)Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 32
            • ayat (1)Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan…
            • ayat (2)PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.
        • Paragraf 7 Pajak Rokok
          • Pasal 33
            • ayat (1)Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
            • ayat (2)Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun,…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 34
            • ayat (1)Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
            • ayat (2)Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok …
            • ayat (3)Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai…
            • ayat (4)Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada…
            • ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak …
          • Pasal 35Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah…
          • Pasal 36Tarif Pajak Rokok d itetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
          • Pasal 37Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
        • Paragraf 8 PBB-P2
          • Pasal 38
            • ayat (1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau…
            • ayat (2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan…
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 39
            • ayat (1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata…
            • ayat (2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai…
          • Pasal 40
            • ayat (1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
            • ayat (2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian…
            • ayat (3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00…
            • ayat (4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2…
            • ayat (5)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 paling tinggi 100% (seratus …
            • ayat (6)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,…
            • ayat (7)Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
            • ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat…
          • Pasal 41
            • ayat (1)Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima pe rsen).
            • ayat (2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi…
            • ayat (3)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan…
          • Pasal 42Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
          • Pasal 43
            • ayat (1)Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (sat u) tahun kalender.
            • ayat (2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut…
            • ayat (3)Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak…
        • Paragraf 9 Bea Perolehan Hak A tas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
          • Pasal 44
            • ayat (1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
            • ayat (2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau…
          • Pasal 45
            • ayat (1)Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas…
            • ayat (2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas…
          • Pasal 46
            • ayat (1)Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
            • ayat (2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan…
            • ayat (3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
            • ayat (4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai…
            • ayat (5)Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling…
            • ayat (6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud…
            • ayat (7)Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah…
            • ayat (8)Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)…
          • Pasal 47
            • ayat (1)Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi s ebesar 5% (lima persen).
            • ayat (2)Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 48
            • ayat (1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar …
            • ayat (2)BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan…
          • Pasal 49Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya…
        • Paragraf 10 PBJT
          • Pasal 50Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi bar ang dan jasa…
          • Pasal 51
            • ayat (1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah…
          • Pasal 52
            • ayat (1)Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud Listrik oleh pengguna akhir.
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 53
            • ayat (1)Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi jasa…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 54
            • ayat (1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi: a. …
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 55
            • ayat (1)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 56
            • ayat (1)Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
            • ayat (2)Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,…
          • Pasal 57
            • ayat (1)Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau…
            • ayat (2)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
          • Pasal 58
            • ayat (1)Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
            • ayat (2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar,…
            • ayat (3)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari…
            • ayat (4)Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)…
          • Pasal 59
            • ayat (1)Besaran pokok PBJT yang terutang d ihitung dengan cara mengalikan dasar …
            • ayat (2)PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, …
            • ayat (3)Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat tertentu dilakukan.
        • Paragraf 11 Pajak Reklame
          • Pasal 60
            • ayat (1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
            • ayat (2)Objek Pajak Reklame sebag aimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame …
            • ayat (3)Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame…
          • Pasal 61
            • ayat (1)Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
            • ayat (2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan…
          • Pasal 62
            • ayat (1)Dasar Pengenaan Pa jak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
            • ayat (2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame …
            • ayat (3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame se bagaimana…
            • ayat (4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak …
            • ayat (5)Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan…
          • Pasal 63
            • ayat (1)Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima…
            • ayat (2)Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 64
            • ayat (1)Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan …
            • ayat (2)Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame …
            • ayat (3)Khusus untuk Reklam e berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)…
        • Paragraf 12 PAT
          • Pasal 65
            • ayat (1)Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar…
          • Pasal 66
            • ayat (1)Subjek PAT adalah orang p ribadi atau Badan yang melakukan pengambilan …
            • ayat (2)Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau…
          • Pasal 67
            • ayat (1)Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
            • ayat (2)Nilai peroleh an Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil…
            • ayat (3)Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya…
            • ayat (4)Bobot A ir Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam …
          • Pasal 68
            • ayat (1)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah …
            • ayat (2)Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 69
            • ayat (1)Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
            • ayat (2)Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 70
            • ayat (1)Besaran pokok PA T yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
            • ayat (2)PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau…
            • ayat (3)Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air…
        • Paragraf 13 Pajak MBLB
          • Pasal 71
            • ayat (1)Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a.…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
          • Pasal 72
            • ayat (1)Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
            • ayat (2)Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
          • Pasal 73
            • ayat (1)Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
            • ayat (2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian…
            • ayat (3)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga…
            • ayat (4)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan keten…
          • Pasal 74
            • ayat (1)Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
            • ayat (2)Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi…
            • ayat (3)Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan…
          • Pasal 75
            • ayat (1)Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar…
            • ayat (2)Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
        • Paragraf 14 Pajak Sar ang Burung Walet
          • Pasal 76
            • ayat (1)Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang…
            • ayat (2)Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud…
          • Pasal 77
            • ayat (1)Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan…
            • ayat (2)Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang…
          • Pasal 78
            • ayat (1)Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung …
            • ayat (2)Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung…
          • Pasal 79
            • ayat (1)Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh…
            • ayat (2)Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 80Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara…
        • Paragraf 15 Opsen
          • Pasal 81Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari: a. PKB; b. BBNKB; dan c. Pajak MBLB.
          • Pasal 82Wajib Pa jak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib…
          • Pasal 83
            • ayat (1)Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut: a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh…
            • ayat (2)Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
          • Pasal 84
            • ayat (1)Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenak an Opsen.
            • ayat (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud…
        • Paragraf 16 Bagi Hasil Pajak Provinsi
          • Pasal 85
            • ayat (1)Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen)…
            • ayat (2)Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada…
            • ayat (3)Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu)…
            • ayat (4)Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen)…
            • ayat (5)Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat…
            • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana…
        • Paragraf 17 Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya
          • Pasal 86
            • ayat (1)Hasil penerimaan atas jeni s pajak berikut: a. PKB dan Opsen PKB; b. PBJT atas…
            • ayat (2)Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat…
            • ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan…
      • Bagian Kedua Retribusi
        • Paragraf 1 Jenis dan Objek Retribusi
          • Pasal 87
            • ayat (1)Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha;…
            • ayat (2)Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/a tau jasa dan pemberian…
            • ayat (3)Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati…
            • ayat (4)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas…
        • Paragraf 2 Jenis Pelayanan Retribusi
          • Pasal 88
            • ayat (1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana…
            • ayat (2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut…
            • ayat (3)Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi…
            • ayat (4)Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan…
            • ayat (5)Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana atas penerbitan…
            • ayat (6)Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4)…
            • ayat (7)Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)…
            • ayat (8)Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada…
            • ayat (9)Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada…
          • Pasal 89Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan…
        • Paragraf 3 Tata Cara Penghitungan Retribusi
          • Pasal 90Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat…
          • Pasal 91Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah…
          • Pasal 92
            • ayat (1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah …
            • ayat (2)Tarif Retribusi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam…
          • Pasal 93
            • ayat (1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling…
            • ayat (2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan…
            • ayat (3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan deng…
      • Bagian Ketiga Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi
        • Pasal 94Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan…
      • Bagian Keempat Pemungutan Pajak dan Ret ribusi
      • Bagian Kelima Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi
        • Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif
          • Pasal 97
            • ayat (1)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung…
            • ayat (2)Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi …
            • ayat (3)Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada…
            • ayat (4)Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud…
            • ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi …
        • Paragraf 2 Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi
          • Pasal 98
            • ayat (1)Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh…
            • ayat (2)Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui…
            • ayat (3)Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi…
            • ayat (4)Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah …
            • ayat (5)Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan…
            • ayat (6)Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud…
            • ayat (7)Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan…
            • ayat (8)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaiman a dimaksud pada ayat (7), Menteri…
            • ayat (9)Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri sebagaimana…
            • ayat (10)Hasil evaluasi sebagaimana dimaks ud pada ayat (9) disampaikan oleh menteri…
            • ayat (11)Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan…
            • ayat (12)Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),…
            • ayat (13)Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),…
            • ayat (14)Ketentuan lebi h lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang…
          • Pasal 99
            • ayat (1)Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan…
            • ayat (2)Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri…
            • ayat (3)Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…
            • ayat (4)Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menteri kepada menteri yang…
            • ayat (5)Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri…
            • ayat (6)Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak…
            • ayat (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan…
        • Paragraf 3 Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi
          • Pasal 101
            • ayat (1)Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota…
            • ayat (2)Insentif fis kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,…
            • ayat (3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas…
            • ayat (4)Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan…
            • ayat (5)Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan…
            • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal …
      • Bagian Keenam Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD
        • Pasal 102
          • ayat (1)Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: a.…
          • ayat (2)Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a…
          • ayat (3)Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a…
      • Bagian Ketujuh Kerahasi aan Data Wajib Pajak
        • Pasal 103
          • ayat (1)Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu …
          • ayat (2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga …
          • ayat (3)Yang dikec ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat…
          • ayat (4)Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis…
          • ayat (5)Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau…
          • ayat (6)Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan …
      • Bagian Kedelapan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
        • Pasal 104
          • ayat (1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi…
          • ayat (2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui…
          • ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif…
      • Bagian Kesembilan Penyidikan
        • Pasal 105
          • ayat (1)Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah …
          • ayat (2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil…
          • ayat (3)Wewenang penyidik sebagaimana dim aksud pada ayat (1) adalah: a. menerima,…
          • ayat (4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya…
    • BAB III TRANSFER KE DAERAH
      • Bagian Kesatu Jenis dan Kebijakan TKD
        • Pasal 106TKD terdiri atas: a. DBH; b. DAU; c. DAK; d. Dana Otonomi Khusus; e. Dana…
        • Pasal 107
          • ayat (1)Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
          • ayat (2)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana…
          • ayat (3)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan…
          • ayat (4)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam…
      • Bagian Kedua Anggaran dan Alokasi TKD
        • Pasal 108
          • ayat (1)Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun…
          • ayat (2)Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada…
        • Pasal 109
          • ayat (1)Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran…
          • ayat (2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan …
      • Bagian Ketiga DBH
        • Paragraf 1 Umum
          • Pasal 110Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 6 huruf a ditetapkan berdasarkan…
          • Pasal 111
            • ayat (1)DBH terdiri atas: a. DBH pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
            • ayat (2)DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pajak…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri…
        • Paragraf 2 DBH Pajak
          • Pasal 112
            • ayat (1)DBH Pajak Penghasilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a…
            • ayat (2)DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20%…
            • ayat (3)Pendaftaran Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada ayat (1)…
          • Pasal 113
            • ayat (1)DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf…
            • ayat (2)DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • Pasal 114
            • ayat (1)DBH cukai hasil tembaka u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf…
            • ayat (2)DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
            • ayat (3)DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai…
        • Paragraf 3 DBH Sumber Daya Alam
          • Pasal 115
            • ayat (1)DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 11 ayat …
            • ayat (2)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan …
            • ayat (4)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebagaimana…
            • ayat (5)DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari da na reboisasi…
          • Pasal 116
            • ayat (1)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111…
            • ayat (2)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap…
            • ayat (4)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi…
            • ayat (5)DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi…
          • Pasal 117
            • ayat (1)DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud da lam Pasal…
            • ayat (2)DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang…
            • ayat (4)DBH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang…
            • ayat (5)DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4…
          • Pasal 118
            • ayat (1)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat …
            • ayat (2)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk…
            • ayat (3)DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang…
          • Pasal 119
            • ayat (1)DBH sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3)…
            • ayat (2)DBH sumber daya alam perikanan untuk Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1)…
          • Pasal 120Berdasarkan pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, alokasi DBH per…
          • Pasal 121Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah sebagaimana dimaksud dalam…
          • Pasal 122Persentase pembagian DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan…
          • Pasal 123
            • ayat (1)Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pemerintah dapat…
            • ayat (2)DBH lainnya sebagaimana dim aksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan…
            • ayat (3)DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai…
            • ayat (4)Keten tuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya Peraturan Pemerintah setelah…
      • Bagian Keempat DAU
        • Pasal 124
          • ayat (1)Pagu nasional DAU ditetap kan dengan mempertimbangkan: a. Kebutuhan …
          • ayat (2)Proporsi pagu DAU antara Da erah provinsi dan Daerah kabupaten/kota …
          • ayat (3)Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi …
        • Pasal 125
          • ayat (1)DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1…
          • ayat (2)Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih…
          • ayat (3)Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan…
          • ayat (4)Potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan…
        • Pasal 126
          • ayat (1)Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…
          • ayat (2)Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan…
          • ayat (3)Jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan sebagaimana dimaksud pada…
          • ayat (4)Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang…
        • Pasal 127Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah…
        • Pasal 128
          • ayat (1)DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang…
          • ayat (2)Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah…
        • Pasal 129
          • ayat (1)DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota…
          • ayat (2)Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung dengan…
        • Pasal 130
          • ayat (1)DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ay at (1)…
          • ayat (2)Penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang…
          • ayat (3)Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
      • Bagian Kelima DAK
        • Pasal 131
          • ayat (1)DAK dialokasikan sesuai de ngan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program,…
          • ayat (2)Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a.…
          • ayat (3)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. DAK fisik, yang…
          • ayat (4)Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
          • ayat (5)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam…
          • ayat (6)DAK sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dialokasikan untuk mencapai target…
          • ayat (7)Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersumber…
      • Bagian Keenam Dana Otonomi Khusus
        • Pasal 132
          • ayat (1)Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus…
          • ayat (2)Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara provinsi…
          • ayat (3)Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang…
      • Bagian Ketujuh Dana Keistimewaan
        • Pasal 133
          • ayat (1)Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah…
          • ayat (2)Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada…
          • ayat (3)Pendanaan atas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
          • ayat (4)Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
      • Bagian Kedelapan Dana Desa
        • Pasal 134
          • ayat (1)Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.
          • ayat (2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan…
          • ayat (3)Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya…
          • ayat (4)Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa…
      • Bagian Kesembilan Insentif Fiskal
        • Pasal 135
          • ayat (1)Pemerintah dap at memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian …
          • ayat (2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau…
      • Bagian Kesepuluh TKD untuk Daerah Persiapan
        • Pasal 136
          • ayat (1)Menteri mengalokasikan bagian dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106…
          • ayat (2)Bagian dana TKD untuk Daera h persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (3)Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sesuai…
          • ayat (4)Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daerah yang memiliki otonomi…
          • ayat (5)Pengalokasian dana TKD untuk Daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat…
      • Bagian Kesebelas TKD untuk Daerah Baru
        • Pasal 137
          • ayat (1)Dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 untuk Daerah baru dialokasikan…
          • ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Daerah baru yang…
          • ayat (3)Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah t anggal…
          • ayat (4)Proporsi dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain dihitung…
          • ayat (5)Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan…
      • Bagian Kedua Belas Penyaluran TKD
        • Pasal 138
          • ayat (1)Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas…
          • ayat (2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus…
        • Pasal 139Ketentuan lebih lanjut mengen ai mekanisme perencanaan, penganggaran,…
    • BAB IV PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
      • Bagian Kesatu Penganggaran Belanja Daerah
        • Pasal 140Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: a. kerangka …
        • Pasal 141
          • ayat (1)Pemerinta h Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan…
          • ayat (2)Program sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan…
        • Pasal 142
          • ayat (1)Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah ditentukan berdasarkan…
          • ayat (2)Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada…
          • ayat (3)Dalam rangka memfokuskan pencapa ian target pelayanan publik, perangkat …
        • Pasal 143
          • ayat (1)Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.
          • ayat (2)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar harga untuk…
          • ayat (3)Standar harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)…
          • ayat (4)Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah …
          • ayat (5)Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun…
          • ayat (6)Pedoman mengenai standar harga dan analisis standar belanja sebagaimana…
        • Pasal 144
          • ayat (1)Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait …
          • ayat (2)Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan…
        • Pasal 145
          • ayat (1)Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintaha n…
          • ayat (2)Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya…
        • Pasal 146
          • ayat (1)Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang…
          • ayat (2)Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t…
          • ayat (3)Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
        • Pasal 147
          • ayat (1)Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling…
          • ayat (2)Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana…
          • ayat (3)Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana…
          • ayat (4)Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat…
        • Pasal 148Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah…
      • Bagian Kedua Optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah
        • Pasal 149
          • ayat (1)Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan…
          • ayat (2)Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat…
          • ayat (3)Dalam hal SiLPA Daerah ting gi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat…
          • ayat (4)Penilaian kinerja layanan sebagaimana dimaksud penilaian kinerja yang berlaku…
          • ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah diatur…
      • Bagian Ketiga Pengembangan Aparatur Pengelola Keu angan Daerah
        • Pasal 150Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan…
        • Pasal 151
          • ayat (1)Aparatur pengelo la Keuangan Daerah harus mendapatkan sertifikasi yang…
          • ayat (2)Pelaksanaan kewajiban sertif ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
          • ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur…
      • Bagian Keempat Pengawasan APBD
        • Pasal 152
          • ayat (1)Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan…
          • ayat (2)Lembaga pemerintahan yang membidangi pe ngawasan yang bertanggung jawab…
          • ayat (3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga…
          • ayat (4)Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri bekerja …
        • Pasal 153Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Belanja Daerah dan…
    • BAB V PEMBIAYAAN UTANG DAERAH
      • Pasal 154
        • ayat (1)Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas: a. Pinjaman Daera h; b. Obligasi Daerah;…
        • ayat (2)Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk…
        • ayat (3)Pemerintah tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah.
        • ayat (4)Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar…
        • ayat (5)Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat…
        • ayat (6)Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksu d pada ayat (5) diberikan pada saat…
        • ayat (7)Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan Pembiayaan melebihi nilai…
        • ayat (8)Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan…
      • Pasal 155
        • ayat (1)Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah…
        • ayat (2)Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat …
        • ayat (3)Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat …
        • ayat (4)Pinjaman Daerah sebaga imana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf…
        • ayat (5)Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
      • Pasal 156
        • ayat (1)Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka: a. pengelolaan kas; b. pembiayaan pemb…
        • ayat (2)Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (4)Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah…
        • ayat (5)Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal…
        • ayat (6)Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang…
      • Pasal 157
        • ayat (1)Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka: a.…
        • ayat (2)Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pas ar modal domestik dan…
        • ayat (3)Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan …
        • ayat (4)Penerbita n Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (5)Penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah…
      • Pasal 158
        • ayat (1)Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk…
        • ayat (2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai aset…
        • ayat (3)Aset Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah…
      • Pasal 159Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah.
      • Pasal 160
        • ayat (1)Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak…
        • ayat (2)Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk…
      • Pasal 161
        • ayat (1)Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah pada saat…
        • ayat (2)Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada…
        • ayat (3)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban …
      • Pasal 162
        • ayat (1)Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban Pinjaman Daerah yang bersumber dari…
        • ayat (2)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi…
      • Pasal 163Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, milik Daerah dan/atau…
    • BAB VI PEMBENTUKAN DANA ABADI
      • Pasal 164
        • ayat (1)Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yan g ditetapkan dengan Perda.
        • ayat (2)Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
        • ayat (3)Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
      • Pasal 165
        • ayat (1)Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dikelola oleh…
        • ayat (2)Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari…
        • ayat (3)Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
      • Pasal 166Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana…
    • BAB VII SINERGI PENDANAAN
      • Pasal 167
        • ayat (1)Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program …
        • ayat (2)Sinergi Pendanaan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dapat dilaksanakan…
        • ayat (3)Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD,…
        • ayat (4)Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa…
        • ayat (5)Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),…
      • Pasal 168Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam…
    • BAB VIII SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASION AL
      • Pasal 169
        • ayat (1)Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional.
        • ayat (2)Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan…
      • Pasal 170
        • ayat (1)Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal…
        • ayat (2)Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah …
      • Pasal 171Penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional dan renca na kerja …
      • Pasal 172Penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah se bagaimana…
      • Pasal 173Pengendalian dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat…
      • Pasal 174Sinergi bagan akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf…
      • Pasal 175Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaa n dan/atau pemotongan TKD…
      • Pasal 176Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169…
      • Pasal 177Pemerintah memba ngun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan Keuangan…
      • Pasal 178Dalam rangka penyajian informasi keuangan Da erah secara nasional sebagaimana…
      • Pasal 179
        • ayat (1)Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit…
        • ayat (2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan…
        • ayat (3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadik…
      • Pasal 180Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana…
    • BAB IX KETENTUAN PIDANA
      • Pasal 181
        • ayat (1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan…
        • ayat (2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagai…
      • Pasal 182Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah…
      • Pasal 183Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud…
      • Pasal 184Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam…
      • Pasal 185Denda sebagaimana di maksud dalam Pasal 181, Pasal 183, dan Pasal 184 merupakan…
    • BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
      • Pasal 186Dalam hal terdapat beban Keuangan Negara akibat perbuatan hukum yang dilakukan…
    • BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 187Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. terhadap hak dan kewajiban Wajib…
      • Pasal 188Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. peraturan perundang-undangan …
    • BAB XII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 189
        • ayat (1)Pada saat Undang-Undang ini mula i berlaku: a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun…
        • ayat (2)Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan…
      • Pasal 190Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur…
      • Pasal 191
        • ayat (1)Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen…
        • ayat (2)Ketentuan mengenai alokasi atas DAU dan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
      • Pasal 192Peraturan pelak sanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua)…
      • Pasal 193Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
  • PENUTUP
Kerangka<< Pasal 46 ayat (1)Pasal 46 ayat (3) >>
(2)

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

  1. harga transaksi untuk jual beli;

  2. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

  3. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.