Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
- JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PEMBUKAAN
Konsideran (Menimbang)
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provins…
- b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan …
- c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan…
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara …
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik …
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan …
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai…
Dasar Hukum (Mengingat)
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal…
- BATANG TUBUH
- PENUTUP
Pasal 133
(1)Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keistimewaan Dae rah Istimewa Yogyakarta.
(2)Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di
wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai
dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yan g
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
(3)Pendanaan atas urusan keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemerintah
kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan
kebutuhan dan pr ioritas tiap-tiap kabupaten/kota.
(4)Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
perencanaan yang mengacu pada rencana
pembangunan jangka menengah nasional dan rencana
pembangunan jangka menengah Daerah serta targ et
kinerja.