(1)

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

1. peningkatan kemauan dan kemampuan;

2. penggalian potensi dan sumber daya;

3. penggalian nilai dasar;

4. pemberian akses; dan/atau

5. pemberian bantuan usaha.

(2)

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

1. diagnosis dan pemberian motivasi;

2. pelatihan dan pendampingan;

3. pemberian stimulan;

4. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

5. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

6. bimbingan lanjut.