Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022

JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2022 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam menyelenggarakan…
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam…
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara](/uu/2008/39)…
  - 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem…
  - 4. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis…
  - 5. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data…
  - 6. [Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian…
  - 7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan…
BATANG TUBUH
- BAB I KETENTUAN UMUM
  - Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Teknologi Informasi dan…
  - Pasal 2Pengaturan tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk…
- BAB II PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  - Bagian Kesatu Umum
    Pasal 3
    ayat (1)TIK berperan sebagai penggerak bisnis (_business enabler_) dan penopang…
    ayat (2)Dalam mengoptimalkan peran TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Kedua _Enterprise Architecture_ Kementerian Keuangan
    Pasal 4
    ayat (1)_Enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Kerangka kerja _enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana…
    ayat (4)Penerapan _enterprise architecture_ di lingkungan Kementerian Keuangan…
    ayat (5)Untuk mendukung penerapan kerangka kerja _enterprise architecture_ Kementerian…
    ayat (6)Organisasi _enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud…
    ayat (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai _enterprise architecture_ Kementerian Keuangan…
  - Bagian Ketiga Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 5
    ayat (1)Dalam mendukung tujuan bisnis Kementerian Keuangan disusun Strategi TIK tingkat…
    ayat (2)Penyusunan Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan disusun selaras dengan rencana…
    ayat (4)Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan paling sedikit memuat komponen: a.…
    ayat (5)Dalam mendukung tujuan bisnis Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang…
    ayat (6)Penyusunan Strategi TIK tingkat unit sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Strategi TIK tingkat unit memuat komponen fokus area Strategi TIK di antaranya…
    ayat (8)Implementasi strategi pada masing-masing fokus area Strategi TIK tingkat…
    ayat (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan…
    Pasal 6
    ayat (1)Pemantauan dan evaluasi penerapan strategi pada seluruh fokus area Strategi TIK…
    ayat (2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pemantauan dan evaluasi Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan sebagaimana…
    ayat (4)Pemantauan dan evaluasi Strategi TIK tingkat unit sebagaimana dimaksud pada…
  - Bagian Keempat Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 7
    ayat (1)Investasi TIK dilaksanakan untuk mendukung proses bisnis di lingkungan…
    ayat (2)Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Investasi TIK oleh Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Investasi TIK oleh Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon sebagaimana…
    ayat (6)Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    Pasal 8
    ayat (1)Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 7 ayat…
    ayat (2)Penentuan prioritas investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Untuk mendukung keselarasan investasi TIK di lingkungan Kementerian Keuangan…
    ayat (4)Hasil koordinasi Forum TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    Pasal 9Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    Pasal 10
    ayat (1)Investasi TIK yang telah ditetapkan dapat dikelola melalui proyek TIK.
    ayat (2)Proyek TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Proyek TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Proyek TIK strategis sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Implementasi dan pemantauan kemajuan proyek TIK strategis sebagaimana dimaksud…
    ayat (6)Implementasi dan pemantauan kemajuan proyek TIK lain sebagaimana dimaksud pada…
  - Bagian Kelima Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 11
    ayat (1)Manajemen risiko TIK dilaksanakan untuk menjaga efektivitas, efisiensi,…
    ayat (2)Manajemen risiko TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Keenam Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 12
    ayat (1)Pengukuran kinerja TIK dilaksanakan untuk mengukur manfaat tata kelola TIK…
    ayat (2)Pengukuran kinerja TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengukuran kinerja TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB III PENYELENGGARA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  - Bagian Kesatu Umum
    Pasal 13Penyelenggara tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK Kementerian…
  - Bagian Kedua Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 14
    ayat (1)Untuk meningkatkan sinergi antar Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam…
    ayat (2)Komite pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam hal diperlukan, Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat…
    ayat (4)Komite pengarah TIK tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Komite pengarah TIK tingkat Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Komite pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Komite pengarah TIK yang dibentuk oleh Unit di Lingkungan Kementerian…
  - Bagian Ketiga _Chief Information Officer_
    Paragraf 1 _Chief Information Officer_ Kementerian Keuangan
    Pasal 15
    ayat (1)_Chief information officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Chief information officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief information officer_…
    Paragraf 2 Chief Information Officer Unit Eselon I
    Pasal 16
    ayat (1)_Chief information officer_ unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief information officer_ unit eselon I sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief information officer_…
    Paragraf 3 Chief Information Officer Unit Non Eselon
    Pasal 17
    ayat (1)_Chief information officer_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief information officer_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief information officer_…
  - Bagian Keempat Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_)
    Paragraf 1 Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_) Kementerian Keuangan
    Pasal 18
    ayat (1)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Kementerian…
    ayat (2)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Kementerian…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang ketua keamanan informasi…
    Paragraf 2 Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_) Unit Eselon I
    Pasal 19
    ayat (1)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) unit eselon I…
    ayat (2)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) unit eselon I…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang ketua keamanan informasi…
    Paragraf 3 Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_) Unit Non Eselon
    Pasal 20
    ayat (1)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Unit Non Eselon…
    ayat (2)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Unit Non Eselon…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang ketua keamanan informasi…
  - Bagian Kelima _Chief Enterprise Architecture_
    Paragraf 1 _Chief Enterprise Architecture_ Kementerian Keuangan
    Pasal 21
    ayat (1)_Chief enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Chief enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief enterprise…
    Paragraf 2 _Chief Enterprise Architecture_ Unit Eselon I
    Pasal 22
    ayat (1)_Chief enterprise architecture_ unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief enterprise architecture_ unit eselon I sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief enterprise…
    Paragraf 3 _Chief Enterprise Architecture_ Unit Non Eselon
    Pasal 23
    ayat (1)_Chief enterprise architecture_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Chief enterprise architecture_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief enterprise…
  - Bagian Keenam _Chief Data Officer_ Kementerian Keuangan
    Pasal 24
    ayat (1)_Chief data officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief data officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief data officer_…
  - Bagian Ketujuh Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
    Paragraf 1 Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat
    Pasal 25
    ayat (1)Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)Unit TIK Pusat sebagaimana pada [ayat (1)](/permenkeu/2022/133/pasal-25/ayat-1)…
    ayat (3)Untuk mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia, Unit TIK Pusat bertanggung…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Unit TIK Pusat…
    Paragraf 2 Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eselon I dan Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Non Eselon
    Pasal 26
    ayat (1)Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat…
    ayat (3)Unit TIK Eselon I mengoordinasikan unit TIK pada unit non eselon yang berada…
    ayat (4)Dalam pemanfaatan layanan TIK yang disediakan oleh Unit TIK Pusat, unit TIK…
    ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Unit TIK Eselon I dan…
  - Bagian Kedelapan Pihak Eksternal
    Pasal 27Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
  - Bagian Kesembilan Pola Kerja Sama Penyelenggaraan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan
    Pasal 28
    ayat (1)Untuk mendukung kerja sama penyelenggaraan tata kelola TIK di lingkungan…
    ayat (2)Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam hal diperlukan, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat…
    ayat (4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Kesepuluh Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 29
    ayat (1)Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengelolaan talenta…
    ayat (2)Talenta digital (_digital talent_) sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Untuk melaksanakan pengelolaan talenta digital (_digital talent_) sebagaimana…
    ayat (4)Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan sebagaimana…
- BAB IV LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  - Pasal 30
    ayat (1)Setiap Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mengelola layanan TIK bagi…
    ayat (2)Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Pengelolaan layanan TIK harus didukung dengan: a. perjanjian, di antaranya SLA,…
    ayat (6)Pengguna sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Layanan TIK dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan portal layanan untuk…
    ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan layanan TIK ditetapkan dalam…
- BAB V DATA
  - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
    Pasal 31Pengelolaan data di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk mewujudkan…
    Pasal 32
    ayat (1)Data Kementerian Keuangan terdiri atas: a. data internal, merupakan data dan…
    ayat (2)Pengelolaan data Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan di…
    ayat (3)Pengelolaan data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengelolaan _enterprise architecture_ untuk domain data sebagaimana dimaksud…
    ayat (5)Pengelolaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Pengelolaan keamanan data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (8)Pengelolaan kamus data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (9)Pengelolaan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (10)Pengelolaan data dapat mempertimbangkan kerangka pengalaman terbaik (best…
    ayat (11)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data ditetapkan dalam Keputusan…
  - Bagian Kedua Pihak Pelaksana Pengelolaan Data
    Pasal 33
    ayat (1)Pengelolaan data dalam mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia…
    ayat (2)Pengelolaan data di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan di antaranya…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pihak pelaksana…
    Pasal 34
    ayat (1)Setiap Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku produsen data dapat…
    ayat (2)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (5)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (6)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
  - Bagian Ketiga Pemanfaatan Data Kementerian Keuangan
    Pasal 35
    ayat (1)Pemanfaatan data Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi…
    ayat (2)Klasifikasi data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pemanfaatan data Kementerian Keuangan dapat dilaksanakan di antaranya melalui…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan data ditetapkan dalam Keputusan…
- BAB VI SISTEM INFORMASI
  - Bagian Kesatu Pengembangan Sistem Informasi
    Pasal 36
    ayat (1)Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan…
    ayat (2)Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)IFMIS sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/permenkeu/2022/133/pasal-36/ayat-1)…
    Pasal 37
    ayat (1)Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 36 ayat…
    ayat (2)Pengembangan aplikasi dan basis data oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian…
    ayat (3)Pengembangan jaringan oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan…
    ayat (4)Pembagian area pengelolaan jaringan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kajian…
    ayat (7)Untuk mendukung keselarasan dengan Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan…
    ayat (8)Seluruh aktivitas pengembangan Sistem Informasi mengacu pada metodologi…
    ayat (9)Aktivitas pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (10)Dalam hal pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan oleh pengembang Sistem…
    ayat (11)Sistem Informasi yang dikembangkan: a. dilakukan pendaftaran hak cipta dengan…
    ayat (12)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem Informasi ditetapkan dalam…
  - Bagian Kedua Pengguna Sistem Informasi
    Pasal 38
    ayat (1)Sistem Informasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)Penggunaan Sistem Informasi oleh pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB VII TEKNOLOGI
  - Bagian Kesatu Portofolio Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 39
    ayat (1)Portofolio TIK Kementerian Keuangan menggambarkan kumpulan lapisan (_layer_)…
    ayat (2)Dalam mendukung interoperabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan…
    ayat (3)Standar TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pemilihan teknologi yang digunakan sebagai standar produk sebagaimana dimaksud…
    ayat (5)Penentuan konfigurasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Penyusunan dan pengelolaan portofolio TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Portofolio TIK dan standar TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai portofolio TIK dan standar TIK ditetapkan dalam…
  - Bagian Kedua Pusat Data (_Data Center_) Kementerian Keuangan dan Pusat Pemulihan Keadaan Bencana (_Disaster Recovery Center_) Kementerian Keuangan
    Pasal 40
    ayat (1)DC Kementerian Keuangan dimanfaatkan secara bagi pakai antar Unit di Lingkungan…
    ayat (2)Dalam mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, DC…
    ayat (3)Untuk menjamin kelangsungan proses bisnis dan layanan yang dikelola pada DC…
    ayat (4)Penempatan Sistem Informasi pada DC Kementerian Keuangan dan DRC Kementerian…
    ayat (5)Dalam hal diperlukan, Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat…
    ayat (6)Rencana pemanfaatan pusat data (_data center_) nasional oleh Unit di Lingkungan…
    ayat (7)Rencana pemanfaatan pusat data (_data center_) yang dikelola pihak ketiga…
- BAB VIII KEAMANAN INFORMASI
  - Bagian Kesatu Pengelolaan Keamanan Informasi
    Pasal 41
    ayat (1)Pengelolaan keamanan informasi diterapkan untuk menjamin ketersediaan…
    ayat (2)Aset informasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Dalam pengelolaan keamanan informasi oleh setiap Unit di Lingkungan Kementerian…
    ayat (6)Penyusunan dan penerapan standar teknis keamanan informasi sebagaimana dimaksud…
    ayat (7)Dalam implementasi pengelolaan keamanan informasi, Unit di Lingkungan…
    ayat (8)Pengendalian keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (9)Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (10)Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi ditetapkan dalam Keputusan…
  - Bagian Kedua Organisasi Keamanan Informasi
    Pasal 42
    ayat (1)Untuk mendukung pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)Organisasi keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam hal unit eselon I memiliki instansi vertikal atau unit pelaksana teknis,…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi keamanan informasi ditetapkan dalam…
- BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
  - Pasal 43
    ayat (1)Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan tata…
    ayat (2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Pengawasan melalui kegiatan audit TIK dilaksanakan di antaranya untuk area: a.…
    ayat (6)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan…
- BAB X KETENTUAN PENUTUP
  - Pasal 44Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan…
  - Pasal 45Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan…
  - Pasal 46Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2022 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam menyelenggarakan…
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam…
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara](/uu/2008/39)…
  - 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem…
  - 4. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis…
  - 5. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data…
  - 6. [Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian…
  - 7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan…
BATANG TUBUH
- BAB I KETENTUAN UMUM
  - Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Teknologi Informasi dan…
  - Pasal 2Pengaturan tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk…
- BAB II PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  - Bagian Kesatu Umum
    Pasal 3
    ayat (1)TIK berperan sebagai penggerak bisnis (_business enabler_) dan penopang…
    ayat (2)Dalam mengoptimalkan peran TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Kedua _Enterprise Architecture_ Kementerian Keuangan
    Pasal 4
    ayat (1)_Enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Kerangka kerja _enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana…
    ayat (4)Penerapan _enterprise architecture_ di lingkungan Kementerian Keuangan…
    ayat (5)Untuk mendukung penerapan kerangka kerja _enterprise architecture_ Kementerian…
    ayat (6)Organisasi _enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud…
    ayat (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai _enterprise architecture_ Kementerian Keuangan…
  - Bagian Ketiga Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 5
    ayat (1)Dalam mendukung tujuan bisnis Kementerian Keuangan disusun Strategi TIK tingkat…
    ayat (2)Penyusunan Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan disusun selaras dengan rencana…
    ayat (4)Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan paling sedikit memuat komponen: a.…
    ayat (5)Dalam mendukung tujuan bisnis Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang…
    ayat (6)Penyusunan Strategi TIK tingkat unit sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Strategi TIK tingkat unit memuat komponen fokus area Strategi TIK di antaranya…
    ayat (8)Implementasi strategi pada masing-masing fokus area Strategi TIK tingkat…
    ayat (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan…
    Pasal 6
    ayat (1)Pemantauan dan evaluasi penerapan strategi pada seluruh fokus area Strategi TIK…
    ayat (2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pemantauan dan evaluasi Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan sebagaimana…
    ayat (4)Pemantauan dan evaluasi Strategi TIK tingkat unit sebagaimana dimaksud pada…
  - Bagian Keempat Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 7
    ayat (1)Investasi TIK dilaksanakan untuk mendukung proses bisnis di lingkungan…
    ayat (2)Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Investasi TIK oleh Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Investasi TIK oleh Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon sebagaimana…
    ayat (6)Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    Pasal 8
    ayat (1)Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 7 ayat…
    ayat (2)Penentuan prioritas investasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Untuk mendukung keselarasan investasi TIK di lingkungan Kementerian Keuangan…
    ayat (4)Hasil koordinasi Forum TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    Pasal 9Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    Pasal 10
    ayat (1)Investasi TIK yang telah ditetapkan dapat dikelola melalui proyek TIK.
    ayat (2)Proyek TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Proyek TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Proyek TIK strategis sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Implementasi dan pemantauan kemajuan proyek TIK strategis sebagaimana dimaksud…
    ayat (6)Implementasi dan pemantauan kemajuan proyek TIK lain sebagaimana dimaksud pada…
  - Bagian Kelima Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 11
    ayat (1)Manajemen risiko TIK dilaksanakan untuk menjaga efektivitas, efisiensi,…
    ayat (2)Manajemen risiko TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Keenam Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 12
    ayat (1)Pengukuran kinerja TIK dilaksanakan untuk mengukur manfaat tata kelola TIK…
    ayat (2)Pengukuran kinerja TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengukuran kinerja TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB III PENYELENGGARA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  - Bagian Kesatu Umum
    Pasal 13Penyelenggara tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK Kementerian…
  - Bagian Kedua Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 14
    ayat (1)Untuk meningkatkan sinergi antar Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam…
    ayat (2)Komite pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam hal diperlukan, Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat…
    ayat (4)Komite pengarah TIK tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Komite pengarah TIK tingkat Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Komite pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Komite pengarah TIK yang dibentuk oleh Unit di Lingkungan Kementerian…
  - Bagian Ketiga _Chief Information Officer_
    Paragraf 1 _Chief Information Officer_ Kementerian Keuangan
    Pasal 15
    ayat (1)_Chief information officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Chief information officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief information officer_…
    Paragraf 2 Chief Information Officer Unit Eselon I
    Pasal 16
    ayat (1)_Chief information officer_ unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief information officer_ unit eselon I sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief information officer_…
    Paragraf 3 Chief Information Officer Unit Non Eselon
    Pasal 17
    ayat (1)_Chief information officer_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief information officer_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief information officer_…
  - Bagian Keempat Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_)
    Paragraf 1 Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_) Kementerian Keuangan
    Pasal 18
    ayat (1)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Kementerian…
    ayat (2)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Kementerian…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang ketua keamanan informasi…
    Paragraf 2 Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_) Unit Eselon I
    Pasal 19
    ayat (1)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) unit eselon I…
    ayat (2)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) unit eselon I…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang ketua keamanan informasi…
    Paragraf 3 Ketua Keamanan Informasi (_Chief Information Security Officer_) Unit Non Eselon
    Pasal 20
    ayat (1)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Unit Non Eselon…
    ayat (2)Ketua keamanan informasi (_chief information security officer_) Unit Non Eselon…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang ketua keamanan informasi…
  - Bagian Kelima _Chief Enterprise Architecture_
    Paragraf 1 _Chief Enterprise Architecture_ Kementerian Keuangan
    Pasal 21
    ayat (1)_Chief enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Chief enterprise architecture_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief enterprise…
    Paragraf 2 _Chief Enterprise Architecture_ Unit Eselon I
    Pasal 22
    ayat (1)_Chief enterprise architecture_ unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief enterprise architecture_ unit eselon I sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief enterprise…
    Paragraf 3 _Chief Enterprise Architecture_ Unit Non Eselon
    Pasal 23
    ayat (1)_Chief enterprise architecture_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)_Chief enterprise architecture_ Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief enterprise…
  - Bagian Keenam _Chief Data Officer_ Kementerian Keuangan
    Pasal 24
    ayat (1)_Chief data officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)_Chief data officer_ Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang _chief data officer_…
  - Bagian Ketujuh Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
    Paragraf 1 Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat
    Pasal 25
    ayat (1)Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)Unit TIK Pusat sebagaimana pada [ayat (1)](/permenkeu/2022/133/pasal-25/ayat-1)…
    ayat (3)Untuk mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia, Unit TIK Pusat bertanggung…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Unit TIK Pusat…
    Paragraf 2 Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eselon I dan Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Non Eselon
    Pasal 26
    ayat (1)Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat…
    ayat (3)Unit TIK Eselon I mengoordinasikan unit TIK pada unit non eselon yang berada…
    ayat (4)Dalam pemanfaatan layanan TIK yang disediakan oleh Unit TIK Pusat, unit TIK…
    ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Unit TIK Eselon I dan…
  - Bagian Kedelapan Pihak Eksternal
    Pasal 27Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
  - Bagian Kesembilan Pola Kerja Sama Penyelenggaraan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan
    Pasal 28
    ayat (1)Untuk mendukung kerja sama penyelenggaraan tata kelola TIK di lingkungan…
    ayat (2)Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam hal diperlukan, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat…
    ayat (4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Kesepuluh Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 29
    ayat (1)Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengelolaan talenta…
    ayat (2)Talenta digital (_digital talent_) sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Untuk melaksanakan pengelolaan talenta digital (_digital talent_) sebagaimana…
    ayat (4)Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan sebagaimana…
- BAB IV LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  - Pasal 30
    ayat (1)Setiap Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mengelola layanan TIK bagi…
    ayat (2)Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Pengelolaan layanan TIK harus didukung dengan: a. perjanjian, di antaranya SLA,…
    ayat (6)Pengguna sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Layanan TIK dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan portal layanan untuk…
    ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan layanan TIK ditetapkan dalam…
- BAB V DATA
  - Bagian Kesatu Pengelolaan Data
    Pasal 31Pengelolaan data di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk mewujudkan…
    Pasal 32
    ayat (1)Data Kementerian Keuangan terdiri atas: a. data internal, merupakan data dan…
    ayat (2)Pengelolaan data Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan di…
    ayat (3)Pengelolaan data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengelolaan _enterprise architecture_ untuk domain data sebagaimana dimaksud…
    ayat (5)Pengelolaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Pengelolaan keamanan data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (8)Pengelolaan kamus data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (9)Pengelolaan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (10)Pengelolaan data dapat mempertimbangkan kerangka pengalaman terbaik (best…
    ayat (11)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data ditetapkan dalam Keputusan…
  - Bagian Kedua Pihak Pelaksana Pengelolaan Data
    Pasal 33
    ayat (1)Pengelolaan data dalam mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia…
    ayat (2)Pengelolaan data di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan di antaranya…
    ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pihak pelaksana…
    Pasal 34
    ayat (1)Setiap Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku produsen data dapat…
    ayat (2)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (5)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (6)Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada…
  - Bagian Ketiga Pemanfaatan Data Kementerian Keuangan
    Pasal 35
    ayat (1)Pemanfaatan data Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi…
    ayat (2)Klasifikasi data sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pemanfaatan data Kementerian Keuangan dapat dilaksanakan di antaranya melalui…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan data ditetapkan dalam Keputusan…
- BAB VI SISTEM INFORMASI
  - Bagian Kesatu Pengembangan Sistem Informasi
    Pasal 36
    ayat (1)Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan…
    ayat (2)Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)IFMIS sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/permenkeu/2022/133/pasal-36/ayat-1)…
    Pasal 37
    ayat (1)Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 36 ayat…
    ayat (2)Pengembangan aplikasi dan basis data oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian…
    ayat (3)Pengembangan jaringan oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan…
    ayat (4)Pembagian area pengelolaan jaringan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kajian…
    ayat (7)Untuk mendukung keselarasan dengan Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan…
    ayat (8)Seluruh aktivitas pengembangan Sistem Informasi mengacu pada metodologi…
    ayat (9)Aktivitas pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (10)Dalam hal pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan oleh pengembang Sistem…
    ayat (11)Sistem Informasi yang dikembangkan: a. dilakukan pendaftaran hak cipta dengan…
    ayat (12)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem Informasi ditetapkan dalam…
  - Bagian Kedua Pengguna Sistem Informasi
    Pasal 38
    ayat (1)Sistem Informasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
    ayat (2)Penggunaan Sistem Informasi oleh pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada…
    ayat (3)Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB VII TEKNOLOGI
  - Bagian Kesatu Portofolio Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi
    Pasal 39
    ayat (1)Portofolio TIK Kementerian Keuangan menggambarkan kumpulan lapisan (_layer_)…
    ayat (2)Dalam mendukung interoperabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan…
    ayat (3)Standar TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pemilihan teknologi yang digunakan sebagai standar produk sebagaimana dimaksud…
    ayat (5)Penentuan konfigurasi TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (6)Penyusunan dan pengelolaan portofolio TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Portofolio TIK dan standar TIK sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai portofolio TIK dan standar TIK ditetapkan dalam…
  - Bagian Kedua Pusat Data (_Data Center_) Kementerian Keuangan dan Pusat Pemulihan Keadaan Bencana (_Disaster Recovery Center_) Kementerian Keuangan
    Pasal 40
    ayat (1)DC Kementerian Keuangan dimanfaatkan secara bagi pakai antar Unit di Lingkungan…
    ayat (2)Dalam mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, DC…
    ayat (3)Untuk menjamin kelangsungan proses bisnis dan layanan yang dikelola pada DC…
    ayat (4)Penempatan Sistem Informasi pada DC Kementerian Keuangan dan DRC Kementerian…
    ayat (5)Dalam hal diperlukan, Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat…
    ayat (6)Rencana pemanfaatan pusat data (_data center_) nasional oleh Unit di Lingkungan…
    ayat (7)Rencana pemanfaatan pusat data (_data center_) yang dikelola pihak ketiga…
- BAB VIII KEAMANAN INFORMASI
  - Bagian Kesatu Pengelolaan Keamanan Informasi
    Pasal 41
    ayat (1)Pengelolaan keamanan informasi diterapkan untuk menjamin ketersediaan…
    ayat (2)Aset informasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Dalam pengelolaan keamanan informasi oleh setiap Unit di Lingkungan Kementerian…
    ayat (6)Penyusunan dan penerapan standar teknis keamanan informasi sebagaimana dimaksud…
    ayat (7)Dalam implementasi pengelolaan keamanan informasi, Unit di Lingkungan…
    ayat (8)Pengendalian keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (9)Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (10)Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi ditetapkan dalam Keputusan…
  - Bagian Kedua Organisasi Keamanan Informasi
    Pasal 42
    ayat (1)Untuk mendukung pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam…
    ayat (2)Organisasi keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Dalam hal unit eselon I memiliki instansi vertikal atau unit pelaksana teknis,…
    ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi keamanan informasi ditetapkan dalam…
- BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
  - Pasal 43
    ayat (1)Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan tata…
    ayat (2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Pengawasan melalui kegiatan audit TIK dilaksanakan di antaranya untuk area: a.…
    ayat (6)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (7)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan…
- BAB X KETENTUAN PENUTUP
  - Pasal 44Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan…
  - Pasal 45Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan…
  - Pasal 46Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

Kerangka<< Pasal 7 ayat (5)Pasal 7 ayat (7) >>

(6)

Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penyusunan kajian kebutuhan untuk setiap investasi TIK.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kerangka Peraturan

Webmentions

Tanggapan (0):