Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Setiap Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mengelola layanan TIK bagi pengguna.

(2)Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Katalog Layanan TIK.

(3)Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

secara mandiri oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau

melalui pihak ketiga.

(4)Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan risiko.

(5)Pengelolaan layanan TIK harus didukung dengan:

perjanjian, di antaranya SLA, OLA, dan/atau XLA;

manajemen gangguan dan masalah TIK;

manajemen perubahan layanan TIK;

manajemen kapasitas layanan TIK;

manajemen ketersediaan layanan TIK;

perbaikan berkelanjutan; dan

kerangka pengalaman terbaik (best practices) untuk manajemen layanan TIK.

(6)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

pengguna internal, yang merupakan pengguna di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

pengguna eksternal, yang merupakan pengguna di luar Kementerian Keuangan.

(7)Layanan TIK dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan portal layanan untuk mengelola proses pengelolaan layanan TIK.

(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan layanan TIK ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Komentar!