Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

(1)

Pengelolaan data dalam mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan tugas Kementerian Keuangan sebagai pembina data keuangan negara tingkat pusat.

(2)

Pengelolaan data di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan di antaranya oleh:

1. chief data officer Kementerian Keuangan;

2. walidata pusat dan walidata unit sebagai pengelola data;

3. produsen data;

4. pengolah data; dan

5. pengguna data.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pihak pelaksana pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

(1)

Setiap Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku produsen data dapat menyediakan, menerima, dan/atau melakukan pertukaran data dengan Pihak Eksternal.

(2)

Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

1. berdasarkan perjanjian kerja sama;

2. sesuai dengan peruntukan dan kewenangan Pihak Eksternal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

3. melalui portal satu data Indonesia.

(3)

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan tanpa perjanjian kerja sama.

(5)

Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui infrastruktur TIK Kementerian Keuangan.

(6)

Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan melalui:

1. Poin ke Poin (Host to Host);

2. Kemenkeu Service Bus; atau

3. mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak.