Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

(2)Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang :

penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;

persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan

tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Komentar!