Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang :

1. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;

2. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan

3. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.