Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
melaksanakan pengawasan terhadap :
1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
2. pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah.
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan
menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Komentar!