Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena :

1. meninggal dunia;

2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

3. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

4. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

5. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);

6. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan

7. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.