Pemerintahan Daerah

(1)

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

(2)

Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1)

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa.

(2)

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

(3)

Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

(1)

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2)

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(3)

Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(1)

Kepala Desa berhenti karena :

1. meninggal dunia;

2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

3. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;

4. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan

5. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

(2)

Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

(1)

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

(2)

Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.

(3)

Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.

(4)

Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(1)

Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

1. pendapatan asli Desa yang meliputi :

   1. hasil usaha Desa;

   2. hasil kekayaan Desa;

   3. hasil swadaya dan partisipasi;

   4. hasil gotong royong; dan

   5. lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah.

2. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

   1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan

   2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

3. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

4. sumbangan dari pihak ketiga; dan

5. pinjaman Desa.

(2)

Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3)

Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(4)

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.

(5)

Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

(1)

Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

(2)

Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

(1)

Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

(2)

Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat istiadat Desa.