Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)DPRD mempunyai hak :

meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;

meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;

mengadakan penyelidikan;

mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;

mengajukan pernyataan pendapat;

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;

menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan

menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2)Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Komentar!