Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir.

(2)Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penetapan batas dataran banjir:

penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir;

pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;

persiapan menghadapi banjir;

penanggulangan banjir; dan

pemulihan setelah banjir.

Komentar!