Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2)Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(3)Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Komentar!